 |
| Benny Ramdani |
KABAR,Manado -
Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI terhadap laporan keuangan
Pemerintah Provinsi (Pemprov) tahun anggaran 2013 masih menarik perhatian DPRD
Sulut. Anggota DPRD Benny Rhamdani mendesak gubernur SH Sarundajang mengganti
kepala-kepala SKPD penyebab WDP.
“Diluar
dugaan kita hanya meraih WDP. Gubernur sudah menyampaikan kekecewaan karena
‘upaya sabotase’ dari SKPD-SKPD yang dikategorikan bermasalah. Perlu ada sanksi
tegas berupa pergantian terhadap kepala SKPD penyebab WDP sebagai hukuman yang
layak,” ujar Rhamdani, Senin (18/8/) kemarin.
Sanksi
tegas berupa pergantian tambah Rhamdani merupakan langkah penyelamatan bagi
Sarundajang mengakhiri kepemimpinan di Sulawesi Utara. “Di tahun terakhir
kepemimpinan, gubernur harus mengambil langkah-langkah penyelamatan agar kita
dapat kembali meraih WTP tahun depan,” tukas Rhamdani.(km)
