 |
| Candra Modeong |
KABAR,Jakarta-Pelaksanaan Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) yang rencananya akan diselenggarakan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC), diminta untuk ditinjau kembali dan surat dari Dewan Pimpina Pusat (DPP) Hanura dapat dibacakan pada saat pegelaran Muscablub.
Pasalnya dalam surat DPP Hanura kepada Plt Ketua Cabang Hanura Boltim telah menegaskan bahwa pelaksanaan Muscablub harus melalui persetujuan DPP.
"Sebaiknya Plt Ketua DPC membaca lagi surat DPP dan tidak buru-buru melaksanakan Muscablub karena partai ini punya aturan dan mekanisme," kata Candra Modeong, yang sebelumnya merupakan ketua DPC Hanura Boltim definitif.
Dimana kata Candra, Surat DPP hanya menyetujui adanya Plt Ketua DPC, sementara dalam poin 4 surat DPP telah menegaskan bahwa Pelaksanaan Muscablub harus ada persetujuan DPP.
"Apa sudah ada persetujuan DPP untuk pelaksanaan muscablub?, hati-hati, jangan sampai antara kita saling gugat di Pengadilan dan lebih memperkeruh masalah," jelas Candra.
Candra yang sedang berada di Jakarta saat ini mengatakan bahwa surat DPP yang menyetujui adanya Plt Ketua DPC Hanura Boltim, diyakininya keluar atas nama DPP tanpa sepengetahuan ketua umum Hanura Wiranto, hal ini bisa dilihat pada dasar surat keputusan Plt dari DPP yang hanya atas alasan surat Dewan Pimpinan Daerah (DPD Hanura Sulawesi Utara (Sulut).
"Sebenarnya ini borok partai tapi begitulah, dengan uang bisa mencapai segalanya, dan saya tau siapa-siapa yang membiayai gerakan ini, info terakhir tiga Aleg terlibat," aku Candra.
Surat tersebut katanya sudah diminta DPC untuk ditinnjau kembali. "Kami sudah menyurat DPP untuk meninjau kembali surat tersebut, namun semua tergantung DPP, pungkasnya. (Mudrik)
Pasalnya dalam surat DPP Hanura kepada Plt Ketua Cabang Hanura Boltim telah menegaskan bahwa pelaksanaan Muscablub harus melalui persetujuan DPP.
"Sebaiknya Plt Ketua DPC membaca lagi surat DPP dan tidak buru-buru melaksanakan Muscablub karena partai ini punya aturan dan mekanisme," kata Candra Modeong, yang sebelumnya merupakan ketua DPC Hanura Boltim definitif.
Dimana kata Candra, Surat DPP hanya menyetujui adanya Plt Ketua DPC, sementara dalam poin 4 surat DPP telah menegaskan bahwa Pelaksanaan Muscablub harus ada persetujuan DPP.
"Apa sudah ada persetujuan DPP untuk pelaksanaan muscablub?, hati-hati, jangan sampai antara kita saling gugat di Pengadilan dan lebih memperkeruh masalah," jelas Candra.
Candra yang sedang berada di Jakarta saat ini mengatakan bahwa surat DPP yang menyetujui adanya Plt Ketua DPC Hanura Boltim, diyakininya keluar atas nama DPP tanpa sepengetahuan ketua umum Hanura Wiranto, hal ini bisa dilihat pada dasar surat keputusan Plt dari DPP yang hanya atas alasan surat Dewan Pimpinan Daerah (DPD Hanura Sulawesi Utara (Sulut).
"Sebenarnya ini borok partai tapi begitulah, dengan uang bisa mencapai segalanya, dan saya tau siapa-siapa yang membiayai gerakan ini, info terakhir tiga Aleg terlibat," aku Candra.
Surat tersebut katanya sudah diminta DPC untuk ditinnjau kembali. "Kami sudah menyurat DPP untuk meninjau kembali surat tersebut, namun semua tergantung DPP, pungkasnya. (Mudrik)
