 |
KABAR, Jakarta - Pemerintah masih mempertimbangkan untuk menerima rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas, yang salah satu rekomendasinya ialah penghentian impor bensin RON 88 atau lebih familiar dengan jenis premium.
Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, yang dikeluarkan Faisal Basri dan kawan-kawan sekadar rekomendasi tim. Pemerintah akan menunggu rekomendasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Bambang mempunyai alasan mengapa pemerintah tidak langsung menerima rekomendasi Tim Anti-Mafia Migas itu.
"Pertamina bisa enggak mengganti produksi kilangnya dari premium menjadi pertamax?" tanya Bambang saat ditemui wartawan di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (23/12/2014).
"Kedua, harus dipastikan bahwa (rekomendasi) ini enggak menambah volume impor RON 92 (pertamax)," ucap dia.
Sebelumnya, Tim Anti-Mafia Migas memberikan rekomendasi agar Pertamina menghentikan impor premium dan menggantinya dengan impor RON 92. Namun, mengingat dari lima kilang Pertamina hanya satu yang bisa memproduksi RON 92 atau pertamax, tim juga merekomendasikan hal tersebut dilakukan seiring dengan up-grading kilang.
Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri, Minggu (21/12/2014), menuturkan, jika rekomendasi ini disetujui, impor premium bisa dihentikan paling cepat dalam dua bulan mendatang.
Sementara itu, anggota tim, Darmawan Prasodjo, menjelaskan, up-grading kilang akan membutuhkan biaya untuk impor MBTE (methyl tertiary butyl ether). Darmawan juga menegaskan, jika rekomendasi ini disetujui, konsekuensinya adalah terjadi peningkatan impor RON 92.
Saat ini, kebutuhan pertamax dan premium ialah 16 juta barrel per bulan, sedangkan produksi premium dalam negeri sebesar 6 juta barrel per bulan.
"Nanti bila semua ada perubahan dari RON 88 ke RON 92, produksinya (RON 88) akan turun dari 6 juta barrel jadi 5 juta barrel per bulan. Jadi, ada peningkatan impor RON 92 dari 10 juta barrel per bulan menjadi 11 juta barrel per bulan," kata Darmawan.(kps)
Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, yang dikeluarkan Faisal Basri dan kawan-kawan sekadar rekomendasi tim. Pemerintah akan menunggu rekomendasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Bambang mempunyai alasan mengapa pemerintah tidak langsung menerima rekomendasi Tim Anti-Mafia Migas itu.
"Pertamina bisa enggak mengganti produksi kilangnya dari premium menjadi pertamax?" tanya Bambang saat ditemui wartawan di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (23/12/2014).
"Kedua, harus dipastikan bahwa (rekomendasi) ini enggak menambah volume impor RON 92 (pertamax)," ucap dia.
Sebelumnya, Tim Anti-Mafia Migas memberikan rekomendasi agar Pertamina menghentikan impor premium dan menggantinya dengan impor RON 92. Namun, mengingat dari lima kilang Pertamina hanya satu yang bisa memproduksi RON 92 atau pertamax, tim juga merekomendasikan hal tersebut dilakukan seiring dengan up-grading kilang.
Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri, Minggu (21/12/2014), menuturkan, jika rekomendasi ini disetujui, impor premium bisa dihentikan paling cepat dalam dua bulan mendatang.
Sementara itu, anggota tim, Darmawan Prasodjo, menjelaskan, up-grading kilang akan membutuhkan biaya untuk impor MBTE (methyl tertiary butyl ether). Darmawan juga menegaskan, jika rekomendasi ini disetujui, konsekuensinya adalah terjadi peningkatan impor RON 92.
Saat ini, kebutuhan pertamax dan premium ialah 16 juta barrel per bulan, sedangkan produksi premium dalam negeri sebesar 6 juta barrel per bulan.
"Nanti bila semua ada perubahan dari RON 88 ke RON 92, produksinya (RON 88) akan turun dari 6 juta barrel jadi 5 juta barrel per bulan. Jadi, ada peningkatan impor RON 92 dari 10 juta barrel per bulan menjadi 11 juta barrel per bulan," kata Darmawan.(kps)
