 |
| Kabar.cc | Pasar Segar beriman Tomohon |
KABAR- Tomohon, Dalam rangka kedatangan Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dr Bayu
Krisnamurthi MSi ke Kota Tomohon dalam rangka meresmikan Pasar Segar Beriman. Pemerintah
Kota Tomohon terus mengkondisikan rencana kedatangan Wakil Menteri Perdagangan
(Wamendag). Salah satunya dengan menggelar rapat koordinasi dipimpin oleh
Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Ir Vonny Pontoh MBA yang dihadiri
seluruh SKPD dan perangkat terkait di ruang rapat sekretaris daerah, Senin
(1/9) kemarin.
Kepala
SKPD menyatakan kesiapannya, diantaranya Kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika Andrikus Wuwung SSos soal pengaturan jalur lalu lintas dan
memberikan kenyamanan dalam kunjungan ini. Begitu pula dengan kesiapan
pengamanan melalui Sat Pol PP, pertunjukan seni budaya melalui tim kesenian
yang disiapkan Disbudpar serta topangan dari Bank BRI. Turut hadiri perwakilan
dari Bank BRI, Dirut Pasar, Kadis Perindag dan Kasubag Humas.
Pasar
Segar Beriman ini dibangun melalui dana pembangunan melalui Kementerian
Perdagangan tahun anggaran 2013 ditambah dana pendamping dari Pemerintah Kota
Tomohon yang digunakan untuk pembangunan areal bongkar muat.
Dalam
kunjungannya, wamen yang dilahirkan di Manado ini akan didampingi beberapa
Dirjen dari Kementerian Perdagangan RI. (km)
 |
| Kabar.cc | Dr Arnold Poli SH MAP |
KABAR,
Tomohon – Sekretaris Kota Tomohon DR Arnold Poli SH MAP memimpin
tim
gabungan penertiban bagi kendaraan bermotor yang melakukan pengisian BBM di
SPBU. Tim terdiri Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Utara melalui UPTD Samsat
Kota Tomohon, Polres Tomohon, Dishubkominfo serta Sat Pol PP Kota Tomohon,
menggelar razia pajak kendaraan bermotor. Program untuk mendukung gerakan 2014
Sulut Provinsi Pelopor Sadar Pajak ini dilaksanakan di dua lokasi SPBU Kakaskasen
dan Walian, Senin (1/9) kemarin.
Sekretaris
Daerah Kota Tomohon DR Arnold Poli SH MAP di lokasi pelaksanaan mengatakan
sweeping ini dalam kaitannya mengupayakan meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor. “Pemerintah sangat
berterima kasih atas respon dari pengendara yang sangat baik. Hal ini
membuktikan bahwa program ini disambut baik oleh kalangan masyarakat dalam rangka
mengoptimalkan semua pajak kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat,”
ujarnya.
“Petunjuk
yang disampaikan oleh Walikota Tomohon Jimmy Eman SE AK adalah kita akan
mendukung program ini karena ini akan menjadi salah satu sumber pendapatan asli
daerah Kota Tomohon,” ujar Poli didampungi Kepala UPTD Samsat Kota Tomohon
Jarina Bukidz. (km)
Dinilai
Abaikan Instruksi Kemendagri
Eman
Terancam Sanksi Politik
 |
| Walikota Tomohon Jimmy Eman |
KABAR,Tomohon-Kendati
roda pemerintahan kota Tomohon berjalan lancar dengan berbagai kamajuan
pengembangan dan keberhasilan dibawah kepemimpinan Walikota Jimmy Eman SE,Ak.
Namun dengan kekosongan posisi wakil walikota yang terbilang cukup lama mungkin
saja menjadi semacam ancaman bagi orang nomor satu di kota ‘Bunga’ sebutan Kota
Tomohon.
Bisa
jadi, Eman bakal terancam sanksi politis dari Kementrian Dalam Negeri
(Kemendagri) berupa tidak diperkenankan lagi ikut pada Pemilihan Walikota
(Pilwako) Tomohon 2015 mendatang.
Ini terkait dengan sikap Walikota Tomohon yang dinilai mengabaikan instruksi Kemendagri yang hingga saat ini belum memasukan dua nama calon wakil walikota ke DPRD Kota Tomohon untuk dipilih sesuai mekanisme lembaga Legislatif melalui rapat paripurna Dewan.
Hal
tersebut dikemukakan, ketua Komisi A DPRD Kota Tomohon, Paulus Sembel SKom
kepada Kabar, Selasa (26/08) kemarin. “Pak walikota bisa diberi sanksi politik
dari Kemendagri berupa tidak diperkenankan lagi ikut pada Pilwako Tomohon 2015
mendatang.
Padahal,
sesuai instruksi dari Kemendagri, walikota segera memasukan dua nama calon
wakil walikota ke DPRD paling lambat bulan Agustus 2014, namun sayangnya
isntruksi tersebut terkesan diabaikan,” ujar Legislator PDIP itu.
Menurut
dia, penjaringan dua nama calon wakil walikota adalah kewenangan penuh dari
Partai Golkar dan Gerindra sebagai partai pengusung.
Partai Golkar dan Gerindra sebagai partai pengusung.
“Berapapun
jumlah calon, yang diusulkan partai tidak menjadi soal, tetapi yang ditunggu
oleh Dewan saat ini hanya dua nama calon yang diusulkan oleh Walikota ke Dewan
untuk divoting,” katanya, seraya menambahkan jika kekosongan jabatan wakil
walikota pasca dilantiknya, Jimmy Eman sebagai Walikota defenitif, adalah
bentuk kelalaian walikota yang tidak menjalankan amanat konstitusi.
Sementara
itu, ditemui terpisah, ketua tim penjaringan nama calon wakil walikota dari PG
Tomohon, Drs Piet Pungus, mengatakan dari hasil penjaringan yang dilakukan
pihaknya, terdapat 7 nama, masing-masing dua nama dari kader partai, dua dari
birokrat, dua dari tokoh masyarakat dan satu nama dari tokoh agama, sedangkan
satu nama berasal dari Partai Gerindra.
“Jadi
total, nama calon wakil walikota yang sudah terjading berjumlah 8 orang.
Kedelapan nama tersebut akan dikirim ke DPP pusat melalui DPD I untuk mendapat
persetujuan,” terang Pungus, yang enggan membeberkan identitas kedelapan calon
wawali kepada wartawan. Dia menambahkan, setelah pihak DPD pusat menyetujui dua
nama calon, maka Walikota Tomohon akan meneruskannya ke DPRD untuk kemudian
dilakukan pemilihan memalui rapat paripurna.
 |
| Image : google.com | kabar.cc |
KABAR- Tomohon, Tahun 2014 ini, Pemerintah Kota Tomohon batal merekrut Calon Pegawai
Negeri Sipil (CPNS), padahal sebelumnya berhembus kabar oleh KemenPAN-RB telah memberikan kuota 100 kursi. Demikian
dijelaskan Kepala BKD Kota Tomohon Masnah Pioh SSos menjawab wartawan.
Dengan
tidak diberikan jatah CPNS oleh KemenPAN-RB itu berarti jatah tahun ini tidak
ada, dan kalau tak ada halangan penerimaan nanti berlaku tahun depan, karena langkah
tersebut merupakan kebijakan Pemkot Tomohon dan sudah dikonsultasikan di
KemenPAN RB.
“Alasan
kami tidak menerima CPNS tahun ini, mengingat masih banyak honorer K2, yang
hingga kini belum selesai diangkat,” ujarnya.
Sementara
itu, K2 yang telah lulus berkas sebanyak 175 orang, NIP-nya masih sementara
proses di BKN dan belum selesai, lalu masih ada 216 yang belum lulus hingga
kini sementara masuk dalam proses verifikasi. Untuk jatah formasi tahun ini akan
diperhitungkan tahun depan. “Untuk itulah kami berharap kepada masyarakat Kota
Tomohon untuk dapat memahami menyangkut hal tersebut, karena penerimaan CPNS
itu harus melalui berbagai pertimbangan dan kajian yang matang,”jelasnya.(km)
 |
| Image : google.com | Kabar.cc |
KABAR- Tomohon, Anggota DPRD Kota Tomohon periode 2009-2014 berjumlah 20 orang, akan
segera mengakhiri masa tugas mereka tanggal 15 September 2014 mendatang.
Beberapa diantaranya terpilih kembali pada Pileg 9 April 2014 lalu, dan akan
mengemban tugasnya kembali sebagai wakil rakyat hingga lima tahun kedepan.
Namun apa saja yang dilakukan para wakil rakyat selama lima tahun lalu hingga
menghabiskan uang rakyat berbandrol Rp 7,4 miliar lebih, yang kabarnya
digunakan untuk biaya perjalanan dinas 20 legislator dengan lebel study banding
dan kegiatan lainya yang katanya untuk kepentingan rakyat.
Namun pada kenyataanya
ada anggota dewan yang terseret kasus korupsi hingga ditangkap oleh aparat
penegak hukum. Fenomena ini, praktis memunculkan beragam reaksi keras dari
kalangan masyarakat di kota yang berjuluk kota bunga itu. Tak terkecuali, Ketua
Tomohon Coruption Wact (TCW) Kota Tomohon, Steven Lalawi, saat
berbincang-bincang dengan Kabar Selasa (26/8), tampak geram saat dimintai
tanggapannya soal dana Rp 7,4 miliar yang dihabiskan oleh 20 anggota Dewan Kota
Tomohon, periode 2009-2014.
“Dari kajian TCW terkait kinerja anggota DPRD Kota
Tomohon selama 5 tahun lalu, hanya sebagian kecil saja anggota yang benar-benar
menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat, namun lebih dari itu, perilaku
beberapa anggota dewan yang hanya berorientasi uang semata,” tegas Lalawi.
Dia
bahkan menuding, kebanyakan legislator periode lima tahun lalu hanya
mengambur-hamburkan uang rakyat, bahkan yang lebih ironis lagi, kata Lalawi,
ada anggota dewan yang terseret kasus korupsi hingga ditangkap oleh kejaksaan.
Menurutnya, study banding, yang dilakukan oleh anggota dewan itu hanya sebuah
kedok untuk menghabiskan uang rakyat.
Dia bahkan meminta kepada seluruh anggota
dewan, periode 2009-2014 yang akan segera mengakhiri masa tugasnya, untuk
mempertanggungjawabkan kepada publik, secara terbuka, apa saja hasil study
banding yang dilakukan selama 5 tahun hingga menghabiskan dana sebesar Rp 7,4
miliar itu. Dia juga menyentil soal kasus dana Bantuan Sosial (Bansos) senilai
Rp 3 miliar, yang diduga menyerempet ke kantong beberapa anggota dewan. (ron)
Langganan:
Postingan (Atom)
