Bak lirik lagu Melayu; Pak Ketipak Ketipung, Suara Gendang Bertalu-talu, Serentak hati bingung, Dalam hati siapa yang tahu (dstnya)… Langkah kuda hitam demikian adanya
KABAR, Utama – Merebut lebih baik daripada mempertahankan. Begitu pepatah dianggap usang. Tapi, dalam banyak peristiwa politik, itu masih dipegang teguh para pelakonnya.
Tak heran, Petahana Bolsel, Hi Herson Mayulu (H2M) dan Incumben Boltim, Sehan Landjar, belakangan giat bermuhibah ke komunitas pemilih.
Kantong-kantong suara itu, biasanya terwadahi, berbentuk paguyuban. Misal, Rukun Pogogutat Indonesia Bolaang Mongondow (RPIBM), Kerukunan Keluarga Indonesia Gorontalo (KKIG), dan banyak lagi, tumbuh subur di Bolsel-Boltim, bak jamur di musim hujan.
Kandidat lain? Langkah mereka nyaris tak terdengar. Sebutlah Sam Sachrul Mamonto. Politisi muda Boltim lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM) Manado ini, gerakkannya seperti tersembunyi.
Alul, begitu lelaki necis ini disapa, geliat terkininya terkesan low. Pemerhati Pilkada, Harry Mokodompit, menilai aktifitas politik Sachrul Mamonto jelang Pilkada, mengendur. “Barangkali karena saya memantau lewat media massa saja. Mungkin pula dia (Sachrul, red) bermetamorfis atau mengubah bentuk bidak catur kemudian menjadi King,’’tanggap Harry, mahasiswa semester akhir Universitas Janabadra, Yogyakarta.
Namun, akademisi Universitas Pembangunan Indonesia (UNPI) Manado, Mahmudin Kobandaha, menilai sejumlah bakal calon (balon) Bupati Bolsel-Boltim, sedang pasang kuda-kuda.
“Misal, Abdul Razak Bunsal di Bolsel, diamnya bukan tanpa gerakkan. Semua sedang mengatur strategi dan membaca peluang,’’tuturnya.
Diketahui, Abdul Razak Bunsal (ARB), awalnya menunjukkan gesture tidak berminat maju di Pilkada Bolsel. Politisi Golkar ini, dalam beberapa kesempatan terlihat akur dengan Petahana H2M. Dalam sebuah acara, H2M bahkan menyuapi ARB tumpeng.
Sedangkan Sam Sachrul Mamonto (SSM), beberapa waktu lalu, sejumlah media massa menulis kesiapan dirinya maju ke Pilkada Boltim.
"Saya siap maju di Pilbup 2015.Tentu pernyataan sikap ini sudah dikaji dengan sangat matang dan melalui berbagai pemikiran yang melibatkan banyak orang termasuk partai saya," kata Ketua DPC PAN Boltim ini.
Sachrul menyatakan aspirasi masyarakat yang mendesaknya untuk maju di Pilbup menjadi pertimbangan penting dalam menyatakan kesiapannya. Sebab selama ini dirinya tetap menahan diri dan tetap fokus pada posisinya sebagai wakil rakyat. "Tentu ini bukan semata keinginan saya, tapi keinginan masyarakat yang sejalan dengan keinginan partai. Sebab memang tahapan sudah sangat dekat, maka saya pun harus segera menyatakan sikap," terangnya.
Dia mengakui selama ini dirinya sengaja menahan diri karena ingin menjaga agar tak terjadi gesekkan di tengah masyarakat dan antar sesama calon.
Sehingga dia belum secara terbuka menyatakan kesiapannya.
Optimisme ke Pilkada Bolsel juga diutarakan ARB. “Pada prinsipnya khusus kader Golkar tentu siap, namun demikian saya masih menunggu mekanisme Partai Golkar,”singkat ARB.
Salah satu pengurus Partai Golkar, Rafik Mokodongan, menilai ARB layak diusung ke Pilkada.
“Komitmen pak Abdul Rajak Bunsal sudah teruji,sehingga kami, dari Partai Golkar siap berada di garda terdepan untuk memenangkan bersama-sama seluruh rakyat Bolsel, mulai dari pesisir hingga di ibukota Molibagu,’’katanya.
(timkabar)
 |
| Add caption |
Bupati petahana, bukan lagi momok bagi kontestan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Adanya Datu Ponigad (baca; Pelaksana Tugas Bupati), membuat derajat Petahana dan kontestan lainnya, sama rata.Ini, lantaran UU Pilkada menitahkan; Petahana harus mundur dari jabatan Bupati, enam bulan sebelum pemungutan suara Pilkada.Ibarat kendaraan, Petahana pun Zero!. Nantinya, Gubernur menunjuk seorang Pelaksana Tugas Bupati dari kalangan birokrat, yang akan menjalankan roda pemerintahan daerah, sekaligus mempersiapkan pelaksanaan Pilkada hingga terpilih Bupati devinitif.Kondisi ini membuat Pilkada makin kompetitif. Rakyat bebas memilih. PNS tak lagi dipaksa berpolitik praktis. Kecuali nekad; bak laron menabrak api.
KABAR, Utama – Gong Pilkada Bolaang Mongondow Timur
(Boltim) dan Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), tak lama lagi ditabuh
Komisioner KPUD setempat, sebagai penyelenggara.
Panji-panji kebesaran para kontestan dan barisan kuat
‘pasukan’ pendukungnya, segera pula tersaji meramaikan pesta rakyat lima
tahunan itu.
Strategi politik anyar plus doktrin, yang dianggap ampuh
mendulang suara konstituen, dirumus. So pasti, galibnya perhelatan politik,
tensi pun akan meninggi. Namun, adu kuat para kontestan dan timnya, bisa jadi
justeru pemantik huru-hara. Di poin ini, aparat pengaman tentu tak boleh
bablas.
Menilik kekuatan konstestan Kepala Daerah (Kada),
beberapa kalangan menilai Petahana masih dihitung utama. Pengamat Pilkada,
Mahmudin Kobandaha SH, MH, misalnya, menuturkan, meski kondisi zero di tataran
kekuasaan pemerintahan, namun modal dasar finansial, sosial dan politik, dari
seorang Petahana, cukup mapan.
“Petahana sudah punya pundi. Lebih mudah melenggang,
meski tidak sedang menyetir pemerintahan. Tapi kan politik banyak tikungannya.
Juga, saat tidak sedang berkuasa di pemerintahan, ada banyak potensi kekuatan
tergerus. Misal, PNS dan aparat pemerintah di Desa, sudah diluar kendali
Petahana,’’tanggapnya.
Di banyak peristiwa politik, kontestan yang didukung
penuh kekuatan rakyat, bisa menjerembabkan Petahana. Akademisi Universitas
Pembangunan Indonesia (UNPI) Manado itu mencontohkan Pilkada 2010 Bolsel,
Pilkada 2013 Bolmut dan Pilwako 2013 Kotamobagu.
Dari tiga Pilkada ini, paling dramatis di Bolsel. Pada
putaran kedua, Petahana Arudji Mongilong harus mengakui kelebihan adik iparnya,
Herson Mayulu. Sedangkan di Bolmut, Petahana Hamdan Datunsolang, dilawan Wakil
Bupati Depri Pontoh. Depri jadi kampiun dengan selisih suara signifikan. Akan
halnya di Kotamobagu. Djelantik Mokodompit diungguli Wawali Tatong Bara yang
menjadi rivalnya di Pilwako 2013.
Namun, menurut Mahmudin, politik tidak selamanya bulat.
Banyak terjadi, kemenangan justeru dituai setelah jeda beberapa periode.
“Kontestan yang pernah mengalami kekalahan, secara mengesankan
menjadi pemenang pada periode berikut, itu sudah terjadi di banyak
tempat,’’paparnya.
Menurutnya, banyak faktor penyebab petahana tumbang. Dari
banyak study, tumbangnya Petahana lantaran rakyat jenuh dan menginginkan
perubahan. “Pragmatisme pemilih berubah jadi militansi ketika muncul figure
yang ditindas. Biasanya, masyarakat pemilih akan menyatu pada figure
tertindas,’’tambahnya.
So, tak heran figure-figur Calon Bupati (Cabup) di
Boltim dan Bolsel, kini mulai bermunculan. Di Boltim, misalnya, sedang
dielus-elus Drs Umar Mamonto, birokrat yang berkarir di Kementerian Komunikasi
dan Informatika (Kemenkominfo) RI. Wilayah kerja lulusan Fisip Unsrat angkatan
86 ini, di Balai Pengkajian Pengembangan Komunikasi dan Informatika, meliputi 4
provinsi yakni Papua Barat, Maluku Utara, Gorontalo dan Sulawesi Utara. Umar
yang beristeri puteri dari Tutuyan berparas cantik, Dr Velma Buntuan MKes, menyatakan
siap maju di Pilkada Boltim.
Selain Drs Umar Mamonto, sejumlah birokrat, akademisi
dan pengusaha asal Boltim yang berada diluar daerah, juga sedang membidik kursi
bupati Boltim.
Bahkan, rival Sehan Landjar di Pilkada 2010, Sehan
Mokoagow, juga mulai dijagokan warga. Banyak menilai, pada Pilkada lalu Sehan
Mokoagow hanya membuat 1 kesalahan saja, yakni keliru memilih papan II.
Elektabilitas Mokoagow masih akan terdongkrak, karena
emosi Pileg dan Pilkada kali ini dianggap agak beda. “Itu bisa diperbaiki di
Pilkada 2015,’’kata Aziz, warga Boltim.
Akan halnya di Bolsel. Para petarung Pilkada 2010,
seperti Arudji Mongilong, Ahmad Yani Suratinoyo (AYS), kabarnya mulai
bergerilya. Secara gamblang, Arudji memang belum menyatakan sikap maju ke
Pilkada. Namun AYS, jauh-jauh hari sudah memproklamirkan diri di media social
(medsos), bakal menantang Petahana Herson Mayulu.
Sementara, di tengah geliat para kandidat bakal calon
bupati (balonbup) Bolsel mengais dukungan, beberapa warga Bolsel mengapungkan
beberapa figure alternative. Diantaranya Aditya Anugrah Moha (ADM) dan Anugrah
Beggy Gobel (ABG), digadang warga agar maju ke Pilkada. “Jika para senior masih
malu-malu, maka kita coba junior,’’kata Muthalib, warga Bolsel. Nah
lho!.
(timkabar)
 |
| Sehan Landjar |
Pasca tersingkir dari daftar calon peserta
Fit and Proper Tes (FPT) bakal calon Ketua DPC PDIP Boltim, Bupati Boltim,
Sehan Landjar bukan menjauh dari publik, sebagaiman dikira segelintir orang. Seperti
biasa, Eyang, sapaan akrabnya, tetap meluangkan waktu dengan santai menyambut
tetamu. Tak kecuali KABAR yang mewawancarainya, Senin (23/02/2015) di Tutuyan,
Bolaang Mongondow Timur. Berikut petikannya;
KABAR: Apa kabar pak Bupati?
Eyang: Alhamdulillah, sehat, baik (ramah, sambil
menebar senyum khasnya)
KABAR: Ada penilaian publik, bahwa Eyang cenderung tidak tetap dalam menentukan partai sebagai tempat berkarir
Eyang: Publik
siapa yang menilai?, soalnya kemana-mana warga meminta saya untuk gunakan KTP
lewat jalur independen. Undang-Undang juga kan memungkinkan itu. Namun semua itu
tergantung saya mau lewat apa? Kan lewat jalur independen juga belum pasti. Nanti
kita lihat saja perkembanganya. Lagian itu kan haknya saya lewat jalur
mana? tapi pada dasarnya untuk sementara ini, saya akan menyelesaikan tugas
saya dulu, kan belum selesai periode pertama.
KABAR: Lebih baik mana, seorang kepala daerah berpartai atau independen?
Eyang: Keduanya baik, tinggal tergantung dari kepala daerah itu sendiri, mau berpartai atau independen
KABAR: Karir eyang di politik bermula di Partai Bintang Reformasi (PBR), melalui PBR terpilih menjadi anggota DPRD di Gorontalo. Dengan koalisi partai juga Eyang diusung ke pilkada Boltim dan dipilih rakyat menjadi Bupati Boltim. Artinya, partailah yang menjadi kendaraan Eyang menuju jabatan politik. Sekarang apa Eyang merasa terlambat menentukan partai sebagai kendaraan utama menuju pilkada berikutnya, atau Eyang punya pilihan lain selain menggunakan kendaraan partai?
Eyang : Tidak ada yang terlambat?, dan soal saya mau di partai politik mana, itu adalah hak saya. Tapi sejauh ini saya masih belum menentukan sikap mau gunakan partai mana. Tapi memang sudah ada partai yang menawarkan untuk digunakan sebagai kendaraan ke Pilbup, seperti Partai Hanura, PKB, Partai Demokrat, Partai Nasdem, PKS. Dan jujur sejauh ini sudah ribuan KTP rakyat yang mau di kasih, jika saya lewat jalur independen. Tapi saya masih belum nyatakan sikap
KABAR: Lebih baik mana, seorang kepala daerah berpartai atau independen?
Eyang: Keduanya baik, tinggal tergantung dari kepala daerah itu sendiri, mau berpartai atau independen
KABAR: Karir eyang di politik bermula di Partai Bintang Reformasi (PBR), melalui PBR terpilih menjadi anggota DPRD di Gorontalo. Dengan koalisi partai juga Eyang diusung ke pilkada Boltim dan dipilih rakyat menjadi Bupati Boltim. Artinya, partailah yang menjadi kendaraan Eyang menuju jabatan politik. Sekarang apa Eyang merasa terlambat menentukan partai sebagai kendaraan utama menuju pilkada berikutnya, atau Eyang punya pilihan lain selain menggunakan kendaraan partai?
Eyang : Tidak ada yang terlambat?, dan soal saya mau di partai politik mana, itu adalah hak saya. Tapi sejauh ini saya masih belum menentukan sikap mau gunakan partai mana. Tapi memang sudah ada partai yang menawarkan untuk digunakan sebagai kendaraan ke Pilbup, seperti Partai Hanura, PKB, Partai Demokrat, Partai Nasdem, PKS. Dan jujur sejauh ini sudah ribuan KTP rakyat yang mau di kasih, jika saya lewat jalur independen. Tapi saya masih belum nyatakan sikap
KABAR: Konsekuensinya
Eyang tidak bersegera menentukan partai, berimbas pada dukungan politik
anggaran di DPRD. apa ini sebuah ganjalan bagi pemerintahan Eyang sekarang ?
Eyang : Selama ini tidak ada yang mengganjal pemerintahan Bersemi. Semua baik-baik saja dan bahkan ada teman saya Bupati yang ada di Gorontalo, Hamim Pou seperti saya, tapi pemerintahannya sampai kini baik-baik saja. Jika DPRD mengganjal, berarti harus berurusan dengan rakyat, karena mereka adalah wakilnya rakyat dan saya ini menjalankan tugas karena rakyat, jadi aman-aman saja.
DPRD juga kan bukan raja, mereka juga selalu diawasi rakyat dan semua 20 anggota legislative Boltim mendukung program, jika ada yang dikoreksi itu biasa, karena itu tugas DPRD.
KABAR: Bagaimana dukungan Fraksi PDIP di DPRD pada pemerintahan Eyang, yang tak lain kadernya adalah wakil Bupati yang mendampingi Eyang ?
Eyang : Bukan hanya Fraksi PDIP di DPRD mendukung program pemerintah Bersemi, tapi semua fraksi di kantor DPRD mendukung program pemerintah
KABAR: Bagaimana hubungan, komunikasi Eyang dengan Wakil Bupati Medy Lensun ?
Eyang : Soal hubungan saya dengan adinda Medy Lensun baik-baik saja, tidak persoalan, komunikasi juga lancar tak ada kendala
Eyang : Selama ini tidak ada yang mengganjal pemerintahan Bersemi. Semua baik-baik saja dan bahkan ada teman saya Bupati yang ada di Gorontalo, Hamim Pou seperti saya, tapi pemerintahannya sampai kini baik-baik saja. Jika DPRD mengganjal, berarti harus berurusan dengan rakyat, karena mereka adalah wakilnya rakyat dan saya ini menjalankan tugas karena rakyat, jadi aman-aman saja.
DPRD juga kan bukan raja, mereka juga selalu diawasi rakyat dan semua 20 anggota legislative Boltim mendukung program, jika ada yang dikoreksi itu biasa, karena itu tugas DPRD.
KABAR: Bagaimana dukungan Fraksi PDIP di DPRD pada pemerintahan Eyang, yang tak lain kadernya adalah wakil Bupati yang mendampingi Eyang ?
Eyang : Bukan hanya Fraksi PDIP di DPRD mendukung program pemerintah Bersemi, tapi semua fraksi di kantor DPRD mendukung program pemerintah
KABAR: Bagaimana hubungan, komunikasi Eyang dengan Wakil Bupati Medy Lensun ?
Eyang : Soal hubungan saya dengan adinda Medy Lensun baik-baik saja, tidak persoalan, komunikasi juga lancar tak ada kendala
Eyang : Soal blusukan itu memang sudah sifat saya sejak dulu, dan itu tidak dibuat-buat. Karena jika dibuat-buat akan kaku pastinya. Soal program kepada rakyat kecil, banyak yang sudah saya lakukan seperti bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk warga yang tak ada rumah, dan yang ada rumah kemudian dibuat sehingga layak untuk ditempati, dan masih banyak lagi. Karena intinya rakyat ini banyak keinginan, dan itu harus direalisasikan oleh kepala daerah, karena sudah menjadi tanggung jawab kita sesuai yang tertera dalam visi misi Bersemi
KABAR: Sebagai Bupati, Eyang nyaris tidak menggunakan protokoler yang membatasi Eyang. Karena itu rakyat, siapa pun, dengan leluasa bisa menemui Eyang dimana saja. Barangkali itu yang kemudian membuat segelintir orang menjadi rewel ketika Eyang pada waktu tertentu tak bersua. Ataukah saking dekatnya dengan masyarakat, lalu aspirasi yang ditangkap Eyang ditafsir sebagai janji, apakah Eyang merasa seperti itu ?
Eyang : Kita ini dipilih oleh rakyat. Jadi jika ada rakyat yang datang mengeluh, itu hal biasa dan harus ditolong. Karena itulah intinya Demokrasi. Dan soal janji itu memang sudah seharusnya, karena warga banyak maunya dan harus dipenuhi semua, karena ada uang rakyat yakni APBD. Tinggal dilihat anggarannya, cukup tidak memasukkan permintaan rakyat selama lima tahun ini. Indonesia saja sudah 69 tahun merdeka dan sudah triliunan dana yang telah habis. Tapi belum semuanya terpenuhi keinginan rakyat, karena keinginan rakyat ini variatif. Contohnya, jika Anda tanya sama warga A yang mempunyai kepentingan dan terpenuhi keinginannya, pasti dia katakan puas. Namun jika Anda tanya sama warga B, pasti dia katakan belum, karena keinginan itu bervariasi tergantung orangnya
KABAR: Boltim sekarang sudah berubah jauh dibanding sebelum mekar dari Bolmong. Perubahan besar terjadi di kepemimpinan Eyang sekarang. Apa yang Eyang rasakan masih kurang, yang perlu dibangun atau dibenahi ?
Eyang: Kurangnya masih banyak, karena setiap hari pasti banyak kebutuhan masyarakat, tak akan pernah habis. Siapa pun kepala daerah yang akan menjabat di Boltim nanti. Seperti yang kalian lihat selama ini, sudah banyak yang saya buat dan itu demi rakyat Boltim. Nanti rakyat yang menilainya. Namun itu semua masih belum seberapa, karena masih banyak yang harus dikerjakan. Dan 95,8 persen program itu di visi misi Bersemi sudah berhasil. Bahkan saya mau, diakhir masa jabatan, saya akan jabarkan dimuka umum, dihadapan masyarakat, sudah sejauh mana progres kegiatan pemerintah.
Coba Anda lihat, di daerah mana dalam waktu empat tahun sudah 240 Kilometer jalan perkebunan
KABAR: Apa keinginan Eyang pada rakyat Boltim ?
Eyang : Keinginan saya masih banyak, dan jika dipilih untuk kedua kali, saya akan buat Boltim seperti kota Manado. Namun itu tergantung dana, karena untuk merubah Boltim seperti Kota Manado dananya harus besar dan bertahap. Karena untuk merubah sesuatu bukan seperti yang dilakukan oleh jin dan jun? (terkekeh)
KABAR: Jika diberi amanat untuk memimpin pada periode kedua, apa yang dipikirkan Eyang demi kemajuan Boltim ?
Eyang : Jika diminta, dibutuhkan rakyat Boltim saya siap. Bergantung 57 ribu pemilih rakyat pemegang hak kedaulatan. Dan jika tidak dibutuhkan lagi, tidak masalah. Pekerjaan juga masih banyak. Bahkan jika ada tawaran kepada saya untuk memberikan kuliah umum, datang di rumah kopi jadi instruktur rakyat kecil ndak masalah.
(modrik)
PEMILIHAN Bupati (Pilbup)
di Bolaang Mongondow Timur (Boltim) dan Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel),
digelar serentak tahun ini.
Sebagai Petahana, Eyang—sapaan
Sehan Landjar, Bupati Boltim, dan Oku—panggilan Herson Mayulu, Bupati Bolsel, diprediksi
masih digdaya.
Logika terbalik, ketika menilik
riwayat ‘perang’ Eyang dan Oku merebut tahta Boltim dan Bolsel di Pilbup lalu.
Sulit dipercaya dua tokoh ini akan jadi kampiun.
Hanya dengan modal sosial, Eyang dan Oku
menjungkirbalikkan prediksi banyak pengamat yang meragukan keperkasaan mereka,
kala itu. Eyang dengan akronim Bersemi dan Oku berjargon MaDu, akhirnya
menduduki singgasana di daerahnya.
Lalu, akankah nalar
pemilih tergiring pada kondisi Eyang dan Oku sebagai Petahana? Ataukah berbalik
pada logika kala Eyang dan Oku belum apa-apa?
KABAR, Utama – Bukan
hanya soal Eyang dan Oku sebagai Petahana. Melainkan ‘kendaraan’ politik yang
akan menghantar mereka kembali ke tahta, menjadi perbincangan khalayak Boltim
dan Bolsel, bahkan publik Bolaang Mongondow Raya (BMR), akhir-akhir ini.
Paling anyar pula, tentang
‘Datu Ponigad’ (baca; Plt Bupati) nanti dari kalangan birokrat, yang akan
ditunjuk Gubernur, bukan muskil bakal menggerus kekuatan sementara Petahana
tanpa mahkota, Eyang dan Oku, terutama dukungan di kalangan pemilih PNS.
Soal kendaraan politik, publik
mahfum, bak jejaka, Sehan Landjar dalam posisi melamar. Mengingat Eyang bukan
sebagai Ketua Partai. Sedangkan Herson Mayulu bak menyetir kendaraan pribadi,
karena dirinya Ketua DPC PDIP Bolsel.
Namun, beredar kabar, Eyang
kini sudah plong. Syarat 20 persen dukungan parpol, sebagaimana dititahkan UU
Pilkada, bakal didonasi Hanura dan Nasdem. Kenapa Hanura?, karena isteri Sehan
Landjar, Nursiwin Dunggio adalah Penasihat DPC Hanura Boltim. Sementara
sokongan Nasdem, disebut-sebut berasal dari Pimpinan DPP yang merapat ke Eyang.
“Hanura dan Nasdem sudah
mengikat komitmen mengusung Eyang, itu sudah direstui DPP masing-masing,’’kata
sumber di Boltim, Senin (23/02/2015).
Kekuatan Eyang dan Oku,
juga akan ditentukan pasangannya. Soal ini, tampaknya belum begitu digubris.
“Fokus Herson dan Sehan
sekarang ini adalah menghitung kekuatan lawan,’’kata akademisi asal Bolmong di
Manado, Mahmudin Kobandaha SH, MH.
Siapa saja mereka, sejauh
ini belum muncul ke permukaan. “Jika menghitung jumlah fraksi di DPRD Bolsel, sedikitnya
tiga pasangan Calon Bupati (Cabup) dan Calon Wakil Bupati (Cawabup) yang bakal
bertarung. Begitu pula di Boltim,’’tambah Kobandaha.
Namun, secara personal, Bakal
Cabup yang menggadang maju ke Pilkada Boltim dan Bolsel mulai bermunculan.
Sebut saja, Ahmad Alheid, Abdul Razak Bunsal, Herry Mamonto, Ahmad Yani
Suratinoyo (AYS).
Kendati menolak maju ke
Pilbup, nama Sam Sachrul Mamonto, Ketua DPRD Boltim, terus meroket. Akan halnya
Medi Lensun yang menyatakan siap berpasangan dengan siapa saja.
Menurut Harry Mokodompit,
mahasiswa Universitas Janabadra Jogjakarta, pemunculan figur-figur ini bukan
urusan ringan bagi Petahana. “Kalau ditarik ke belakang riwayat perjuangan dua
Petahana yaitu Eyang dan Om Oku di Pilkada lalu, hampir semua orang pesimis
mereka akan terpilih. Begitu juga dengan figure-figur yang akan maju di Pilkada
2015. Semua pasti bisa membaca kecenderungan masyarakat pemilih, termasuk para
calon Bupati,’’tanggapnya.
(timkabar)
KABAR, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan, penghapusan dana bantuan sosial tidak sepenuhnya dilakukan. Dana bansos untuk pos-pos penting seperti rumah ibadah masih boleh disalurkan.
"Itu dihapus terbatas. Untuk yang penting saja, seperti rumah ibadah tetap ada," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (23/12/2014).
Diakuinya, dana bansos selama ini kerap disalahgunakan untuk kepentingan politik. Setiap menjelang pemilihan kepala daerah, kata dia, terjadi tren peningkatan dana bansos.
"Bansos yang katakanlah untuk kebutuhan yang tidak urgent ya memang banyak yang digunakan untuk kebutuhan politik. Lihat saja trennya, begitu mau pilkada, bansos naik," ucap Kalla.
Penghapusan dana bansos ini merupakan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Presiden meminta dana bansos di semua pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten dihapuskan.
Tjahjo mengatakan, penghapusan anggaran bansos dilakukan atas dasar banyaknya tindak penyelewengan atas dana tersebut. Tindakan penyelewengan tersebut dilakukan oleh kepala daerah atau DPRD.
Ia juga mengatakan, masih ada pos anggaran bansos yang diperbolehkan. Penghapusan anggaran bansos akan mulai dilaksanakan pada evaluasi RAPBD tahun 2015 mendatang.(kps)
"Itu dihapus terbatas. Untuk yang penting saja, seperti rumah ibadah tetap ada," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (23/12/2014).
Diakuinya, dana bansos selama ini kerap disalahgunakan untuk kepentingan politik. Setiap menjelang pemilihan kepala daerah, kata dia, terjadi tren peningkatan dana bansos.
"Bansos yang katakanlah untuk kebutuhan yang tidak urgent ya memang banyak yang digunakan untuk kebutuhan politik. Lihat saja trennya, begitu mau pilkada, bansos naik," ucap Kalla.
Penghapusan dana bansos ini merupakan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Presiden meminta dana bansos di semua pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten dihapuskan.
Tjahjo mengatakan, penghapusan anggaran bansos dilakukan atas dasar banyaknya tindak penyelewengan atas dana tersebut. Tindakan penyelewengan tersebut dilakukan oleh kepala daerah atau DPRD.
Ia juga mengatakan, masih ada pos anggaran bansos yang diperbolehkan. Penghapusan anggaran bansos akan mulai dilaksanakan pada evaluasi RAPBD tahun 2015 mendatang.(kps)
 |
| Ilustrasi |
KABAR, Jakarta - Presiden Joko Widodo menginstruksikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk menghapus dana bantuan sosial semua pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia.
"Atas perintah Pak Presiden, dana bansos akan ditarik secara nasional," ujar Tjahjo di kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (22/12/2014) pagi.
Tjahjo mengatakan, penghapusan anggaran bansos dilakukan atas dasar banyaknya tindak penyelewengan atas dana tersebut. Tindakan penyelewengan tersebut dilakukan oleh kepala daerah atau DPRD.
"Masih banyak anggaran bansos yang tidak tepat sasaran dan berakhir pada persoalan hukum yang menjerat kepala daerah dan DPRD," lanjut Tjahjo.
Kendati demikian, Tjahjo menegaskan, tidak semua anggaran bansos dihapuskan. Dia mengaku tidak hafal mana jenis anggaran bansos yang bakal dihapus dan mana yang tetap diperbolehkan.
"Ada rinciannya. Saya lupa mana saja. Yang jelas, seperti bansos infrastruktur dan untuk pembangunan masjid, misalnya, tidak dihapus," ujar Tjahjo.
Sekadar latar belakang, sejumlah pemerintah provinsi di Indonesia telah merancang RAPBD 2015. Dari 34 provinsi, baru 26 provinsi yang menyerahkan RAPBD-nya pada Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi. Penghapusan anggaran bansos akan mulai dilaksanakan pada evaluasi RAPBD tahun 2015 mendatang.(Kps)
"Atas perintah Pak Presiden, dana bansos akan ditarik secara nasional," ujar Tjahjo di kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (22/12/2014) pagi.
Tjahjo mengatakan, penghapusan anggaran bansos dilakukan atas dasar banyaknya tindak penyelewengan atas dana tersebut. Tindakan penyelewengan tersebut dilakukan oleh kepala daerah atau DPRD.
"Masih banyak anggaran bansos yang tidak tepat sasaran dan berakhir pada persoalan hukum yang menjerat kepala daerah dan DPRD," lanjut Tjahjo.
Kendati demikian, Tjahjo menegaskan, tidak semua anggaran bansos dihapuskan. Dia mengaku tidak hafal mana jenis anggaran bansos yang bakal dihapus dan mana yang tetap diperbolehkan.
"Ada rinciannya. Saya lupa mana saja. Yang jelas, seperti bansos infrastruktur dan untuk pembangunan masjid, misalnya, tidak dihapus," ujar Tjahjo.
Sekadar latar belakang, sejumlah pemerintah provinsi di Indonesia telah merancang RAPBD 2015. Dari 34 provinsi, baru 26 provinsi yang menyerahkan RAPBD-nya pada Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi. Penghapusan anggaran bansos akan mulai dilaksanakan pada evaluasi RAPBD tahun 2015 mendatang.(Kps)
 |
|
Ketua komisi II DPRD Provinsi
Sulut disambut ratusan warga
|
MMS : Saya Siap Kawal
APBD Untuk Kepentingan Kesejahteraan Rakyat
Kabar, Bolmong- Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Provinsi Sulawesi Utara, Ny Hj Marlina Moha Siahaan, Senin (22/12)
kemarin, melaksanakan reses di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow, tepatnya di
Keluarahan Inobonto I Kecamatan Bolaang.
Turut hadir dalam
kegiatan reses , Anggota Komisi IX DPR RI, Aditya Anugrah Moha, Camat Bolaang
Timur Haris Bambela, Ketua LPM Kelurahan Inobonto I Jusuf K Mooduto, Sekertaris
LPM Kelurahan Inobonto I Z Ambarak, dan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh
pemuda dan ratusan warga Kecamatan Bolaang Bersatu. Pada kesempatan itu, Aditya
Moha didaulat menyerahkan beberapa bantuan kepada sejumlah kelompok nelayan dan
kelompok tani. Bantuan yang diserahkan berupa motor tempel (katinting) 2
unit, cool boks 4 buah, bibit badi, bibit rambutan binjai, alat penyemprot
hama.
Salah satu Tokoh
Pemuda Inobonto Jainal Mooduto berharap, bantuan yang akan diberikan dapat
tepat sasaran dan waktu. “Kami berharap bantuan bibit padi yang akan diberikan
kepada para petani tepat waktu, artinya bantuan ada saat musim tanam. Karena
biasanya, bantuan padi datang saat musim tanam sudah selesai. Selain itu, untuk
bantuan katinting, disesuaikan dengan jumlah kelompok tani,” kata Jainal dalam
sesi tanya jawab dengan Ketua Komisi II DPRD Sulut.
Menjawab hal
itu, Marlina Moha Siahaan mengaku akan memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi
para petani dan nelayan di Bolmong. “Alhamdulillah begitu dilantik, saya
diberikan kepercayaan menjadi ketua komisi II yang membidangi perekonomian dan
keuangan yang bermitra dengan 19 komisi. Diwilayah Bolmong mayoritas petani dan
nelayan. Saya akan kawal langsung APBD untuk kepentingan kesejahteraan rakyat,”
kata Marlina. (ddj)
Langganan:
Postingan (Atom)
