 |
| Ilustrasi Sapi Ternak Bantuan. |
KABAR,Tutuyan - Pemberian berbagai fasilitas untuk menunjang perekonomian masyarakat terus digalakkan oleh pemerintah. Namun tidak jarang fasilitas bantuan disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.
Di kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara (Sulut), sejumlah kelompok masyarakat mendapatkan bantuan ternak Sapi dari Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) Boltim dengan besaran dana yang akan diterima senilai 200 Juta Rupiah, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Namun disayangkan ada sejumlah oknum aparat yang diduga akan memotong anggaran untuk masyarakat itu. Menurut masyarakat penerima, oknum pejabat di Dispertanak mematok potongan fee (imbalan,red) sebesar 20 persen dari nilai anggaran yang akan diterima.
Riswan Muhammad, salah satu anggota kelompok penerima bantuan tersebut mengatakan bahwa, kelompoknya hanya akan memberikan fee sebesar 5 Juta Rupiah, untuk tahapan awal pencairan 40 persen atau Rp 80 juta.
“Jadi kami tidak akan memberikan anggaran lebih dari 10 persen, dan pelaksanaan pembangunan dan pembelian hewan sapi untuk dijadikan ternak itu kami sendiri yang akan melaksanakannya,”ungkap Riswan.
Apa yang dinyatakan oleh masyarakat penerima tersebut dibantah oleh Kepala Distanak Boltim Ramlah Mokodompis.
“Tidak pernah ada permintaan hitungan persen seperti itu. Kalaupun ada kelompok yang ingin memberikan kepada staf saya yang mengurus semua berkasnya di Jakarta, itu juga saya tidak bisa tolak ataupun bilang jangan (melarang,red),”kata Ramlah, di Kantor Bupati Boltim, Rabu (17/12) kemarin.
Selain itu dirinya juga, waktu lalu telah memenuhi panggilan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Boltim untuk dimintai klarifikasi laporan tersebut.
“Saya sudah memberikan bayangan kepada mereka (DPRD,red). Bantuan itu nantinya dari pusat akan datang turun lapangan untuk memeriksa langsung keberadaan uang tersebut, apakah difungsikan sesuai dengan peruntukannya atau tidak,”jelasnya.
Dijelaskannya juga dalam tahapan pengurusan berkas administrasi dipusat itu sangatlah rumit dan itu juga prosesnya memerlukan jaringan (kenalan,red) agar bisa dipercepat pengurusannya.
“Sebenarnya di Boltim tidak mendapatkan jatah, namun karena lobi-lobi akhirnya Boltim bisa mendapatkan bagian sebanyak empat kelompok yang tersebar di 3 kecamatan seperti, Tutuyan di desa Tombolikat Selatan, Nuangan di desa Motongkad, dan Modayag Bersatu di desa Modayag yang ada 2 kelompok penerima,”tandas Ramlah, sembari menambahkan pihaknya memberikan keleluasan kepada kelompok dalam pengelolaan pembangunan dan pembelian hewan sapi.
Sebelumnya melalui salah satu warga peserta kelompok asal Kecamatan Tutuyan, (Modrik)
Di kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara (Sulut), sejumlah kelompok masyarakat mendapatkan bantuan ternak Sapi dari Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) Boltim dengan besaran dana yang akan diterima senilai 200 Juta Rupiah, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Namun disayangkan ada sejumlah oknum aparat yang diduga akan memotong anggaran untuk masyarakat itu. Menurut masyarakat penerima, oknum pejabat di Dispertanak mematok potongan fee (imbalan,red) sebesar 20 persen dari nilai anggaran yang akan diterima.
Riswan Muhammad, salah satu anggota kelompok penerima bantuan tersebut mengatakan bahwa, kelompoknya hanya akan memberikan fee sebesar 5 Juta Rupiah, untuk tahapan awal pencairan 40 persen atau Rp 80 juta.
“Jadi kami tidak akan memberikan anggaran lebih dari 10 persen, dan pelaksanaan pembangunan dan pembelian hewan sapi untuk dijadikan ternak itu kami sendiri yang akan melaksanakannya,”ungkap Riswan.
Apa yang dinyatakan oleh masyarakat penerima tersebut dibantah oleh Kepala Distanak Boltim Ramlah Mokodompis.
“Tidak pernah ada permintaan hitungan persen seperti itu. Kalaupun ada kelompok yang ingin memberikan kepada staf saya yang mengurus semua berkasnya di Jakarta, itu juga saya tidak bisa tolak ataupun bilang jangan (melarang,red),”kata Ramlah, di Kantor Bupati Boltim, Rabu (17/12) kemarin.
Selain itu dirinya juga, waktu lalu telah memenuhi panggilan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Boltim untuk dimintai klarifikasi laporan tersebut.
“Saya sudah memberikan bayangan kepada mereka (DPRD,red). Bantuan itu nantinya dari pusat akan datang turun lapangan untuk memeriksa langsung keberadaan uang tersebut, apakah difungsikan sesuai dengan peruntukannya atau tidak,”jelasnya.
Dijelaskannya juga dalam tahapan pengurusan berkas administrasi dipusat itu sangatlah rumit dan itu juga prosesnya memerlukan jaringan (kenalan,red) agar bisa dipercepat pengurusannya.
“Sebenarnya di Boltim tidak mendapatkan jatah, namun karena lobi-lobi akhirnya Boltim bisa mendapatkan bagian sebanyak empat kelompok yang tersebar di 3 kecamatan seperti, Tutuyan di desa Tombolikat Selatan, Nuangan di desa Motongkad, dan Modayag Bersatu di desa Modayag yang ada 2 kelompok penerima,”tandas Ramlah, sembari menambahkan pihaknya memberikan keleluasan kepada kelompok dalam pengelolaan pembangunan dan pembelian hewan sapi.
Sebelumnya melalui salah satu warga peserta kelompok asal Kecamatan Tutuyan, (Modrik)
