 |
| G.S. Vicky Lumentut, Walikota Manado. |
KABAR,Manado-Usai menerima kunjungan Tim Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (PAN-RB) terkait penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP), Kamis (21/08) kemarin. Walikota Manado, Dr GS Vicky Lumentut (GSVL) dicecar
pertanyaan sejumlah wartawan terkait tudingan anggota DPRD Kota Manado, Benny
Parasan, tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Sulut yang digelar di
Bali atas usulan Walikota Manado.
Mendengar
pertanyaan ini Lumentut justru tersenyum, kemudian menjelaskan bahwa agenda
RUPS yang dilaksanakan di Bali bukan kewenangannya, kendati pemkot Manado juga merupakan
salah satu pemegam saham. Bahkan GSVL mengaku tidak mengikuti RUPS dan mengutus
wakil walikota, lantaran ada agenda penting yang tidak bisa ditinggalkan.
“Saya
justru mengusulkan RUPS Bank Sulut dilaksanakan di Manado. Kenapa? Karena akan berdampak
positif, baik okupasi hotelnya, transportasinya, transaksi selama pelaksanaan
RUPS pasti meningkat. Sebagai pemegang saham, saya tidak pernah mengurusi
hal-hal teknis yang menjadi wilayah Direksi, manajemen dan jajarannya. Kalau
ada pertimbangan dari pemegang saham lain, silahkan dipertimbangkan, sekali
lagi itu wilayah teknis,” terang Walikota.
Menariknya,
tudingan miring Parasan justru membuat merah kuping Kabag Humas Pemkot Manado, Franky
Mocodompis SSos.
Mantan
aktivis mahasiswa yang kini meniti karir sebagai birokrat menambahkan, posisi
DPRD merupakan mitra kerja dan dalam mengkritisi pemerintah merupakan hal yang
wajar untuk sebuah kemajuan. Hanya saja, dalam melontarkan sesuatu ke publik
melalui media, harusnya dengan fakta dan data yang konkrit, bukan dari
informasi yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, “Informasi
ke publik harusnya mendidik atau memberikan pendidikan politik yang membangun
partisipasi masyarakat, jangan asal bunyi dengan mengabaikan fakta,” sindir Mocodompis.
Mocodompis
berharap, oknum anggota DPRD seperti pak Benny sebaiknya mengkaji secara matang
setiap statement sebelum disampaikan ke publik.
Mantan
Sekretaris Pemuda GMIM ini menjelaskan bahwa Walikota tidak pernah mengusulkan
RUPS Torang pe Bank untuk dilaksanakan di Bali.
