Menurutnya, konflik yang paling sering terjadi adalah pada negara-negara dunia ketiga. Dengan sumber dan potensi konflik adalah krisis sumber daya alam seperti air, sumber energi, SDA lainnya, hingga krisis pemerintahannya sendiri. Konflik yang terjadi ini kemudian diakomodir oleh media massa yang dikonsumsi oleh warga dunia.
Sayangnya, warga sendiri terprovokasi dengan konflik itu dan kemudian menciptakan primordial bahwa agama adalah segalanya. Ujung-ujungnya, segala sesuatu diukur beradasarkan agama, bukan lagi dinilai berdasarkan kompetensi maupun kapabiltasnya.
Kota Bitung sendiri, terangnya, berpotensi untuk terjadinya konflik horizontal yakni konflik suku dan agama. Karena itu, pemerintah daerah sering menggalakkan upaya untuk meningkatkan toleransi antar umat beragama di tengah-tengah masyarakat Kota Bitung. “Yang pemerintah daerah galakkan adalah meningkatkan toleransi antar umat beragama. Tepatnya kita harus saling menghargai satu agama dengan agama yang lainnya. Karena itu, saya himbau kepada seluruh warga untuk tidak menjadi orang Kristen maupun tidak menjadi orang Islam yang sama seperti diluar sana. Tetapi, jadilan orang Kristen dan orang Islam Kota Bitung, yaitu orang Kristen dan orang Islam yang sama-sama mencintai Kota Bitung, Sulut dan mengupayakan kedamaian di daerah yang kita cintai ini,” ujarnya.
Apalagi menurut Kaloh, keberadaan kota Bitung yang strategis dengan hadirnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), demikian kota Cakalang menjadi pintu masuk atau pintu gerbang ekonomi Asia Pasifik melalui jalur laut pelabuhan Samudera Bitung yang kini dikembangkan sebagai HUB Port. Apabila jalur-jalur ini sudah terbuka, maka arus perputaran perekonomian akan berlangsung dengan sangat cepat. “Jalur-jalur sudah akan dibuka, nantinya akan ditunjang dengan keberadaan jalan TOL Bitung-Manado dan jalur-jalur lain sebagai penghubung yang sementara dirancang pembangunannya. Itu berarti, kedepan Sulawesi Utara ibarat gula, dan semut akan datang dengan sendirinya. Intinya akan banyak perluasan bisnis di daerah ini,” sebut Kaloh.
Untuk itu tonaas Brigade Manguni (BM) Bitung mengingatkan, dengan meningkatnya pembangunan dan daya saing, masuknya berbagai etnis untuk mengais pekerjaan di Sulut jelas akan berdampak terhadap kerawanan sosial di masyarakat. Apalagi dengan sengaja membawa-bawa nama agama sebagai tameng. “Olehnya, sedini mungkin permasalahan ini harusnya diredam, secepatnya diwaspadai,” tandas Kaloh.
Sebab dalam sebuah konflik tegasnya, yang menjadi korban bukan saja kubu-kubu yang bertikai, namun yang paling menderita adalah masyarakat dalam lokasi dimana sebuah konflik itu terjadi. Bahkan mungkin, kondisi ini kemudian diperparah dengan keterlibatan para petinggi atau pejabat hingga pemuka masyarakat seperti tomas dan toga, hingga elemen pendukung lainnya. “Jangan mengaku pejabat, atau ketua organisasi atau juga pemimpin masyarakat, kalau tidak mampu mengatur dan membimbing masyarakat atau anggota yang terlibat dalam kelompok masyarakat dan organisasi itu sendiri. Selaku pemerintah daerah, kami menghimbau agar berhenti dengan mengangkat bendera agama, bendera suku, atau juga bendera golongan. Siapa saja oknumnya, kalau berada di Kota Bitung, berarti dia warga Kota Bitung. Itu berarti dia harus bersama-sama dengan pemerintah daerah maupun dengan seluruh lapisan masyarakat, menangkis berbagai upaya yang datang dari luar untuk memecah belah kergaman dan kerukunan yang sudah terbina baik selama ini,” tukasnya.(AS)
