 |
| Add caption |
Bupati petahana, bukan lagi momok bagi kontestan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Adanya Datu Ponigad (baca; Pelaksana Tugas Bupati), membuat derajat Petahana dan kontestan lainnya, sama rata.Ini, lantaran UU Pilkada menitahkan; Petahana harus mundur dari jabatan Bupati, enam bulan sebelum pemungutan suara Pilkada.Ibarat kendaraan, Petahana pun Zero!. Nantinya, Gubernur menunjuk seorang Pelaksana Tugas Bupati dari kalangan birokrat, yang akan menjalankan roda pemerintahan daerah, sekaligus mempersiapkan pelaksanaan Pilkada hingga terpilih Bupati devinitif.Kondisi ini membuat Pilkada makin kompetitif. Rakyat bebas memilih. PNS tak lagi dipaksa berpolitik praktis. Kecuali nekad; bak laron menabrak api.
KABAR, Utama – Gong Pilkada Bolaang Mongondow Timur
(Boltim) dan Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), tak lama lagi ditabuh
Komisioner KPUD setempat, sebagai penyelenggara.
Panji-panji kebesaran para kontestan dan barisan kuat
‘pasukan’ pendukungnya, segera pula tersaji meramaikan pesta rakyat lima
tahunan itu.
Strategi politik anyar plus doktrin, yang dianggap ampuh
mendulang suara konstituen, dirumus. So pasti, galibnya perhelatan politik,
tensi pun akan meninggi. Namun, adu kuat para kontestan dan timnya, bisa jadi
justeru pemantik huru-hara. Di poin ini, aparat pengaman tentu tak boleh
bablas.
Menilik kekuatan konstestan Kepala Daerah (Kada),
beberapa kalangan menilai Petahana masih dihitung utama. Pengamat Pilkada,
Mahmudin Kobandaha SH, MH, misalnya, menuturkan, meski kondisi zero di tataran
kekuasaan pemerintahan, namun modal dasar finansial, sosial dan politik, dari
seorang Petahana, cukup mapan.
“Petahana sudah punya pundi. Lebih mudah melenggang,
meski tidak sedang menyetir pemerintahan. Tapi kan politik banyak tikungannya.
Juga, saat tidak sedang berkuasa di pemerintahan, ada banyak potensi kekuatan
tergerus. Misal, PNS dan aparat pemerintah di Desa, sudah diluar kendali
Petahana,’’tanggapnya.
Di banyak peristiwa politik, kontestan yang didukung
penuh kekuatan rakyat, bisa menjerembabkan Petahana. Akademisi Universitas
Pembangunan Indonesia (UNPI) Manado itu mencontohkan Pilkada 2010 Bolsel,
Pilkada 2013 Bolmut dan Pilwako 2013 Kotamobagu.
Dari tiga Pilkada ini, paling dramatis di Bolsel. Pada
putaran kedua, Petahana Arudji Mongilong harus mengakui kelebihan adik iparnya,
Herson Mayulu. Sedangkan di Bolmut, Petahana Hamdan Datunsolang, dilawan Wakil
Bupati Depri Pontoh. Depri jadi kampiun dengan selisih suara signifikan. Akan
halnya di Kotamobagu. Djelantik Mokodompit diungguli Wawali Tatong Bara yang
menjadi rivalnya di Pilwako 2013.
Namun, menurut Mahmudin, politik tidak selamanya bulat.
Banyak terjadi, kemenangan justeru dituai setelah jeda beberapa periode.
“Kontestan yang pernah mengalami kekalahan, secara mengesankan
menjadi pemenang pada periode berikut, itu sudah terjadi di banyak
tempat,’’paparnya.
Menurutnya, banyak faktor penyebab petahana tumbang. Dari
banyak study, tumbangnya Petahana lantaran rakyat jenuh dan menginginkan
perubahan. “Pragmatisme pemilih berubah jadi militansi ketika muncul figure
yang ditindas. Biasanya, masyarakat pemilih akan menyatu pada figure
tertindas,’’tambahnya.
So, tak heran figure-figur Calon Bupati (Cabup) di
Boltim dan Bolsel, kini mulai bermunculan. Di Boltim, misalnya, sedang
dielus-elus Drs Umar Mamonto, birokrat yang berkarir di Kementerian Komunikasi
dan Informatika (Kemenkominfo) RI. Wilayah kerja lulusan Fisip Unsrat angkatan
86 ini, di Balai Pengkajian Pengembangan Komunikasi dan Informatika, meliputi 4
provinsi yakni Papua Barat, Maluku Utara, Gorontalo dan Sulawesi Utara. Umar
yang beristeri puteri dari Tutuyan berparas cantik, Dr Velma Buntuan MKes, menyatakan
siap maju di Pilkada Boltim.
Selain Drs Umar Mamonto, sejumlah birokrat, akademisi
dan pengusaha asal Boltim yang berada diluar daerah, juga sedang membidik kursi
bupati Boltim.
Bahkan, rival Sehan Landjar di Pilkada 2010, Sehan
Mokoagow, juga mulai dijagokan warga. Banyak menilai, pada Pilkada lalu Sehan
Mokoagow hanya membuat 1 kesalahan saja, yakni keliru memilih papan II.
Elektabilitas Mokoagow masih akan terdongkrak, karena
emosi Pileg dan Pilkada kali ini dianggap agak beda. “Itu bisa diperbaiki di
Pilkada 2015,’’kata Aziz, warga Boltim.
Akan halnya di Bolsel. Para petarung Pilkada 2010,
seperti Arudji Mongilong, Ahmad Yani Suratinoyo (AYS), kabarnya mulai
bergerilya. Secara gamblang, Arudji memang belum menyatakan sikap maju ke
Pilkada. Namun AYS, jauh-jauh hari sudah memproklamirkan diri di media social
(medsos), bakal menantang Petahana Herson Mayulu.
Sementara, di tengah geliat para kandidat bakal calon
bupati (balonbup) Bolsel mengais dukungan, beberapa warga Bolsel mengapungkan
beberapa figure alternative. Diantaranya Aditya Anugrah Moha (ADM) dan Anugrah
Beggy Gobel (ABG), digadang warga agar maju ke Pilkada. “Jika para senior masih
malu-malu, maka kita coba junior,’’kata Muthalib, warga Bolsel. Nah
lho!.
(timkabar)
 |
KABAR, Jakarta - Pemerintah masih mempertimbangkan untuk menerima rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas, yang salah satu rekomendasinya ialah penghentian impor bensin RON 88 atau lebih familiar dengan jenis premium.
Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, yang dikeluarkan Faisal Basri dan kawan-kawan sekadar rekomendasi tim. Pemerintah akan menunggu rekomendasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Bambang mempunyai alasan mengapa pemerintah tidak langsung menerima rekomendasi Tim Anti-Mafia Migas itu.
"Pertamina bisa enggak mengganti produksi kilangnya dari premium menjadi pertamax?" tanya Bambang saat ditemui wartawan di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (23/12/2014).
"Kedua, harus dipastikan bahwa (rekomendasi) ini enggak menambah volume impor RON 92 (pertamax)," ucap dia.
Sebelumnya, Tim Anti-Mafia Migas memberikan rekomendasi agar Pertamina menghentikan impor premium dan menggantinya dengan impor RON 92. Namun, mengingat dari lima kilang Pertamina hanya satu yang bisa memproduksi RON 92 atau pertamax, tim juga merekomendasikan hal tersebut dilakukan seiring dengan up-grading kilang.
Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri, Minggu (21/12/2014), menuturkan, jika rekomendasi ini disetujui, impor premium bisa dihentikan paling cepat dalam dua bulan mendatang.
Sementara itu, anggota tim, Darmawan Prasodjo, menjelaskan, up-grading kilang akan membutuhkan biaya untuk impor MBTE (methyl tertiary butyl ether). Darmawan juga menegaskan, jika rekomendasi ini disetujui, konsekuensinya adalah terjadi peningkatan impor RON 92.
Saat ini, kebutuhan pertamax dan premium ialah 16 juta barrel per bulan, sedangkan produksi premium dalam negeri sebesar 6 juta barrel per bulan.
"Nanti bila semua ada perubahan dari RON 88 ke RON 92, produksinya (RON 88) akan turun dari 6 juta barrel jadi 5 juta barrel per bulan. Jadi, ada peningkatan impor RON 92 dari 10 juta barrel per bulan menjadi 11 juta barrel per bulan," kata Darmawan.(kps)
Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, yang dikeluarkan Faisal Basri dan kawan-kawan sekadar rekomendasi tim. Pemerintah akan menunggu rekomendasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Bambang mempunyai alasan mengapa pemerintah tidak langsung menerima rekomendasi Tim Anti-Mafia Migas itu.
"Pertamina bisa enggak mengganti produksi kilangnya dari premium menjadi pertamax?" tanya Bambang saat ditemui wartawan di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (23/12/2014).
"Kedua, harus dipastikan bahwa (rekomendasi) ini enggak menambah volume impor RON 92 (pertamax)," ucap dia.
Sebelumnya, Tim Anti-Mafia Migas memberikan rekomendasi agar Pertamina menghentikan impor premium dan menggantinya dengan impor RON 92. Namun, mengingat dari lima kilang Pertamina hanya satu yang bisa memproduksi RON 92 atau pertamax, tim juga merekomendasikan hal tersebut dilakukan seiring dengan up-grading kilang.
Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri, Minggu (21/12/2014), menuturkan, jika rekomendasi ini disetujui, impor premium bisa dihentikan paling cepat dalam dua bulan mendatang.
Sementara itu, anggota tim, Darmawan Prasodjo, menjelaskan, up-grading kilang akan membutuhkan biaya untuk impor MBTE (methyl tertiary butyl ether). Darmawan juga menegaskan, jika rekomendasi ini disetujui, konsekuensinya adalah terjadi peningkatan impor RON 92.
Saat ini, kebutuhan pertamax dan premium ialah 16 juta barrel per bulan, sedangkan produksi premium dalam negeri sebesar 6 juta barrel per bulan.
"Nanti bila semua ada perubahan dari RON 88 ke RON 92, produksinya (RON 88) akan turun dari 6 juta barrel jadi 5 juta barrel per bulan. Jadi, ada peningkatan impor RON 92 dari 10 juta barrel per bulan menjadi 11 juta barrel per bulan," kata Darmawan.(kps)
 |
| Ilustrasi Sapi Ternak Bantuan. |
KABAR,Tutuyan - Pemberian berbagai fasilitas untuk menunjang perekonomian masyarakat terus digalakkan oleh pemerintah. Namun tidak jarang fasilitas bantuan disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.
Di kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara (Sulut), sejumlah kelompok masyarakat mendapatkan bantuan ternak Sapi dari Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) Boltim dengan besaran dana yang akan diterima senilai 200 Juta Rupiah, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Namun disayangkan ada sejumlah oknum aparat yang diduga akan memotong anggaran untuk masyarakat itu. Menurut masyarakat penerima, oknum pejabat di Dispertanak mematok potongan fee (imbalan,red) sebesar 20 persen dari nilai anggaran yang akan diterima.
Riswan Muhammad, salah satu anggota kelompok penerima bantuan tersebut mengatakan bahwa, kelompoknya hanya akan memberikan fee sebesar 5 Juta Rupiah, untuk tahapan awal pencairan 40 persen atau Rp 80 juta.
“Jadi kami tidak akan memberikan anggaran lebih dari 10 persen, dan pelaksanaan pembangunan dan pembelian hewan sapi untuk dijadikan ternak itu kami sendiri yang akan melaksanakannya,”ungkap Riswan.
Apa yang dinyatakan oleh masyarakat penerima tersebut dibantah oleh Kepala Distanak Boltim Ramlah Mokodompis.
“Tidak pernah ada permintaan hitungan persen seperti itu. Kalaupun ada kelompok yang ingin memberikan kepada staf saya yang mengurus semua berkasnya di Jakarta, itu juga saya tidak bisa tolak ataupun bilang jangan (melarang,red),”kata Ramlah, di Kantor Bupati Boltim, Rabu (17/12) kemarin.
Selain itu dirinya juga, waktu lalu telah memenuhi panggilan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Boltim untuk dimintai klarifikasi laporan tersebut.
“Saya sudah memberikan bayangan kepada mereka (DPRD,red). Bantuan itu nantinya dari pusat akan datang turun lapangan untuk memeriksa langsung keberadaan uang tersebut, apakah difungsikan sesuai dengan peruntukannya atau tidak,”jelasnya.
Dijelaskannya juga dalam tahapan pengurusan berkas administrasi dipusat itu sangatlah rumit dan itu juga prosesnya memerlukan jaringan (kenalan,red) agar bisa dipercepat pengurusannya.
“Sebenarnya di Boltim tidak mendapatkan jatah, namun karena lobi-lobi akhirnya Boltim bisa mendapatkan bagian sebanyak empat kelompok yang tersebar di 3 kecamatan seperti, Tutuyan di desa Tombolikat Selatan, Nuangan di desa Motongkad, dan Modayag Bersatu di desa Modayag yang ada 2 kelompok penerima,”tandas Ramlah, sembari menambahkan pihaknya memberikan keleluasan kepada kelompok dalam pengelolaan pembangunan dan pembelian hewan sapi.
Sebelumnya melalui salah satu warga peserta kelompok asal Kecamatan Tutuyan, (Modrik)
Di kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara (Sulut), sejumlah kelompok masyarakat mendapatkan bantuan ternak Sapi dari Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) Boltim dengan besaran dana yang akan diterima senilai 200 Juta Rupiah, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Namun disayangkan ada sejumlah oknum aparat yang diduga akan memotong anggaran untuk masyarakat itu. Menurut masyarakat penerima, oknum pejabat di Dispertanak mematok potongan fee (imbalan,red) sebesar 20 persen dari nilai anggaran yang akan diterima.
Riswan Muhammad, salah satu anggota kelompok penerima bantuan tersebut mengatakan bahwa, kelompoknya hanya akan memberikan fee sebesar 5 Juta Rupiah, untuk tahapan awal pencairan 40 persen atau Rp 80 juta.
“Jadi kami tidak akan memberikan anggaran lebih dari 10 persen, dan pelaksanaan pembangunan dan pembelian hewan sapi untuk dijadikan ternak itu kami sendiri yang akan melaksanakannya,”ungkap Riswan.
Apa yang dinyatakan oleh masyarakat penerima tersebut dibantah oleh Kepala Distanak Boltim Ramlah Mokodompis.
“Tidak pernah ada permintaan hitungan persen seperti itu. Kalaupun ada kelompok yang ingin memberikan kepada staf saya yang mengurus semua berkasnya di Jakarta, itu juga saya tidak bisa tolak ataupun bilang jangan (melarang,red),”kata Ramlah, di Kantor Bupati Boltim, Rabu (17/12) kemarin.
Selain itu dirinya juga, waktu lalu telah memenuhi panggilan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Boltim untuk dimintai klarifikasi laporan tersebut.
“Saya sudah memberikan bayangan kepada mereka (DPRD,red). Bantuan itu nantinya dari pusat akan datang turun lapangan untuk memeriksa langsung keberadaan uang tersebut, apakah difungsikan sesuai dengan peruntukannya atau tidak,”jelasnya.
Dijelaskannya juga dalam tahapan pengurusan berkas administrasi dipusat itu sangatlah rumit dan itu juga prosesnya memerlukan jaringan (kenalan,red) agar bisa dipercepat pengurusannya.
“Sebenarnya di Boltim tidak mendapatkan jatah, namun karena lobi-lobi akhirnya Boltim bisa mendapatkan bagian sebanyak empat kelompok yang tersebar di 3 kecamatan seperti, Tutuyan di desa Tombolikat Selatan, Nuangan di desa Motongkad, dan Modayag Bersatu di desa Modayag yang ada 2 kelompok penerima,”tandas Ramlah, sembari menambahkan pihaknya memberikan keleluasan kepada kelompok dalam pengelolaan pembangunan dan pembelian hewan sapi.
Sebelumnya melalui salah satu warga peserta kelompok asal Kecamatan Tutuyan, (Modrik)
 |
| Kantor DPP Partai Golkar |
 |
| Foto-foto Aburizal Bakrie dicopot dari Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat. |
Sebelumnya, gedung setinggi empat lantai seluas 30 m x 30 m itu penuh dengan gambar Aburizal. Kini, gambar tersebut ditempatkan di dalam dapur.
Hanya ruangan Agung Laksono yang akhir-akhir ini ramai dengan hilir mudik orang. Kadang asap mengepul keluar dari ruangan Agung. Ruangan itu terletak di lantai dua sisi barat laut. Sebelum Munas, di papan pintu ruangan itu tertulis jabatan Agung, yakni wakil ketua umum. Kini tulisan "Wakil" ditutup dengan sebuah plester perak sehingga terbacanya "Ketua Umum".
Di tengah kantor DPP Golkar, kini terdapat gambar wajah Agung Laksono dan Zainudin Amali, ketua umum dan sekteraris jenderal hasil Munas Ancol, Jakarta. Di luar pagar kantor, yang penuh dengan spanduk Aburizal, kini berganti dengan muka mereka. "Kan, Agung sudah sah jadi Ketua Umum Golkar," kata Leo Nababan di kantor DPP Golkar, Selasa (16-12-2014).
Satu-satunya potret Aburizal hanya menempel di bus yang terletak di ujung barat kantor DPP Golkar. Bus berpelat B 7018 BJA ini terkesan tak terurus karena beberapa karat yang ada dan tebalnya debu yang menempel. Letaknya juga berdekatan dengan tempat pembuangan sampah.
Di dalam kantor, massa Angkatan Muda Partai Golkar binaan Yorrys Raweyai memenuhi setiap sudut DPP Golkar. Mereka tak banyak bicara terhadap orang yang tidak dikenalnya.
Saat ditanyai siapa mereka, salah seorang kawannya langsung bersiul dan yang ditanyai bungkam dan asyik sendiri dengan kesibukannya. "Mereka anak-anak kami. Mereka yang mengamankan kantor ini," kata Leo Nababan.
Beberapa perubahan di kantor DPP adalah pintu masuk yang hanya satu. Biasanya, para pewarta bisa masuk ke lingkungan seluas sekitar tiga hektar ini melalui pintu sisi timur dan utara. Sekarang, hanya timur yang dibuka, utara digembok.
Ketua Umum Golkar hasil Munas Ancol, Jakarta, Agung Laksono mengatakan pengurusnya akan terus menguasai kantor DPP Partai Beringin itu. "Kantor ini kami yang menguasai. Kami yang mengatur," kata Agung di kantor DPP Golkar, Selasa, 16 Desember 2014.
Ketua DPP Golkar Leo Nababan mengatakan kubu Ical boleh datang ke kantor di Slipi dengan dua alasan. "Kalau mereka mau memboyong barang mereka atau mereka ingin bertamu. Silakan," kata Leo.
Agung menambahkan, ada beberapa surat untuk Sektretaris Jenderal kubu Ical, Idrus Marham, yang dialamatkan di kantor DPP Golkar. Agung mengaku tak membiarkan surat itu tak sampai ke tangan Idrus dan kolega lainnya. "Ada petugas kami yang selalu mengantarkannya ke alamat beliau," kata Agung. "Surat itu, kan, hak beliau. Tak boleh kami rampas."
Ada pun Ical mengupayakan kepengurusannya bisa berkantor di markas Golkar di Slipi, Jakarta Barat. Aburizal sudah memerintahkan beberapa orang untuk mengatur penggunaan ruangan di sekretariat Golkar. "Saya tugaskan M.S. Hidayat dan Cicip," ujar Aburizal di Bakrie Tower, Jakarta Selatan, Selasa (16-12-2014).(Tc)
Komposisi Pimpinan KPK Tidak Utuh
 |
| Pimpinan KPK |
KABAR, Jakarta - Juru bicara Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Imam Prasodjo, mengatakan legitimasi KPK berpotensi dipersoalkan karena komposisi pimpinan yang tidak utuh. Mulai hari ini, menurut Imam, jumlah komisioner KPK tidak lagi lima orang, tapi empat orang, setelah masa tugas Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas berakhir terhitung sejak Rabu, 16 Desember 2014.
“Saya mengucapkan innalillahi wainnailahiraajiun pada KPK,” kata Imam, Rabu (17-12-2014). Kemarin, kepada wartawan di gedung KPK, Busyro menginformasikan bahwa masa kerjanya memang sudah berakhir. Calon penggantinya, Buysro sendiri dan Roby Arya Brata, masih diproses di Dewan Perwakilan Rakyat dan baru akan diputuskan pada masa sidang Januari tahun depan.
Masa jabatan Busyro berbeda dengan pimpinan KPK lain karena ia dipilih untuk menggantikan Antasari Azhar, yang diberhentikan di tengah jalan gara-gara terseret kasus pembunuhan. Imam merasa perlu menyampaikan “belasungkawa” lantaran khawatir kerja KPK terhambat oleh komposisi pimpinannya yang tidak utuh tersebut. “Apabila KPK hari ini melakukan penangkapan atau penggeledahan terhadap pelaku korupsi, sangat bisa dipermasalahkan,” kata Imam.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, pada Pasal 21 disebutkan jumlah komisioner lembaga antirasuah ini lima orang. Pasal ini, menurut dosen sosiologi Universitas Indonesia itu, bisa ditafsirkan, bila ada satu saja pimpinan KPK berhenti atau diberhentikan, KPK bisa dianggap tak lengkap organnya. “Dan dikhawatirkan bisa dipersoalkan legitimasinya.”
Kekosongan jabatan di KPK, Imam melanjutkan, harus dicari jalan keluarnya. Salah satu caranya, karena calon pengganti Busyro masih nyangkut di DPR, Presiden Joko Widodo bisa mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang. Perlu juga dirancang pemilihan pimpinan KPK secara serentak. “Masalahnya, Presiden Jokowi sampai sekarang belum mengeluarkan perpu untuk menjawab kekosongan pimpinan KPK,” ujar Imam.
Pimpinan KPK saat ini, Imam berharap, jangan menganggap dengan empat komisioner tidak ada masalah. "Persoalannya bukan pada mampu atau tidak mampu. Tapi terletak pada kerentanan hukum yang bisa dihadapi KPK bila ada yang mempersoalkan keabsahan mereka, yang jumlahnya hanya empat orang. Ini yang harus disadari," kata Imam.
“Saya mengucapkan innalillahi wainnailahiraajiun pada KPK,” kata Imam, Rabu (17-12-2014). Kemarin, kepada wartawan di gedung KPK, Busyro menginformasikan bahwa masa kerjanya memang sudah berakhir. Calon penggantinya, Buysro sendiri dan Roby Arya Brata, masih diproses di Dewan Perwakilan Rakyat dan baru akan diputuskan pada masa sidang Januari tahun depan.
Masa jabatan Busyro berbeda dengan pimpinan KPK lain karena ia dipilih untuk menggantikan Antasari Azhar, yang diberhentikan di tengah jalan gara-gara terseret kasus pembunuhan. Imam merasa perlu menyampaikan “belasungkawa” lantaran khawatir kerja KPK terhambat oleh komposisi pimpinannya yang tidak utuh tersebut. “Apabila KPK hari ini melakukan penangkapan atau penggeledahan terhadap pelaku korupsi, sangat bisa dipermasalahkan,” kata Imam.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, pada Pasal 21 disebutkan jumlah komisioner lembaga antirasuah ini lima orang. Pasal ini, menurut dosen sosiologi Universitas Indonesia itu, bisa ditafsirkan, bila ada satu saja pimpinan KPK berhenti atau diberhentikan, KPK bisa dianggap tak lengkap organnya. “Dan dikhawatirkan bisa dipersoalkan legitimasinya.”
Kekosongan jabatan di KPK, Imam melanjutkan, harus dicari jalan keluarnya. Salah satu caranya, karena calon pengganti Busyro masih nyangkut di DPR, Presiden Joko Widodo bisa mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang. Perlu juga dirancang pemilihan pimpinan KPK secara serentak. “Masalahnya, Presiden Jokowi sampai sekarang belum mengeluarkan perpu untuk menjawab kekosongan pimpinan KPK,” ujar Imam.
Pimpinan KPK saat ini, Imam berharap, jangan menganggap dengan empat komisioner tidak ada masalah. "Persoalannya bukan pada mampu atau tidak mampu. Tapi terletak pada kerentanan hukum yang bisa dihadapi KPK bila ada yang mempersoalkan keabsahan mereka, yang jumlahnya hanya empat orang. Ini yang harus disadari," kata Imam.
 |
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tony T Spontana mengatakan, berdasarkan laporan PPATK yang diterima Kejagung, rekening itu miliki delapan orang kepala daerah yaitu seorang gubernur aktif, dua mantan gubernur, serta lima bupati dan mantan bupati. Siapa saja mereka?
Dua di antaranya sudah diungkap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, Selasa (16/12/2014). Mereka adalah Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam dan mantan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo alias Foke.
"Ya, dia (Foke) ada," kata Abraham ketika dikonfirmasi oleh wartawan di kantor Kemenlu, Jakarta, Selasa (16/12/2014).
Menurut Abraham, ada 10 nama kepala daerah dalam laporan PPATK ke KPK itu. Saat ini, kata Abraham, KPK tengah mengkaji nama-nama yang dilaporkan PPATK tersebut. Jika hasil kajian membuktikan adanya perbuatan-perbuatan yang mengarah ke suatu tindak pidana, maka KPK akan langsung memproses ke level selanjutnya.
"Kan bisa dideteksi ya, berapa profil gaji mereka, berapa kekayaannya sebagai penyelenggara negara," kata Abraham.
Secara terpisah, Komisioner KPK Adnan Pandu Praja mengatakan, yang saat ini tengah didalami KPK adalah rekening Foke.
"Kalau Fauzi Bowo sedang didalami," kata Adnan.
Adapun untuk Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam, Adnan belum mengetahuinya. "Kami tunggu ekspose, bisa jadi belum sampai ke lidik," katanya.
Pengusutan oleh Kejaksaan Agung
Sementara itu, Kejaksaan Agung telah menindaklanjuti laporan PPATK itu dengan melakukan pengusutan. Tony mengatakan, penanganan transaksi mencurigakan yang diduga melibatkan Nur Alam sudah masuk ke tahap penyelidikan. Kejagung akan segera memeriksa yang bersangkutan. Ada pun, penanganan transaksi mencurigakan dua mantan gubernur, empat bupati, dan mantan bupati, masih dalam tahap penelaahan dan belum masuk ke penyelidikan.
"Satu (perkara mantan bupati) sudah masuk tahap penuntutan dan sebentar lagi dilimpahkan ke pengdilan untuk disidangkan," kata Tony, di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa (16/12/2014).
 |
| Ilustrasi Pilkada |
KABAR, Jakarta - Pelaksanaan Pilkada serentak yang menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) nomor 1 tahun 2014 digelar di 2015, memungkinkan untuk dilaksanakan pada 2016 guna mencapai keserentakan pelantikan kepala daerah terpilih, kata Dirjen Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan.
"Jadi yang dimaksud pilkada serentak itu tidak hanya pencoblosan atau pemungutan suaranya saja, tetapi juga serentak pelantikannya. Kalau KPU menganggap itu tidak memungkinkan dilakukan, maka bisa saja melakukan perubahan Perppu ini. Pilkada serentaknya mungkin geser ke 2016," katanya ketika menghadiri Rapat Koordinasi Nasional KPU Tahun 2014 di Ancol, Jakarta Utara, Rabu (17/12/2014).
Perubahan pengaturan pilkada tersebut, lanjut Djohermansyah, hanya bisa dilakukan jika DPR RI di masa sidang berikutnya menyetujui pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang.
Setelah DPR RI mengundangkan Perppu tersebut, maka draf revisi Rancangan Undang-undangnya bisa langsung dimasukkan dan dibahas bersama dengan KPU dan Kemendagri.
"Perubahan Perppu itu tentu harus dibicarakan juga dengan DPR RI. Sehingga kalau nanti Perppu ini diterima dan diundangkan, maka RUU-nya bisa langsung masuk dan pembahasannya bisa singkat saja sehingga tidak mengganggu jadwal pilkada yang sudah disusun KPU," jelas Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) itu.
Terkait isi revisi dari Perppu tersebut, Djohermansyah mengatakan hal itu menjadi kewenangan KPU, sebagai lembaga penyelenggara, yang mengusulkannya.
Sementara itu, Komisioner KPU Pusat Ida Budhiati mengatakan rencana revisi pelaksanaan pilkada serentak tersebut dapat menjadikan persiapannya lebih matang dibandingkan dengan instruksi Perppu yakni pilkada serentak di 2015.
"Itu (pilkada 2016) tentu lebih dapat diatur, tidak hanya bagi penyelenggara tetapi juga para bakal calon. Kalau (pilkada serentak) 2015, waktu yang dimiliki penyelenggara dan calon peserta memang sangat singkat bahkan untuk memulai tahapan itu sendiri," kata Ida.
Ida menjelaskan salah satu hal yang perlu direvisi dalam pengaturan pilkada serentak adalah mengenai penyelesaian sengketa tata usaha negara (TUN).
Dalam Perppu, mekanisme penyelesaian sengketa belum sesuai dengan prinsip keadilan pemilu, yakni memiliki kepastian prosedur, dalam waktu singkat dan biaya murah.
"Penyelesaian sengketa TUN Pemilu dan perselisihan hasil pemilu itu sebenarnya bisa direkonstruksi ulang dengan memperhatikan prinsip keadilan pemilu tersebut," jelasnya.
Sebelumnya, berdasarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2014, KPU menyusun jadwal pelaksanaan pilkada serentak digelar di bulan Desember 2015.
Menurut KPU, waktu tersebut adalah yang paling memungkinkan dengan mempertimbangkan instruksi Perppu bahwa pilkada serentak harus dilakukan di tanggal dan bulan yang sama di tahun 2015.
Namun, dalam susunan draf Peraturan KPU, keserentakan hanya berlangsung pada saat pemungutan suara putaran pertama saja, sedangkan pelantikan kepala daerah terpilih berpotensi tidak serentak.
Hal itu mengingat dalam pilkada memungkinkan terjadi sengketa TUN dan sengketa hasil sehingga menyebabkan konsekuensi hukum yakni proses penyelesaian sengketa bahkan pemungutan suara putaran kedua.(kps)
 |
| Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat beserta istri Heppy Farida dan ketiga anaknya. |
Sesuai dengan yang diren-canakan, pelantikan Djarot dipimpin langsung Gubernur Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama. Prosesi pelantikan didahului dengan pembacaan surat Keputusan Presiden Nomor 144/P Tahun 2014 tentang pengangkatan wakil gubernur DKI Jakarta dengan sisa masa jabatan 2012-2017.
Surat keputusan yang terbit pada 15 Desember 2014 itu dibacakan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) I Made Karmayoga. Prosesi pengambilan sumpah dilakukan sekitar lima menit.
Setelah itu, Ahok dan Djarot menandatangi pakta integritas. Acara pelantikan Djarot turut dihadiri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, yang merupakan pimpinan partai tempat Djarot bernaung.
Selain Megawati, hadir pula jajaran Muspida Provinsi DKI Jakarta, mulai dari Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Pol Unggung Cahyono, Pangdam Jaya Mayor Jenderal Agus Sutomo, serta jajaran pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.(kps)
Langganan:
Komentar (Atom)
