 |
| Presiden Joko Widodo ketika memberikan pengarahan pada rapat koordinasi dengan para bupati dari wilayah Pulau Sulawesi, Papua Barat dan Papua di Ruang Garuda, Istana Bogor, Jawa Barat. |
KABAR, Jakarta - Rencana Presiden Joko Widodo pindah dari Istana Negara Jakarta, ke Istana Bogor, dinilai bukan sekadar perpindahan biasa. Dosen Komunikasi Politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio menyebut, ada maksud dan makna tertentu yang hendak disampaikan Presiden melalui perpindahannya itu.
"Rencana kepindahan Jokowi ke Istana Bogor kan simbol komunikasi khas Jokowi, berencana menjauhi Teuku Umar," kata dia kepada Kompas.com, Sabtu (14/2/2015).
Teuku Umar sendiri adalah nama jalan di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, yang merupakan kediaman Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Letaknya tak begitu jauh dari Istana Negara di Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, tempat Jokowi tinggal dan menjalankan tugasnya sehari-hari.
Jika diukur dari Google Maps, kedua tempat itu hanya berjarak 4 kilometer dan bisa ditempuh dalam waktu 9 menit dengan menggunakan mobil. Megawati sendiri terakhir kali terpantau mengunjungi Presiden di Istana pada Selasa (3/2/2015) lalu bersama sejumlah elite parpol Koalisi Indonesia Hebat.
Hendri mengatakan, keputusan untuk menjauh dari Megawati itu tidak terlepas dari tekanan yang diberikannya terhadap Jokowi terkait pelantikan Budi Gunawan sebagai kepala Polri. Jokowi pun mengakui, pertemuan terakhir dengan Megawati di Istana memang membicarakan masalah itu.
"Nah, semalam (Jumat) di Solo (Munas Hanura) dua-duanya (Jokowi dan Megawati) kena sorot TV duduk sebelahan, tapi enggak teguran," ujar Hendri.
Lebih jauh, Hendri memprediksi, bisa jadi tujuan Jokowi pindah ke Bogor adalah untuk merapat ke Hambalang, yang merupakan kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Terlebih lagi, sebelumnya Jokowi sudah menyambut rivalnya pada Pilpres 2014 lalu itu di Istana Bogor.
Tak seperti pertemuan dengan Megawati yang terkesan ditutup-tutupi, pertemuan dengan Prabowo berlangsung terbuka untuk publik. Seusai pertemuan empat mata, keduanya melakukan konferensi pers sambil beberapa kali menebar senyum dan keakraban. Keduanya juga tak menampik sempat membicarakan polemik pelantikan Budi Gunawan. "Atau bahkan mungkin mendekati Cikeas (kediaman Susilo Bambang Yudhoyono)," ucap Hendri.
Jokowi sendiri belum memastikan apakah dirinya akan lebih banyak berkantor di Istana Bogor atau Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Namun, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto sebelumnya menyebut bahwa barang-barang pribadi Presiden sudah dipindahkan ke Istana Bogor.
"Hanya barang-barang personal, ya, kayak orang mendekorasi rumah," ujar Andi di Istana Kepresidenan, Rabu (11/2/2015). (Kps)
"Rencana kepindahan Jokowi ke Istana Bogor kan simbol komunikasi khas Jokowi, berencana menjauhi Teuku Umar," kata dia kepada Kompas.com, Sabtu (14/2/2015).
Teuku Umar sendiri adalah nama jalan di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, yang merupakan kediaman Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Letaknya tak begitu jauh dari Istana Negara di Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, tempat Jokowi tinggal dan menjalankan tugasnya sehari-hari.
Jika diukur dari Google Maps, kedua tempat itu hanya berjarak 4 kilometer dan bisa ditempuh dalam waktu 9 menit dengan menggunakan mobil. Megawati sendiri terakhir kali terpantau mengunjungi Presiden di Istana pada Selasa (3/2/2015) lalu bersama sejumlah elite parpol Koalisi Indonesia Hebat.
Hendri mengatakan, keputusan untuk menjauh dari Megawati itu tidak terlepas dari tekanan yang diberikannya terhadap Jokowi terkait pelantikan Budi Gunawan sebagai kepala Polri. Jokowi pun mengakui, pertemuan terakhir dengan Megawati di Istana memang membicarakan masalah itu.
"Nah, semalam (Jumat) di Solo (Munas Hanura) dua-duanya (Jokowi dan Megawati) kena sorot TV duduk sebelahan, tapi enggak teguran," ujar Hendri.
Lebih jauh, Hendri memprediksi, bisa jadi tujuan Jokowi pindah ke Bogor adalah untuk merapat ke Hambalang, yang merupakan kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Terlebih lagi, sebelumnya Jokowi sudah menyambut rivalnya pada Pilpres 2014 lalu itu di Istana Bogor.
Tak seperti pertemuan dengan Megawati yang terkesan ditutup-tutupi, pertemuan dengan Prabowo berlangsung terbuka untuk publik. Seusai pertemuan empat mata, keduanya melakukan konferensi pers sambil beberapa kali menebar senyum dan keakraban. Keduanya juga tak menampik sempat membicarakan polemik pelantikan Budi Gunawan. "Atau bahkan mungkin mendekati Cikeas (kediaman Susilo Bambang Yudhoyono)," ucap Hendri.
Jokowi sendiri belum memastikan apakah dirinya akan lebih banyak berkantor di Istana Bogor atau Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Namun, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto sebelumnya menyebut bahwa barang-barang pribadi Presiden sudah dipindahkan ke Istana Bogor.
"Hanya barang-barang personal, ya, kayak orang mendekorasi rumah," ujar Andi di Istana Kepresidenan, Rabu (11/2/2015). (Kps)
KABAR, Jakarta - Kuasa hukum Komisaris Jenderal Budi Gunawan, Fredrich Yunadi, mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menghentikan perkara yang menjerat kliennya. Jika KPK masih melanjutkan penyidikan, ia meyakini Polri bakal melakukan perlawanan.
"Kan tadi sudah dinyatakan bahwa penetapan tersangka (Budi Gunawan) oleh KPK tidak sah. Kalau mereka (KPK) berani-berani melanjutkan perkara BG, ya polisi akan tangkap mereka," ujar Fredrich di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (16/2/2015).
Fredrich menegaskan, jika KPK tidak segera mencabut status tersangka kliennya, berarti KPK telah melanggar hukum. Putusan dalam sidang praperadilan, sebut Fredrich, adalah keputusan hukum yang patut diikuti semua pihak.
Fredrich belum mendapatkan informasi apa langkah KPK pasca-putusan praperadilan itu. Namun, apa pun yang dilakukan pihak KPK, dia menganggap tidak ada gunanya.
"Kalau tetap diproses, KPK mendingan suruh sekolah hukum lagi saja deh. Benar-benar itu sudah mengangkangi hukum namanya," ujar Fredrich.
KPK belum bisa memutuskan langkah apa yang akan diambil untuk menyikapi putusan tersebut. KPK menunggu salinan putusan untuk dipelajari.
Hakim Sarpin Rizaldi menganggap KPK tidak memiliki kewenangan untuk mengusut kasus yang menjerat Budi. Hakim menganggap kasus Budi tidak masuk dalam semua kualifikasi yang diatur dalam Pasal 11 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
Dalam pasal itu disebutkan, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.
Selain itu ialah kasus yang mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat serta kasus yang menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1 miliar.(Kps)
"Kan tadi sudah dinyatakan bahwa penetapan tersangka (Budi Gunawan) oleh KPK tidak sah. Kalau mereka (KPK) berani-berani melanjutkan perkara BG, ya polisi akan tangkap mereka," ujar Fredrich di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (16/2/2015).
Fredrich menegaskan, jika KPK tidak segera mencabut status tersangka kliennya, berarti KPK telah melanggar hukum. Putusan dalam sidang praperadilan, sebut Fredrich, adalah keputusan hukum yang patut diikuti semua pihak.
Fredrich belum mendapatkan informasi apa langkah KPK pasca-putusan praperadilan itu. Namun, apa pun yang dilakukan pihak KPK, dia menganggap tidak ada gunanya.
"Kalau tetap diproses, KPK mendingan suruh sekolah hukum lagi saja deh. Benar-benar itu sudah mengangkangi hukum namanya," ujar Fredrich.
KPK belum bisa memutuskan langkah apa yang akan diambil untuk menyikapi putusan tersebut. KPK menunggu salinan putusan untuk dipelajari.
Hakim Sarpin Rizaldi menganggap KPK tidak memiliki kewenangan untuk mengusut kasus yang menjerat Budi. Hakim menganggap kasus Budi tidak masuk dalam semua kualifikasi yang diatur dalam Pasal 11 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
Dalam pasal itu disebutkan, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.
Selain itu ialah kasus yang mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat serta kasus yang menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1 miliar.(Kps)
 |
KABAR, Tidur yang cukup merupakan hal yang sangat penting untuk kesehatan remaja. Namun, jumlah jam tidur per malam di kalangan remaja Amerika Serikat yang berekonomi rendah mengalami penurunan selama 20 tahun terakhir.
Hal ini disampaikan oleh para peneliti di Columbia University Mailman School of Public Health. Mereka menemukan bahwa remaja yang berasal dari status ekonomi rendah hanya mendapatkan rata-rata tujuh jam tidur setiap malamnya.
Hal ini tentu sangat memprihatinkan karena National Sleep Foundation merekomendasikan agar para remaja bisa tidur selama sembilan jam permalamnya. Itu artinya, para remaja tersebut kekurangan tidur selama dua jam setiap malam.
"Temuan ini menunjukkan bahwa remaja yang berstatus sosial ekonomi rendah, kurang mempedulikan waktu kecukupan tidur mereka," kata Katherine W. Keyes, asisten profesor Epidemiologi di Mailman School of Public Health, sebagaimana dikutip dari Eurek Alert.
Pentingnya Tidur Siang Bagi Pekerja
Banyak orang yang beranggapan bahwa tidur siang merupakan aktivitas yang tidak perlu dilakukan dan kurang penting, khususnya bagi para pekerja kantoran. Tidur siang diartikan sebagai aktivitas bermalas-malasan yang membuang waktu produktif bekerja.
Namun, anggapan tersebut dibantah oleh para peneliti dari The Sorbonne Paris Cite University. Peneliti telah menemukan manfaat besar tidur siang yang diklaim dapat menggantikan kekurangan jam tidur (pada malam hari).
Dikutip dari Daily Express, hasil penelitian yang telah dipublikasikan dalam Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism menyebutkan bahwa 30 menit hingga 2 jam waktu tidur siang dapat menghilangkan stres dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh .
Selain itu, tidur siang yang efektif juga dapat memulihkan kandungan hormon dan protein. Kekurangan tidur siang dapat mengakibatkan kantuk pada sore hari yang dapat berimbas pada kecelakaan.
Sayangnya, sangat sedikit para pelaku usaha yang memberikan jam tidur siang kepada para pekerjanya. Hal tersebut dikarenakan siang hari merupakan jam paling produktif dalam proses produksi dan bekerja.
Tips Sederhana Hadapin Aktifitas yang Sibuk
Untuk mengoptimalkan hari-hari Anda agar terlihat fit, sehat dan bugar, berikut beberapa tips yang mungkin bisa dilakukan, agar mood Anda tetap terjaga setiap hari selama bekerja, seperti dikutip dari lamanTimes of India:
1. Sarapan
Sesibuk apa pun hari-hari Anda, selalu usahakan untuk sarapan pagi sebelum beraktivitas. Sarapan pagi akan membuat energi akan terisi, sehingga tak lesu dan letih dalam menjalani kegiatan di siang hari. Jika tidak sempat menyiapkan sarapan pagi, minumlah teh hangat atau jus, agar nutrisi sarapan dapat terganti dan Anda siap memulai hari.
2. Minum air putih
Kegiatan yang menumpuk selama bekerja, mungkin akan menguras habis cairan dalam tubuh. Untuk itu, sangat diperlukan asupan air putih yang seimbang bagi tubuh, agar tubuh tetap fit dan tidak mudah lelah, serta membuat mood tetap terjaga, hingga aktifitas Anda berakhir.
3. Gunakan tangga
Bekerja di gedung bertingkat, pastinya akan membuat pagi Anda dihiasi dengan antrean menunggu lift. Daripada lelah menunggu, cobalah untuk menggunakan fasilitas lain yang lebih efisien dan menyehatkan, yakni anak tangga. Dengan menaiki anak tangga, selain waktu akan lebih hemat, tubuh juga akan lebih sehat. Adrenalin yang terpacu juga akan membuat Anda lebih positif dan bersemangat menjalani aktifitas anda sehari-hari.
4. Tidur siang sejenak
Jika ada waktu luang setelah makan siang, sebaiknya gunakan untuk tidur sejenak. Beberapa kantor ada yang memperbolehkan karyawannya untuk tidur siang, bahkan ada yang menyediakan ruang istirahat.
Hal ini sangat baik, karena tidur siang di sela waktu bekerja berguna dan bermanfaat untuk membuat hari menjadi lebih produktif. Sediakan waktu kurang lebih 20 menit, sebelum kembali melanjutkan pekerjaan.
KABAR, Jakarta - Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 DPR RI
dan Pemerintah menyepakati 10 poin dalam revisi UU Pilkada itu.
Anggota Komisi II DPR RI Abdul Malik Haramain di Jakarta, Minggu,
menyebutkan ke-10 poin itu adalah penguatan pendelegasian tugas kepada
KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pilkada, syarat pendidikan calon
gubernur dan bupati/wali kota paling rendah SLTA atau sederajat.
Berikutnya, syarat usia calon gubernur disepakati paling rendah 30
tahun dan untuk bupati/wali kota paling rendah 25 tahun. Panja dan
Pemerintah juga sepakat tahapan uji publik dihapus, syarat dukungan
penduduk untuk calon perseorangan disepakati 3,5 persen.
Untuk pembiayaan pilkada disepakati dari APBD yang didukung APBN. Sedangkan ambang batas kemenangan disepakati nol persen.
"Artinya, pilkada dilaksanakan satu putaran," kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Kesepakatan berikutnya adalah sengketa hasil pilkada ditangani
Mahkamah Konstitusi (MK), mekanisme pencalonan adalah paket, yaitu satu
kepala daerah dan satu wakil kepala daerah, serta jadwal Pilkada
dilaksanakan dalam tiga gelombang.
Gelombang pertama dilaksanakan Desember 2015 untuk daerah yang masa
jabatan kepala daerahnya berakhir tahun 2015 dan semester pertama tahun
2016.
Gelombang kedua dilaksanakan Februari 2017 untuk daerah yang masa
jabatan kepala daerahnya berakhir pada semester kedua tahun 2016 dan
tahun 2017.
Gelombang ketiga dilaksanakan Juni 2018 untuk daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2018 dan 2019.
"Pilkada serentak nasional dilaksanakan tahun 2027," ujar Malik Haramain.(Anls)
 |
| Herson Mayulu SIP |
KABAR, Bolsel- Perbaikan infrastruktur di Desa yang diupayakan Pemda Bolsel dengan menggelontorkan miliaran dana APBD tahun 2015 segera terwujud.
Khusus program pembangunan dan perbaikan sarana air bersih, Pemda Bolsel menyasar dua Desa yakni Momalia II dan Mayambanga, Kecamatan Posigadan.
Tak tanggung-tanggung, Pemda Bolsel menggelontorkan Rp 1,2 miliar untuk program air bersih di dua Desa itu.
Bupati Herson Mayulu SIP, ketika berkunjung di Kecamatan Posigadan, baru-baru, mengatakan program pemerintah untuk meningkatkan sarana air bersih, guna menjawab kebutuhan masyarakat akan adanya air bersih, sebagaimana komitmen pemerintah dalam membangun infrastruktur daerah.
“Tahun ini pemerintah daerah sudah menganggarkan Rp1,2 miliar, untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur sarana air bersih di desa Momolia II dan Mayambanga. Hal ini sudah saya sering katakan, pembangunan itu juga harus memperhatikan aspek prioritas. Sehingga pelaksanaannya dilakukan secara bertahap,” kata bupati.
Lanjut dia, masyarakat Bolsel harus merasa bangga. Karena proses perencanaan pembangunan, sudah berjalan dengan baik, bahkan beberapa daerah lain menjadikan Bolsel sebagai acuan tempat studi banding dalam aspek perencanaan. “Itu suatu kebanggaan kita. Berarti kita ini sudah maju beberapa langkah, untuk kemajuan daerah,”kata papa Ven, sapaan akrabnya.(Fahri)
KABAR, Jakarta - Rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas (RTKM) yang menghilangkan bensin dengan research octane number (RON) 88 atau premium bisa berdampak buruk pada SPBU asing. Apalagi, kalau pemerintah mengikuti rekomendasi dengan memberikan subsidi untuk bahan bakar RON 92 yang produknya dikenal sebagai Pertamax.
BPH Migas sebelumnya mengusulkan besaran subsidi tetap antara Rp 1.500 sampai Rp 2 ribu. Kalau angka itu disetujui dan dipindahkan ke Pertamax, berarti harganya bisa turun sampai Rp 7.950 untuk Jabodetabek. Tentu saja, itu jadi mimpi buruk bagi SPBU asing yang masih menjual Rp 9.950.
"Pengalihan subsidi, bisa menekan SPBU asing seperti Shell untuk menurunkan harganya," ujar Ketua Tim RTKM Faisal Basri di Jakarta, Senin (22/12).
Nah, kalau SPBU asing tidak mau menurunkan harga karena takut rugi, berarti mereka tetap menjual dengan disparitas harga yang cukup lumayan. Bukan tidak mungkin, membuat pembeli lari.
Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Migas, Ibrahim Hasyim mengatakan rekomendasi itu sebagai salah satu upaya untuk membangun kedaulatan energi. Untuk menjaga iklim, sebenarnya Shell, Petronas, maupun Total punya kesempatan yang sama untuk mendistribusikan BBM bersubsidi.
Jadi, nanti di SPBU asing ada harga yang sama untuk produk RON 92. Setiap tahunnya, BPH Migas membuka beauty contest bagi perusahaan-perusahaan yang berminat mendistribusikan BBM bersubsidi. Untuk tahun ini, pemenangnya adalah PT Pertamina dan PT AKR Corporindo.
"Silakan saja, siapa saja. Setiap kali seleksi, puluhan perusahaan ikut. Lantas kita selesksi administrasinya, seleksi teknik, sampai finansial. Tahun ini, pilihan mengerucut dan memberikan penugasan BBM bersubsidi melalui badan usaha yang punya infrastruktrur yakni Pertamina dan AKR," jelasnya.
Shell maupun Petronas sebenarnya pernah ikut beauty contest. Namun, Ibrahim ingat betul kedua perusahaan itu mundur karena ada beberapa persyaratan yang tidak bisa dipenuhi. Yang paling berat adalah kepemilikan infrastruktur di luar Jawa atau Jabodetabek.
Kalau mereka mau mendistribusikan BBM bersubsidi, SPBU asing mutlak perlu membangun jaringan lagi. Tidak mudah dan butuh biaya besar memang, tetapi itu syarat mutlak karena distribusi BBM bersubsidi ada di tangan pemerintah. "Kalau memenuhi syarat, siapapun bisa ikut mendistribusikan," jelasnya.
Di sisi lain, Ibrahim mengatakan realisasi dari rekomendasi perlu karena permintaan atas BBM beroktan tinggi makin besar. Kendaraan keluaran terbaru disebutnya meminta oktan tinggi untuk menggerakan mesin dengan baik.
Shell sebagai salah satu SPBU asing yang terancam gulung tikar karena menjual bahan bakar RON 92 lebih tinggi dari Pertamina belum bisa berkomentar banyak. Country Marketing Manager Shell Retail, Julio Manuputty saat dihubungi semalam memilih untuk menunggu langkah pemerintah terhadap rekomendasi itu.
"Kita belum bisa memberikan komentar. Masih menunggu peraturannya bagimana nanti," jawabnya.
Ucapan yang sama juga muncul saat disinggung apakah rekomendasi yang disampaikan tim pimpinan Faisal Basri merugikan pihaknya atau tidak.
Bola sekarang ada di pemerintah, apakah menerima rekomendasi itu atau menolaknya. Namun, kemungkinan besar diterima terbuka dari munculnya pandangan positif atas rekomendasi itu.(Als)
BPH Migas sebelumnya mengusulkan besaran subsidi tetap antara Rp 1.500 sampai Rp 2 ribu. Kalau angka itu disetujui dan dipindahkan ke Pertamax, berarti harganya bisa turun sampai Rp 7.950 untuk Jabodetabek. Tentu saja, itu jadi mimpi buruk bagi SPBU asing yang masih menjual Rp 9.950.
"Pengalihan subsidi, bisa menekan SPBU asing seperti Shell untuk menurunkan harganya," ujar Ketua Tim RTKM Faisal Basri di Jakarta, Senin (22/12).
Nah, kalau SPBU asing tidak mau menurunkan harga karena takut rugi, berarti mereka tetap menjual dengan disparitas harga yang cukup lumayan. Bukan tidak mungkin, membuat pembeli lari.
Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Migas, Ibrahim Hasyim mengatakan rekomendasi itu sebagai salah satu upaya untuk membangun kedaulatan energi. Untuk menjaga iklim, sebenarnya Shell, Petronas, maupun Total punya kesempatan yang sama untuk mendistribusikan BBM bersubsidi.
Jadi, nanti di SPBU asing ada harga yang sama untuk produk RON 92. Setiap tahunnya, BPH Migas membuka beauty contest bagi perusahaan-perusahaan yang berminat mendistribusikan BBM bersubsidi. Untuk tahun ini, pemenangnya adalah PT Pertamina dan PT AKR Corporindo.
"Silakan saja, siapa saja. Setiap kali seleksi, puluhan perusahaan ikut. Lantas kita selesksi administrasinya, seleksi teknik, sampai finansial. Tahun ini, pilihan mengerucut dan memberikan penugasan BBM bersubsidi melalui badan usaha yang punya infrastruktrur yakni Pertamina dan AKR," jelasnya.
Shell maupun Petronas sebenarnya pernah ikut beauty contest. Namun, Ibrahim ingat betul kedua perusahaan itu mundur karena ada beberapa persyaratan yang tidak bisa dipenuhi. Yang paling berat adalah kepemilikan infrastruktur di luar Jawa atau Jabodetabek.
Kalau mereka mau mendistribusikan BBM bersubsidi, SPBU asing mutlak perlu membangun jaringan lagi. Tidak mudah dan butuh biaya besar memang, tetapi itu syarat mutlak karena distribusi BBM bersubsidi ada di tangan pemerintah. "Kalau memenuhi syarat, siapapun bisa ikut mendistribusikan," jelasnya.
Di sisi lain, Ibrahim mengatakan realisasi dari rekomendasi perlu karena permintaan atas BBM beroktan tinggi makin besar. Kendaraan keluaran terbaru disebutnya meminta oktan tinggi untuk menggerakan mesin dengan baik.
Shell sebagai salah satu SPBU asing yang terancam gulung tikar karena menjual bahan bakar RON 92 lebih tinggi dari Pertamina belum bisa berkomentar banyak. Country Marketing Manager Shell Retail, Julio Manuputty saat dihubungi semalam memilih untuk menunggu langkah pemerintah terhadap rekomendasi itu.
"Kita belum bisa memberikan komentar. Masih menunggu peraturannya bagimana nanti," jawabnya.
Ucapan yang sama juga muncul saat disinggung apakah rekomendasi yang disampaikan tim pimpinan Faisal Basri merugikan pihaknya atau tidak.
Bola sekarang ada di pemerintah, apakah menerima rekomendasi itu atau menolaknya. Namun, kemungkinan besar diterima terbuka dari munculnya pandangan positif atas rekomendasi itu.(Als)
Direktur Eksekutif Perhimpunan Hotel Dan Restoran Indonesia (PHRI), Cyprianus Aoer mengatakan, tingkat hunian atau okupansi hotel yang pada hari normal hanya di kisaran 60 persen hingga 70 persen, bisa melonjak hingga 100 persen pada periode Natal dan tahun baru.
"Tingkat hunian hotel pada saat menjelang Natal dan Tahun Baru itu penuh," ujarnya di Jakarta, Senin (22/12/2014).
Dia menjelaskan, daerah-daerah tujuan wisata yang tingkat okupansinya telah mencapai 100 persen seperti Bali, Yogyakarta, Bandung dan Manado.
Sedangkan untuk Jakarta hanya sebesar 80 persen hingga 90 persen. Hal ini lantaran warga ibukota lebih memilih untuk berlibur ke daerah lain.
"Misalnya Bali, Bali itu kan tujuan utama pariwisata karena ada kaitannya dengan liburan itu sekitar 90 persen sampai 100 persen. Jogja juga sama, Manado juga menjadi tempat yang menarik," kata dia.
Untuk menarik lebih banyak wisatawan, pihak hotel biasanya telah menyiapkan berbagai paket liburan akhir tahun sehingga wisatawan mempunyai banyak pilihan sesuai dengan budget yang dimiliki.
"Pengusaha hotel juga punya banyak cara untuk menarik wisatawan seperti ada paket menginap, paket wisata atau yang lainnya," tandasnya.(ryl)
KABAR, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan, penghapusan dana bantuan sosial tidak sepenuhnya dilakukan. Dana bansos untuk pos-pos penting seperti rumah ibadah masih boleh disalurkan.
"Itu dihapus terbatas. Untuk yang penting saja, seperti rumah ibadah tetap ada," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (23/12/2014).
Diakuinya, dana bansos selama ini kerap disalahgunakan untuk kepentingan politik. Setiap menjelang pemilihan kepala daerah, kata dia, terjadi tren peningkatan dana bansos.
"Bansos yang katakanlah untuk kebutuhan yang tidak urgent ya memang banyak yang digunakan untuk kebutuhan politik. Lihat saja trennya, begitu mau pilkada, bansos naik," ucap Kalla.
Penghapusan dana bansos ini merupakan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Presiden meminta dana bansos di semua pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten dihapuskan.
Tjahjo mengatakan, penghapusan anggaran bansos dilakukan atas dasar banyaknya tindak penyelewengan atas dana tersebut. Tindakan penyelewengan tersebut dilakukan oleh kepala daerah atau DPRD.
Ia juga mengatakan, masih ada pos anggaran bansos yang diperbolehkan. Penghapusan anggaran bansos akan mulai dilaksanakan pada evaluasi RAPBD tahun 2015 mendatang.(kps)
"Itu dihapus terbatas. Untuk yang penting saja, seperti rumah ibadah tetap ada," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (23/12/2014).
Diakuinya, dana bansos selama ini kerap disalahgunakan untuk kepentingan politik. Setiap menjelang pemilihan kepala daerah, kata dia, terjadi tren peningkatan dana bansos.
"Bansos yang katakanlah untuk kebutuhan yang tidak urgent ya memang banyak yang digunakan untuk kebutuhan politik. Lihat saja trennya, begitu mau pilkada, bansos naik," ucap Kalla.
Penghapusan dana bansos ini merupakan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Presiden meminta dana bansos di semua pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten dihapuskan.
Tjahjo mengatakan, penghapusan anggaran bansos dilakukan atas dasar banyaknya tindak penyelewengan atas dana tersebut. Tindakan penyelewengan tersebut dilakukan oleh kepala daerah atau DPRD.
Ia juga mengatakan, masih ada pos anggaran bansos yang diperbolehkan. Penghapusan anggaran bansos akan mulai dilaksanakan pada evaluasi RAPBD tahun 2015 mendatang.(kps)
Langganan:
Postingan (Atom)
