Pilot Project Broadband di Minahasa Utara |
KABAR-
Wakil Sekertaris Dewan Teknologi
Informasi dan Komunikasi Nasional (DETIKNAS), Muhammad Andy Zaky bersama Gerry
Firmansyah selaku Project Managerment Officer, menggelar sosialisasi Rencana Pita lebar Indonesia (RPI)
2014-2019 atau Indonesia Broadband Plan Pilot Project Kabupaten, Rabu (22/10/2014), di Hotel Sutan Raja, Kabupaten Minahasa
Utara.
Sebagai
perwakilan Bupati, Asisten II Pemerintah Minahasa Utara, Wilhelmina Dimpudus hadir
dan membuka secara resmi pertemuan yang dihadiri berbagai stakeholders, Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD), BAPPEDA, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas
Pariwisata, BAPPEDA, DISHUB KOMINFO, UNIVERSITAS, TELKOM, dan perwakilan Komunitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
Relawan TIK, dihadiri oleh relawan TIK wilayah Kab. Minahasa Utara, Kota Manado dan Sulawesi Utara.
Relawan TIK, dihadiri oleh relawan TIK wilayah Kab. Minahasa Utara, Kota Manado dan Sulawesi Utara.
Terlibatnya perwakilan Pemerintah, Akademisi, Bisnis, serta Komunitas Teknologi Informasi
dan Komunikasi (TIK), diharapkan mampu menunjang kelancaran fase pilot project
serta mendapat dukungan penuh dan memperoleh pemahaman yang sama mengenai visi
dari implementasi project Broanband Plan di Kab. Minut.
Berdasarkan
letak zona Pilot project, ada enam Kota/Kabupaten di Indonesia menjadi model
Project akses internet cepat (Broanband). Diantaranya, Kota Pekalongan
(Jateng), Kab. Banyuwangi (Jatim), Kab. Bayuasin (Sumsel), Kab. Jembrana
(Bali), Kota Balikpapan (Kaltim), dan Kab. Minahasa Utara (Sulut).
Alasan
terpilihnya enam Kota/Kabupaten di atas, DETIKNAS ingin memulai Project dari
level pengguna TIK terbawah.
“Minut di catat
sebagai Kabupaten terendah soal penggunaan system infomatika pada rana
Pemerintah, Bisnis, Akademia dan Komunitas, kondisi ini sangat tepat jika
dijadikan Model implementasi Pita Lebar. Supaya terukur perbandingannya” Jelas
Andy Zaky selaku wakil sekertaris I DETIKNAS.
“Untuk mempercepat pengembangan TIK yang berkelanjutan di Kabupaten Minahasa Utara, sudah saatnya dibentuk Dinas Kominfo agar penetrasi TIK dapat dipacu oleh SKPD yang fokus dibidangnya, dimana saat ini bidang Kominfo masih bernaung di bawah Dinas Perhubungan Kab. Minut” ujar Billy J.Lasut, Ketua RTIK Minahasa Utara di sela – sela Diskusi.
Diyakini, dampak dari Broandband, Minut dan beberapa Kabupaten/Kota terpilih lainnya akan memperoleh koneksi akses internet cepat. Hal tersebut mampu meningkatkan efisiensi fungsi control Politik, Ekonomi, Sosial,Budaya dan Iptek.
“Untuk mempercepat pengembangan TIK yang berkelanjutan di Kabupaten Minahasa Utara, sudah saatnya dibentuk Dinas Kominfo agar penetrasi TIK dapat dipacu oleh SKPD yang fokus dibidangnya, dimana saat ini bidang Kominfo masih bernaung di bawah Dinas Perhubungan Kab. Minut” ujar Billy J.Lasut, Ketua RTIK Minahasa Utara di sela – sela Diskusi.
Diyakini, dampak dari Broandband, Minut dan beberapa Kabupaten/Kota terpilih lainnya akan memperoleh koneksi akses internet cepat. Hal tersebut mampu meningkatkan efisiensi fungsi control Politik, Ekonomi, Sosial,Budaya dan Iptek.
Pita lebar
pada prinsipnya akan membangun “jalan tol” data dan informasi. Adanya kecepatan
internet tinggi melalui pengembangan pita lebar, bisa mendorong pertumbuhan
ekonomi, inovasi, dan daya saing bangsa sehingga diyakini akan mempercepat
transformasi ekonomi. Pita lebar dalam dokumen Rencana Pitalebar Indonesia
(RPI) 2014-2019 didefinisikan sebagai akses internet dengan jaminan
konektivitas selalu tersambung (always on)
dan memiliki kemampuan mengirim suara, gambar, dan data dalam satu waktu (tripple-play) dengan kecepatan
minimal 2 Mbps untuk akses tetap (fixed)
dan 1 Mbps untuk akses bergerak (mobile).
DETIKNAS
bertekad, Rencana Pita Lebar harus terealisasi. Mengingat, sudah ada peraturan
Presiden No 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia 2014-2019.
Konsep dan rencana pembangunan akses internet berkecepatan tinggi (broadband)
Indonesia sudah ditandatangani
oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 15 September 2014.
Sekitar
empat jam, sosialisasi dan diskusi antar narasumber dan SKPD Minut berlangsung
dengan menarik. Tepat jam 12:45, debat dan diskusi selesai. Kegiatan pun dirangkum
dan ditutup secara resmi oleh perwakilan Bupati.
“Sekiranya,
terpilihnya Kabupaten Minahasa Utara sebagai Model Pilot Project Internet
berekcepatan tinggi, bisa membantu pengembangan mutu kepemerintahan sampai pada
jenjang perekonomian masyarakat. Adanya pertemuan ini, sekiranya bisa
memperoleh tambahan pengetahuan tentang perkembangan dunia Informatika, baik
secara pribadi, dan kedepan perwakilan SKPD Minut sekiranya bisa memperoleh
pemahaman serupa dengan pihak pemerintah. Dengan demikian, penuh rasa syukur
kepada yang Maha Kuasa pertemuan sosialisasi Implementasi Pilot Project Pita
Lebar di tutup” Seraya tersenyum, Asisten II Pemerintah Minahasa Utara, Wilhelmina Dimpudus Menutup
pertemuan tersebut. (Heski Hendom)