Pasar Sentral di Dulangon
 |
| Ilustrasi |
KABAR,
Bolmong—Bupati Bolmong, Hi Salihi Mokodongan (HSM)
menilai,
kondisi pasar Lolak yang makin menyempit, berada di jantung Kota, tidak memadai
untuk dikembangkan.
Karena
itu, Pemkab Bolmong berencana merelokasi pasar ke area yang lebih luas yakni di
Desa Dulangon.
“Pasar
nanti di Dulangon sebagai pasar Sentral. Pemkab Bolmong tahun 2015 ini terus berupaya melobi dana APBN di Kementerian
Perindag untuk pembangunan pasar Sentral ini di Dulangon. Jika disetujui maka
pembangunannya dimulai tahun ini,’’terang Bupati HSM.
Sedangkan,
eks pasar Lolak, akan menjadi pusat pertokoan modern. “Karena letaknya di
jantung Kota Lolak, maka lokasi eks pasar Lolak menjadi kawasan pertokoan
modern,’’tambahnya.
Bolmong, Ir George Tanor, mengungkapkan, pembangunan fasilitas publik tersebut sudah diusulkan ke Kementerian Perindag. Diproyeksikan, pembangunan pasar Sentral di Dulangon berbandrol Rp10 miliar. “Pembangunannya diperkirakan dimulai pada akhir 2015 ini,”kata George.
(santo)
Prioritaskan Anggaran Untuk Rakyat
 |
| Sehan Landjar, |
KABAR, Boltim—Kiprah Bupati Bolaang
Mongondow Timur (Boltim), Sehan Landjar SH, semenjak mengemban amanah rakyat
memimpin daerah setempat, dinilai membawa banyak manfaat dan sarat prestasi.
Sejumlah warga yang bersua
dengan KABAR, Senin (25/05/2015), membeber fakta-fakta berkenaan dengan
penilaian tersebut. “Eyang (Bupati Boltim, Sehan Landjar, red) barangkali
adalah satu-satunya kepala daerah yang menghibahkan anggaran pengadaan mobil
dinasnya untuk dialihkan ke pengadaan mobil ambulans. Dan ambulans itu adalah
satu-satunya tercanggih di Asia Tenggara, karena bisa melayani ratusan pasien
sekaligus, dan ambulans itu ada di Boltim,’’beber Mama Wawan, warga Kotabunan.
Ia menuturkan, sejak 2011,
Sehan Landjar menggunakan mobil pribadinya dalam menjalankan tugas Bupati
Boltim. “Padahal sebagai Bupati, Eyang berhak menggunakan mobil dinas yang
diadakan Pemda. Tapi Eyang menghibahkan anggaran mobil dinasnya itu sejak 2011,
dan dialihkan untuk pengadaan mobil ambulans. Ini ukuran kecintaan Eyang pada
rakyat, sehingga memprioritaskan kebutuhan rakyat,’’jelas perempuan berjilbab
ini.
Fakta lain mengenai tata
kelola keuangan, beberapa PNS mengakui kalau Bupati Sehan Landjar sangat
menaruh perhatian besar pada terselenggaranya tata kelola keuangan yang baik.
“Di Bolaang Mongondow Raya,
Boltim adalah daerah otonom termuda, pemerintahannya masih baru. Akan tetapi, dibawah
kepemimpinan Bupati Sehan Landjar, Boltim mendapat opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini membuktikan bahwa
Eyang sanggup mengemban tugas pemerintahan, mengelola anggaran dengan baik yang
didukung penuh aparatur PNS,’’papar salah satu PNS.
Di mata masyarakat Boltim,
Bupati Boltim Sehan Landjar, anti terhadap nepotisme. Salah seorang warga,
mengungkap fakta tentang keluarga dekat, kakak-adik Bupati Boltim Sehan Landjar.
“Seantero Boltim pasti kenal kakak Bupati Boltim, yang akrab disapa Aba’ Ali.
Beliau sejak dulu, hingga adiknya menjabat Bupati, tidak punya rumah. Begitu
juga lainnya, saudara sekandung Bupati, mereka hidup sederhana. Terkadang ada
pejabat merasa prihatin melihat kehidupan keluarga Bupati, berani menantang
Bupati dan memberi keluarganya kebutuhan sandang dan pangan seadanya,’’ungkap
warga Boltim.(timkabar)
Melayani 1 X 24 Jam
SISI lain mengenai Bupati
Bolaang Mongondow Timur, Sehan Landjar SH, banyak ditemui Koran KABAR, ketika
melakukan perjalanan jurnalistik di daerah otonom baru itu.
Adalah pesta pernikahan putra
Sehan Landjar yang digelar sekira 2 tahun lalu. Beberapa warga yang bersua,
Senin (25/05/2015), menuturkan, saat pelaksanaan pesta penikahan putranya, Bupati
Boltim sama sekali tidak menyediakan wadah (pundi) bagi masyarakat Boltim untuk
menaruh amplop yang isinya uang, layaknya orang datang sebagai undangan hajatan
pesta.
“Pada saat pesta pernikahan
anak Bupati, masyarakat justru diangkut dengan armada yang disediakan Bupati,
dan selesai acara dihantar pulang dengan membawa amplop. Karena apa, Bupati
memposisikan masyarakat sebagai masyarakat adat,’’kata Papa Hidayat, warga Boltim
yang mengaku terkesan dengan peristiwa itu.
Hal
lain yang diungkap warga Boltim, adalah tentang kesediaan Bupati Sehan Landjar,
melayani masyarakatnya, tanpa mengenal waktu. “Di mana pun, dalam kondisi
apapun, Bupati Sehan Landjar selalu punya waktu untuk masyarakat. Mungkin
beliau Bupati yang melayani rakyat 1 X 24 jam. Urusan sakit pun beliau
melayani. Jadi, saya memerkirakan Bupati Sehan Landjar barangkali adalah Bupati
yang tidak punya uang banyak sekarang ini,’’.(*)
KABAR,
Bolmut—Pasca penetapan SP dan GAS sebagai tersangka, pihak Kejari Boroko,
meningkatkan pengungkapan kasus dugaan tindak pidana korupsi anggaran Rudis
Wabup Bolmut ke tahap penyidikan.
Kajari
Boroko, Dwiyanto Prihartono SH MH, menyatakan, proses penyidikan berlangsung
hingga dua bulan. “Pada pengembangan, kemungkinan besar tersangkanya bisa
bertambah,’’kata Prihartono.
Dalam
kasus ini, Wabup Bolmut, Suriansyah Korompot SH dan isterinya, Rahma
Lulu Patadjenu, telah diperiksa sebagai saksi.
Bagaimana
dana pelat merah ini menjelma pelat hitam?. Informasi yang dirangkum KABAR dari
berbagai sumber, termasuk di DPRD Bolmut yang pernah menggelar hearing terkait
kasus itu, bahwa terjadi kekeliruan nomenklatur atau tata nama anggaran. “Itu
(kekeliruan nomenklatur) yang mengapung di hearing DPRD,’’kata Mikdat Yarbo,
mantan anggota DPRD Bolmut.
Akan
tetapi, dalam proses penyelidikannya, pihak Kejari Boroko menemukan bukti
permulaan, tentang adanya tindak pidana korupsi. Kemudian Kejari Boroko menetapkan
SP dan GAS sebagai tersangka.
Beredar
kabar, proses pengalihan anggaran Rudis Wabup Bolmut ke rumah pribadi Wabup
Suriansyah Korompot, selain melibatkan SP dan GAS sebagai pengelola anggaran,
atas arahan dari beberapa pejabat Bolmut.
“Beberapa
pihak di Bolmut, punya rekaman pengakuan dari pihak terkait anggaran Rudis
Wabup, kalau arahan pengalihan dana APBDP 2013 untuk rudis Wabup ke rumah
pribadi Wabup adalah arahan dari beberapa petinggi Pemkab Bolmut,’’tutur
sumber.
Senada
dengan itu, tersangka SP, saat dihubungi beberapa media, menyatakan dirinya hanyalah
kuasa anggaran dan bukan pengguna anggaran atau yang menikmatinya. “Disayangkan
saya dijadikan tumbal,"ucapnya.
Menurut
SP, jika proses ini akan diseriusi, berarti pengusutannya perlu dilakukan
hingga keakar dan jangan pandang bulu. SP juga mengatakan kasus ini bakal ramai
karena semuanya akan terungkap dari hulu hingga hilir.Nah lho.
(timkabar)
- Diduga Data BPJS Abal-abal
 |
| KELIRU: Data BPJS pada pemegang kartu BPJS di Boltim tidak sinkron dengan data sebenarnya. |
Data yang diperoleh KABAR, Minggu (15/03/2015), data di kartu BPJS kesehatan dan elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) milik warga di desa Motongkad Utara, Kecamatan Nuangan dikeluarkan pihak BPJS Kotamobagu pada tahun 2014, datanya berbeda.
“Lihat saja di kartu BPJS Kesehatan tanggal lahir saya 01-01-1960 sedangkan di e- KTP tanggal lahirnya 17-08-1960, sedangkan milik istri saya di kartu BPJS kesehatan namanya tertulis Samia Mamonto tanggal lahir 01-01-1971, di e- KTP Saniati Mamonto tanggal lahirnya 08-09-1967 seharusnya datanya harus sama antara e-KTP dan di kartu BPJS ini,” ungkap Yusdiantoro Paputungan.
Menurutnya, pihak BPJS yang keluarkan kartu tersebut tidak melakukan pendataan di lapangan. “Kami menduga (BPJS, red) tak melakukan pendataan lapangan, sebab jika mereka lakukan pendataan, datanya tak akan salah seperti ini. Tak menutup kemungkinan juga kartu BPJS kesehatan milik warga lainnya berbeda datanya. Dan jujur hingga saat ini saya masih bingung, sebab pada saat melakukan pendataan tahun lalu, pihak BPJS tidak melakukan pendataan pada keluarga saya, lebih kagetnya lagi ketika kartu BPJS ini diserahkan oleh pak sangadi Alfian Mamonto kepada saya,”ceritanya panjang lebar.
Akibat data BPJS tersebut, dia mengaku dirugikan. Sebab pada saat istrinya masuk rumah sakit Kamis (12/03/2015) pekan lalu, di rumah sakit umum Malalayang, sempat di komplen pihak rumah sakit. “Harapan saya dengan adanya kartu BPJS ini ketika masuk rumah sakit tidak akan keluarkan biaya sepeser pun, tapi kenyataanya sejak masuk rumah sakit Malalayang yang notabenenya adalah milik pemerintah, sampai saat ini istri saya dirawat sudah hampir tiga juta biaya yang saya keluarkan buat biaya obat,”kesal Paputungan.
Sementara itu, pihak BPJS kesehatan Kotamobagu, melalui Kepala ASKES, Foldi, ketika dikonfirmasi beberapa kali melalui nomor telepone selulernya, tidak aktif.
(modrik)
- PAC Gugat Hasil Konfecab ke DPP PDIP
 |
| Medy Lensun |
"Kami telah menyampaikan gugatan ke DPP terkait pelanggaran Skep DPP no.066 dan Skep no.067 dalam konfecab Boltim dan DPP berjanji akan membatalkan SK Kepengurusan DPC Boltim," ujar Ketua PAC PDIP Modayag Barat, Afriansyah Emboh, usai melapor ke DPP PDIP.
Menurut Afri, pelanggaran Skep DPP dalam konfercab PDIP Boltim yang diselenggarakan di Hotel Grand Kawanua Manado pada 5 Maret 2015, antara lain calon ketua duduk sebagai pimpinan sidang, tidak memberikan hak bicara kepada peserta dan memanipulasi hasil penjaringan bakal calon dari tingkat ranting. "Bahkan ketua terpilih tidak memenuhi syarat karena masa keanggotaanya dalam partai," jelas Afri yang ikut didampingi Ketua Banteng Liar, Wahyu Aer.
Ditambahkan Wahyu, hasil pertemuan dengan DPP PDIP bahwa dimungkinkan DPP akan memberikan sanksi organisasi berupa pembebastugasan hingga pemecatan sebagaimana diatur dalam Skep DPP no.066 pasal 25 dan pasal 26. "Selain mengintimidasi peserta konfercab, Lensun juga mengancam melakukan pemecatsn kepada ketua PAC dan anggota dewan," jelas Wahyu yang juga mantan Ketua PAC PDIP Modayag Barat.
Terpisah, Ketua DPC PDIP Boltim terpilih, Medy Lensun ketika dikonfirmasi wartawan, menyampaikan yang bersangkutan Ketua PAC Modayag Barat, Afrianyah Embo bakal diberikan sanksi tegas. "Sanksinya berupa pemecatan jadi pengurus partai,"singkatnya.
(modrik)
“15 Ranperda ini sudah layak, maka kami terima untuk dibahas pada tahap selanjutnya,’’kata Ketua DPRD Boltim, Sam Sachrul Mamonto, S.Sos.
Dari 15 Ranperda, 1 Ranperda adalah inisiatif legislative, sedangkan 14 Ranperda usulan dari eksekutif.
Kata Sachrul dalam sambutannya, pihak DPRD Boltim sudah siap membahas 15 Ranperda itu. “Sudah layak dibahas, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang nomor 12 tahun tahun 2012, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam rangka tertib adminitrasi pembentukan produk hukum daerah. Kami di DPRD siap membahasnya,’’tegas Alul, sapaan akrab Sachrul.
Bupati Boltim Sehan Salim Landjar, SH, dalam sambutannya berharap dalam pembahasan 15 Ranperda itu, lembaga legislative dan eksekutif dapat menyamakan persepsi, demi tercapainya tujuan daerah. “Proses pembahasan ini membutuhkan kesamaan pandangan kita dalam mencapai cita-cita daerah,’’kata Sehan Landjar.
Rapat Paripurna Prolegda 15 Ranperda ini, dipimpin Ketua DPRD Boltim, Sam Sachrul Mamonto, S.Sos, didampingi Wakil Ketua DPRD Boltim Efendi Muaya (PDIP).
Hadir diantaranya Ketua Komisi I, Sofyan Alhabsy (PKB), Ketua Komisi II, Argo Sumaiku (Partai Demokrat), Ketua Badan Kehormatan (BK) Samsudin Dama (PAN), Depal Pontoh.SPd (Partai Nasdem), Umar Mokoapa (HANURA), Maryam Batalipu (HANURA), Edsiko Tendean (Partai Gerindra), Sutanti Ginoga (PKS) , Tomi Sumendap (Partai Demokrat), Ir Faisal Mamonto (PKB), Reevy Lengkong (Partai Gerindara), Bupati Boltim Sehan Salim Landjar.SH, Wakil Bupati Medi Lensun,ST serta seluruh Kepala SKPD bersama staf, Unsur TNI/POLRI , tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, LSM, dan Ormas.
14 Ranperda Usulan Pemkab Boltim dan 1 Ranperda Inisiatif DPRD:
- Ranperda peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2011 tentang organisasi dan tata kerja inspektorat, badan perencanaan pembangunan, penelitian pengembangan dan penanaman modal daerah lembaga teknis daerah dan lembaga lain Kabupaten Boltim.
- Ranperda tentang Lembaga Adat
- Ranperda tentang Kecamatan Mo’oat.
- Ranperda tentang Kecamatan Motongkad
- Ranperda tentang Kecamatan Buyat
- Ranperda tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- Ranperda tentang Pemilihan Sangadi (Pilsang)
- Ranperda tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan.
- Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Ranperda tentang perubahan peraturan nomor daerah kabupaten Boltim nomor 6/2012 tentang pedoman pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
- Ranperda tentang perubahan peraturan daerah Boltim nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
- Ranperda tentang laporan pertanggung jawaban anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2014.
- Ranperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun 2015.
- Ranperda tentang anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2016.
- Ranperda tentang hari ulang tahun kabupaten Boltim.(*)
(*)
- Kado HUT ke 61 Bolmong
 |
| MINTAHANG: Syukuran menempati Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Bolaang Mongondow digelar dengan memanjatkan do'a selamat dan dzikir. |
KABAR, Bolmong – Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Bolmong di bukit Buring, Desa Lalow, Lolak, resmi ditempati Bupati Hi Salihi Mokodongan (HSM), First Laddy Hj Rumi Dilapanga sekeluarga, Jumat (20/03/2015).
Prosesi peresmian diawali penandatanganan prasasti, gunting pita, itum-itum adat, mintahang (doa’ selamat, red) dirangkai dzikir.
Acara ini disaksikan Wakil Ketua DPRD Abdul Kadir Mangkat SE, Sekda Drs Farid Asimin MAP, seluruh kepala SKPD , tokoh masyarakat, tokoh agama, serta para undangan.
Dalam sambutan acara peresmian rujab, Sekda Bolmong berharap doa seluruh masyarakat Bolmong. “Kita semua mendoakan adanya rumah jabatan ini membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat Bolmong, serta menambah semangat dalam melayani masyarakat dalam bentuk pengabdian,’’kata Asimin.
(santo)
- Pemkab Gelar Musrembang RKPD
 |
Bupati Bolmong saat kata sambutan pada acara Musrembang RKPD tahun anggaran 2016
KABAR, Bolmong – Agenda tahunan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pada Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah (RKPD) tahun anggaran 2016, digelar Pemkab Bolmong, melalui Badan Perencanaan
Pembangunan Penanaman Modal dan Statistik (BP3MS).
Agenda tersebut diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat demi mencapai tujuan pembangunan.
Acara ini dihadiri Bupati Bolmong Hi Salihi Mokodongan, Sekda Bolmong Drs Farid Asimin, Wakil ketua DPRD dan anggota, perwakilan Forkompinda, para Asisten Pemkab Bolmong, staf ahli, seluruh kepala SKPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, Lembaga Swadaya Masyarakat, tokoh pemuda, para camat serta sangadi se Bolmong, dan PNS lingkungan pemkab Bolmong.
Bupati dalam sambutannya berharap agar dalam forum tersebut terjadi dialog, komunikasi dan koordinasi yang efektif, guna menyamakan persepsi dan konsepsi tentang berbagai hal, serta masing-masing pihak dapat memahami situasi dan kondisi perencanaan serta penganggaran yang berjalan.
"Musrenbang RKPD kali ini harus diikuti dengan sebaik baiknya, oleh semua pihak yang berkepentingan, agar menghasilkan sinkronisasi usulan kebutuhan dari bawah, serta dukungan dari atas, "kata Salihi.
Pada forum ini, dipandu Sekda Farid Asimin, secara bergilir seluruh SKPD memaparkan prioritas kegiatannya. Forum ini diakhiri penandatanganan berita acara hasil kesepakatan Musrenbang. Rumusan itu akan dijadikan rancangan akhir RKPD kabupaten Bolmong pada tahun 2016 mendatang.
(santo)
Langganan:
Postingan (Atom)
