KABAR,
Bolmut—Pasca penetapan SP dan GAS sebagai tersangka, pihak Kejari Boroko,
meningkatkan pengungkapan kasus dugaan tindak pidana korupsi anggaran Rudis
Wabup Bolmut ke tahap penyidikan.
Kajari
Boroko, Dwiyanto Prihartono SH MH, menyatakan, proses penyidikan berlangsung
hingga dua bulan. “Pada pengembangan, kemungkinan besar tersangkanya bisa
bertambah,’’kata Prihartono.
Dalam
kasus ini, Wabup Bolmut, Suriansyah Korompot SH dan isterinya, Rahma
Lulu Patadjenu, telah diperiksa sebagai saksi.
Bagaimana
dana pelat merah ini menjelma pelat hitam?. Informasi yang dirangkum KABAR dari
berbagai sumber, termasuk di DPRD Bolmut yang pernah menggelar hearing terkait
kasus itu, bahwa terjadi kekeliruan nomenklatur atau tata nama anggaran. “Itu
(kekeliruan nomenklatur) yang mengapung di hearing DPRD,’’kata Mikdat Yarbo,
mantan anggota DPRD Bolmut.
Akan
tetapi, dalam proses penyelidikannya, pihak Kejari Boroko menemukan bukti
permulaan, tentang adanya tindak pidana korupsi. Kemudian Kejari Boroko menetapkan
SP dan GAS sebagai tersangka.
Beredar
kabar, proses pengalihan anggaran Rudis Wabup Bolmut ke rumah pribadi Wabup
Suriansyah Korompot, selain melibatkan SP dan GAS sebagai pengelola anggaran,
atas arahan dari beberapa pejabat Bolmut.
“Beberapa
pihak di Bolmut, punya rekaman pengakuan dari pihak terkait anggaran Rudis
Wabup, kalau arahan pengalihan dana APBDP 2013 untuk rudis Wabup ke rumah
pribadi Wabup adalah arahan dari beberapa petinggi Pemkab Bolmut,’’tutur
sumber.
Senada
dengan itu, tersangka SP, saat dihubungi beberapa media, menyatakan dirinya hanyalah
kuasa anggaran dan bukan pengguna anggaran atau yang menikmatinya. “Disayangkan
saya dijadikan tumbal,"ucapnya.
Menurut
SP, jika proses ini akan diseriusi, berarti pengusutannya perlu dilakukan
hingga keakar dan jangan pandang bulu. SP juga mengatakan kasus ini bakal ramai
karena semuanya akan terungkap dari hulu hingga hilir.Nah lho.
(timkabar)
 |
| Iskandar Kamaru |
Tampaknya mulai melakukan pembenahan pengurus di daerah. Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), misalnya. Setelah mendapat legitimasi dari kubu Agung Laksono melalui Dewan Pengurus Daerah (DPD) I PG Sulut, mempersiapkan Iskandar Kamaru sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Ketua PG II Bolsel.
Hal ini dikemukakan langsung Koordinator Daerah (Korda) Bolaang Mongondow Raya (BMR) DPD I PG, Syahrial Damopolii. Via telepon, Papa Dona, sapaan akrab Syahrial, mengatakan dalam rangka persiapan Musyawarah Daerah (Musda) DPD II PG Bolsel yang rencananya paling lambat digelar April 2015 mendatang. “Untuk Plt Ketua Golkar Bolsel, Bung Iskandar Kamaru. Sedangkan Bung Reiner Ointu adalah penugasan Kordinator Wilayah (Korwil) Bolsel dari DPD I Golkar Sulut,” terang Mantan Ketua DPRD Provinsi Sulut ini.
Menanggapi soal pengurus lama yang cenderung berada di kubu Munas Bali, katanya tetap diakomodir. “Tetap diakomodir karena mereka masih kader Golkar juga. Hanya saja jabatannya yang diganti. Jadi, tidak ada pecat memecat. Kecuali tidak mau mengakui kepengurusan ini (munas versi ancol), tentunya ada konsekuensi dari partai,” ungkap Papa Dona.
Namun di sisi lain, Ketua DPD II PG Bolsel sekarang, Abdul Rajak Bunsal, masih enggan menanggapi soal rencana penunjukan PLT tersebut. “Kita masih menunggu perkembangan selanjutnya,” singkat ARB sapaan akrab Bunsal yang juga menjabat Wakil Ketua Dekab Bolsel.
Sementara itu, Iskandar Kamaru sendiri mengaku siap jika nanti dirinya dipercayakan sebagai PLT PG Bolsel. Dikatakannya pula, jika Surat Keputusan (SK) PLT sudah sampai di tangannya dia siap mengakomodir seluruh kader Golkar, termasuk kubu Aburizal Bakrie. “Kami masih menunggu SK. Seandainya saya yang dipercayakan, apa yang menjadi perintah partai, tentunya akan kami jalankan. Termasuk mengakomodir semua kader,” tutup mantan ketua fraksi PG Dekab Bolsel periode 2009-2014.
(fahri)
- Kayu Dikeluarkan dari TNBNW Tapa’ Kolintang
KABAR, Bolsel – Aksi illegal logging makin menjadi-jadi di Bolsel. Buktinya, 4,5 kubik kayu, terdiri dari kayu cempaka dan kayu Aliwowos berhasil disita Kepolisian Sektor (Polsek) Urban Bolaang Uki, Kamis( 12/03/2015).
Dalam operasi gabungan antara Polsek, Perwira Penghubung, Polhut Taman Nasional dan Pemerintah Kecamatan Bolaang Uki di Tapa’ Kolintang kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW) Bolaang uki.
Penebangan pohon ini terkesan berani. Pasalnya, dilakukan di kawasan lindung TNBNW.
Dalam aksinya, pelaku yang diduga 3 orang berhasil melarikan diri dari aparat gabungan kurang lebih berjumlah 15 orang.
Menurut Kapolsek Urban Bolaang Uki, Komisaris Polisi (Kompol) Brammy Tamalihis, bahwa sudah sering dilakukan pengangkutan kayu tersebut menuju Desa U’uan, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow. Dan kawasan TNBNW sendiri menjadi target operasi penebangan maupun pengolahan para pelaku ini.
"Memang benar ada laporan dari warga, perihal penebangan pohon di kawasan taman nasional, dan memang sudah menjadi rahasia umum, bahwa sering terjadi penebangan pohon di kawasan tersebut, dan hasil olahan tersebut diangkut menuju desa U’uan, itu informasi yang didapat dari warga sekitar kawasan taman nasional,"jelas Brammy.
Operasi Gabungan di TNBNW, yang dilakukan sekitar pukul 9 sampai 3 sore ini, diikuti kurang lebih 15 orang aparat gabungan.
Para pelaku dapat dijerat Undang-Undang No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. "Aturan terhadap kasus ini jelas yaitu undang-undang no 5 tahun 1990,’’kata Brammy.
Ia menambahkan, untuk kasus ini akan terus didalami atau dilakukan penyidikan. Barang bukti telah berhasil disita, giliran pelaku akan diringkus. "Kasus ini akan diproses terus, bukan hanya sampai pada penyitaan barang bukti atau pelaku ditangkap,ditahan, tapi akan diproses terus, aturannya jelas Undang-Undang No 5 tahun 1990" tutup Tamalihis.
(fahri)
KABAR, Bolsel – Aksi illegal logging makin menjadi-jadi di Bolsel. Buktinya, 4,5 kubik kayu, terdiri dari kayu cempaka dan kayu Aliwowos berhasil disita Kepolisian Sektor (Polsek) Urban Bolaang Uki, Kamis( 12/03/2015).
Dalam operasi gabungan antara Polsek, Perwira Penghubung, Polhut Taman Nasional dan Pemerintah Kecamatan Bolaang Uki di Tapa’ Kolintang kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW) Bolaang uki.
Penebangan pohon ini terkesan berani. Pasalnya, dilakukan di kawasan lindung TNBNW.
Dalam aksinya, pelaku yang diduga 3 orang berhasil melarikan diri dari aparat gabungan kurang lebih berjumlah 15 orang.
Menurut Kapolsek Urban Bolaang Uki, Komisaris Polisi (Kompol) Brammy Tamalihis, bahwa sudah sering dilakukan pengangkutan kayu tersebut menuju Desa U’uan, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow. Dan kawasan TNBNW sendiri menjadi target operasi penebangan maupun pengolahan para pelaku ini.
"Memang benar ada laporan dari warga, perihal penebangan pohon di kawasan taman nasional, dan memang sudah menjadi rahasia umum, bahwa sering terjadi penebangan pohon di kawasan tersebut, dan hasil olahan tersebut diangkut menuju desa U’uan, itu informasi yang didapat dari warga sekitar kawasan taman nasional,"jelas Brammy.
Operasi Gabungan di TNBNW, yang dilakukan sekitar pukul 9 sampai 3 sore ini, diikuti kurang lebih 15 orang aparat gabungan.
Para pelaku dapat dijerat Undang-Undang No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. "Aturan terhadap kasus ini jelas yaitu undang-undang no 5 tahun 1990,’’kata Brammy.
Ia menambahkan, untuk kasus ini akan terus didalami atau dilakukan penyidikan. Barang bukti telah berhasil disita, giliran pelaku akan diringkus. "Kasus ini akan diproses terus, bukan hanya sampai pada penyitaan barang bukti atau pelaku ditangkap,ditahan, tapi akan diproses terus, aturannya jelas Undang-Undang No 5 tahun 1990" tutup Tamalihis.
(fahri)
- Peserta Umbar Alasan, Mulai TL Hingga Belum Siap
 |
| MANGKIR: Lelang jabatan di Pemkab Bolsel, pelaksanaan tesnya mengambang lantaran peserta mencari-cari alasan. |
KABAR, Bolsel - Tes seleksi lelang jabatan di lingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Pemkab Bolsel) sudah memasuki tahap Presentasi makalah, dan sudah berlangsung mulai dari Senin(16/03/2015). Namun, dari jadwal yang sudah ditentukan oleh Panitia teknis dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD), masih ada saja peserta yang belum bisa hadir ketika tesnya dimulai.
Ada dua alasan yang menjadi peserta tidak bisa hadir, yakni Tugas Luar (TL) atas perintah Bupati atau belum siap tampil karena makalah belum rampung. Parahnya lagi, penyampaian kepada Panitia Seleksi (Pansel) yang bertindak sebagai panelis (penguji) hanya sebatas penyampaian lisan. Kontan, hal ini ditanggapi serius pihak panelis.
“Kami sampaikan kepada para peserta yang belum bisa tampil karena beberapa alasan tertentu, diharapkan menyampaikan dalam bentuk surat kepada kami. jika alasannya TL, sebaiknya surat tersebut ditandatangani oleh pimpinan. Bagaimanapun, pelaksanaan lelang jabatan ini adalah agenda resmi daerah,” ungkap salah satu Panelis dari unsur profesional (akademisi), Sahrun Dali, kepada panitia teknis.
Mantan rektor Universitas Dumoga Kotambagu (UDK) ini juga mengatakan, mestinya para peserta dapat benar-benar mengikuti jadwal tes yang sudah disusun. “Seharusnya peserta bisa menyesuaikan dengan jadwal. Apalagi jadwal ini sudah tersusun dengan rapih. Kami minta juga sedikit penghargaannya kepada kami sebagai panelis,” tutur Sahrun Dali.
Diketahui, ada tiga jabatan yang pesertanya belum tampil semua yakni jabatan Asisten II. Dari empat perserta, baru satu yang tampil. Ada yang tidak siap dan ada alasan TL. Kemudian jabatan Kepala Dinas Perhubungan. Dari tiga peserta, satu diantaranya ijin TL. Begitupun juga jabatan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak dan Keluarga Berencana. Dari tiga peserta, satu diantaranya belum tampil karena TL. Dari informasi yang didapat wartawan koran ini terungkap, bahwa beberapa peserta yang ijin tersebut, belum melayangkan penyampaian secara tertulis kepada tim panelis.
(fahri)
- Alokasi 12 Miliar Dianggap Minim
- APK Kandidat Ditanggung KPUD
 |
| TERKURAS: Dana hibah Pilkada Bolsel sebesar Rp 12 miliar, dianggap tidak mencukupi pembiayaan Pilkada setempat. Berubahnya regulasi, yakni Alat Peraga Kampanye (APK) kandidat ditanggung KPUD, membuat anggaran membengkak. |
KABAR, Bolsel – Dana hibah pemkab Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) sebesar 12 miliar bersumber dari APBD 2015, dianggap tidak mencukupi pembiayaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) setempat.
Komisioner KPUD Bolsel, Mishart Manoppo, beralasan, adanya regulasi Alat Peraga Kampanye (APK) pasangan calon ditanggung pihak KPUD, membuat alokasi anggaran tersebut kurang memadai untuk membiayai Pilkada 2015.
Kata Mishart, pihaknya masih akan melakukan penghitungan untuk penyesuaian anggaran. Dikarenakan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) masih merujuk pada regulasi sebelumnya. Dari RKA Rp.12 Milliar, dana yang dihibahkan pemkab, Rp.10 Milliar untuk KPUD dan Rp. 2 Milliar untuk Panitia Pengawas (Panwas). “Benar dana itu sudah final, tapi perlu dihitung kembali karena penyusunan anggaran yang kami lakukan masih berdasarkan pola yang lama,” ucap Acim, sapaan Mishart.
Ia mengatakan salah satu poin anggaran yang belum tercantum dalam RKA KPUD adalah pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) para pasangan calon. “Sebelumnya ini belum menjadi tanggungan KPUD. Sekarang, APK semua pasangan calon sudah menjadi tanggungan KPUD. Dan ini belum dimasukkan dalam usulan anggaran kemarin,” kata Mishart.
Lanjutnya, jika saja hasil perhitungan nanti dana tidak cukup, KPUD akan kembali berkoordinasi dengan Pemkab
Bolsel, mengenai tambahan anggaran. “Hal ini sudah kami sampaikan sebelumnya kepada Pemkab. Dan pihak Pemkab cukup merespon,” ucapnya. “Di sisi lain, sambil menunggu kepastian dana sharing. Karena dalam Permen 57 disebutkan, Pilkada serentak pembiayaannya dilakukan bersama (Pemkab dan Pemprov),” sambung Mishart.
Hal senada turut diucapkan Ipik Yasin, Komisioner lainnya. Menurut Ipik, beberapa poin yang tercantum dalam aturan Pilkada sekarang sangat menguntungkan para calon.“Soal sosialisasi rata-rata menjadi tanggungan KPUD. Mulai dari stiker, spanduk, baliho dan APK lainnya semua dibiayai oleh KPUD,” ketus Ipik.
Tak hanya KPUD. Sebelumnya dari Bawaslu juga menyampaikan hal yang sama. Menurut Ketua Bawaslu Sulut, Erwin Malonda, dana hibah untuk Panwas Bolsel sebesar Rp 2 Milyar perlu ditambah. “Sekarang sudah harus dibentuk pengawas lapangan sampai tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Yang mana pada regulasi sebelumnya ini belum ada,”ucap Malonda yang sempat menemuiBupati Hi Herson Mayulu (H2M), belum lama ini.
(fahri)
 |
| Add caption |
Bupati petahana, bukan lagi momok bagi kontestan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Adanya Datu Ponigad (baca; Pelaksana Tugas Bupati), membuat derajat Petahana dan kontestan lainnya, sama rata.Ini, lantaran UU Pilkada menitahkan; Petahana harus mundur dari jabatan Bupati, enam bulan sebelum pemungutan suara Pilkada.Ibarat kendaraan, Petahana pun Zero!. Nantinya, Gubernur menunjuk seorang Pelaksana Tugas Bupati dari kalangan birokrat, yang akan menjalankan roda pemerintahan daerah, sekaligus mempersiapkan pelaksanaan Pilkada hingga terpilih Bupati devinitif.Kondisi ini membuat Pilkada makin kompetitif. Rakyat bebas memilih. PNS tak lagi dipaksa berpolitik praktis. Kecuali nekad; bak laron menabrak api.
KABAR, Utama – Gong Pilkada Bolaang Mongondow Timur
(Boltim) dan Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), tak lama lagi ditabuh
Komisioner KPUD setempat, sebagai penyelenggara.
Panji-panji kebesaran para kontestan dan barisan kuat
‘pasukan’ pendukungnya, segera pula tersaji meramaikan pesta rakyat lima
tahunan itu.
Strategi politik anyar plus doktrin, yang dianggap ampuh
mendulang suara konstituen, dirumus. So pasti, galibnya perhelatan politik,
tensi pun akan meninggi. Namun, adu kuat para kontestan dan timnya, bisa jadi
justeru pemantik huru-hara. Di poin ini, aparat pengaman tentu tak boleh
bablas.
Menilik kekuatan konstestan Kepala Daerah (Kada),
beberapa kalangan menilai Petahana masih dihitung utama. Pengamat Pilkada,
Mahmudin Kobandaha SH, MH, misalnya, menuturkan, meski kondisi zero di tataran
kekuasaan pemerintahan, namun modal dasar finansial, sosial dan politik, dari
seorang Petahana, cukup mapan.
“Petahana sudah punya pundi. Lebih mudah melenggang,
meski tidak sedang menyetir pemerintahan. Tapi kan politik banyak tikungannya.
Juga, saat tidak sedang berkuasa di pemerintahan, ada banyak potensi kekuatan
tergerus. Misal, PNS dan aparat pemerintah di Desa, sudah diluar kendali
Petahana,’’tanggapnya.
Di banyak peristiwa politik, kontestan yang didukung
penuh kekuatan rakyat, bisa menjerembabkan Petahana. Akademisi Universitas
Pembangunan Indonesia (UNPI) Manado itu mencontohkan Pilkada 2010 Bolsel,
Pilkada 2013 Bolmut dan Pilwako 2013 Kotamobagu.
Dari tiga Pilkada ini, paling dramatis di Bolsel. Pada
putaran kedua, Petahana Arudji Mongilong harus mengakui kelebihan adik iparnya,
Herson Mayulu. Sedangkan di Bolmut, Petahana Hamdan Datunsolang, dilawan Wakil
Bupati Depri Pontoh. Depri jadi kampiun dengan selisih suara signifikan. Akan
halnya di Kotamobagu. Djelantik Mokodompit diungguli Wawali Tatong Bara yang
menjadi rivalnya di Pilwako 2013.
Namun, menurut Mahmudin, politik tidak selamanya bulat.
Banyak terjadi, kemenangan justeru dituai setelah jeda beberapa periode.
“Kontestan yang pernah mengalami kekalahan, secara mengesankan
menjadi pemenang pada periode berikut, itu sudah terjadi di banyak
tempat,’’paparnya.
Menurutnya, banyak faktor penyebab petahana tumbang. Dari
banyak study, tumbangnya Petahana lantaran rakyat jenuh dan menginginkan
perubahan. “Pragmatisme pemilih berubah jadi militansi ketika muncul figure
yang ditindas. Biasanya, masyarakat pemilih akan menyatu pada figure
tertindas,’’tambahnya.
So, tak heran figure-figur Calon Bupati (Cabup) di
Boltim dan Bolsel, kini mulai bermunculan. Di Boltim, misalnya, sedang
dielus-elus Drs Umar Mamonto, birokrat yang berkarir di Kementerian Komunikasi
dan Informatika (Kemenkominfo) RI. Wilayah kerja lulusan Fisip Unsrat angkatan
86 ini, di Balai Pengkajian Pengembangan Komunikasi dan Informatika, meliputi 4
provinsi yakni Papua Barat, Maluku Utara, Gorontalo dan Sulawesi Utara. Umar
yang beristeri puteri dari Tutuyan berparas cantik, Dr Velma Buntuan MKes, menyatakan
siap maju di Pilkada Boltim.
Selain Drs Umar Mamonto, sejumlah birokrat, akademisi
dan pengusaha asal Boltim yang berada diluar daerah, juga sedang membidik kursi
bupati Boltim.
Bahkan, rival Sehan Landjar di Pilkada 2010, Sehan
Mokoagow, juga mulai dijagokan warga. Banyak menilai, pada Pilkada lalu Sehan
Mokoagow hanya membuat 1 kesalahan saja, yakni keliru memilih papan II.
Elektabilitas Mokoagow masih akan terdongkrak, karena
emosi Pileg dan Pilkada kali ini dianggap agak beda. “Itu bisa diperbaiki di
Pilkada 2015,’’kata Aziz, warga Boltim.
Akan halnya di Bolsel. Para petarung Pilkada 2010,
seperti Arudji Mongilong, Ahmad Yani Suratinoyo (AYS), kabarnya mulai
bergerilya. Secara gamblang, Arudji memang belum menyatakan sikap maju ke
Pilkada. Namun AYS, jauh-jauh hari sudah memproklamirkan diri di media social
(medsos), bakal menantang Petahana Herson Mayulu.
Sementara, di tengah geliat para kandidat bakal calon
bupati (balonbup) Bolsel mengais dukungan, beberapa warga Bolsel mengapungkan
beberapa figure alternative. Diantaranya Aditya Anugrah Moha (ADM) dan Anugrah
Beggy Gobel (ABG), digadang warga agar maju ke Pilkada. “Jika para senior masih
malu-malu, maka kita coba junior,’’kata Muthalib, warga Bolsel. Nah
lho!.
(timkabar)
Kepala Daerah (Kada) dan
Wakilnya tidak akur, bukan rahasia lagi. Fakta berceceran. Bahkan, tidak
sedikit dalam satu daerah terdapat ‘dua matahari’. Kada dan Wakilnya saling
berhadap-hadapan. Hubungan yang tadinya mutual, berujung konflik. Itu baru
sekelumit pasca terpilih.
Memang, merengkuh tahta, bukan
perkara gampang. Syukur, DPR merevisi pasal Pilkada; mengembalikan Wakil
sepaket dengan Kada untuk dipilih.
Hingganya, calon Kada
bisa berbagi energy. Terutama, basis dukungan Wakil dalam memperbesar raupan
suara.
KABAR, Utama – Pemaketan calon
Kada dan Wakil di Bolaang Mongondow Timur (Boltim) dan Bolaang Mongondow
Selatan (Bolsel), tinggal menunggu tahapan pilkada dari Komisi Pemilihan Umum
Daerah (KPUD) setempat.
Jika Pilkada Boltim
digelar 04 Oktober 2015 dan Bolsel 16 Desember 2015, sesuai kesepakatan
pemerintah dan DPR RI menyangkut jadawal penyelenggaraan Pilkada langsung dan
serentak, ketika membahas Rancangan
Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Maka, diperkirakan pemaketan
di Boltim dan Bolsel tinggal menghitung bilangan dua sampai tiga bulan kedepan.
“Bisa saja pemaketan Kada
dan Wakil di Boltim disahkan April dan Bolsel Juni, melihat jadwal
penyelenggaraan yang disepakati pemerintah dan DPR,’’kata pengamat Pilkada, Mahmudin
Kobandaha, SH, MH.
Bagaimana geliat para peminat
papan II (sebutan Wakil Kada, red), juga para calon Kada, jelang pemaketan.
Dari Bolsel, petahana Hi Herson Mayulu (H2M), secara terbuka saat mengukuhkan
ratusan pendukung menamakan diri Forward H2M, menyatakan sudah menyiapkan calon Wakil, pendampingnya di
Pilkada. “(calon Wakil) asli Bolsel,’’sebut Oku, sapaan Herson Mayulu.
Calon Kada lainnya di
Bolsel, Ahmad Yani Suratinoyo (AYS), sejauh ini belum menyentil siapa calon
Wakilnya. Menariknya lagi, sampai kini, baru H2M dan AYS yang berani menyatakan
diri maju sebagai calon Kada. Padahal, Bolsel memiliki segudang kader yang
layak memimpin daerah paling Selatan Bolaang Mongondow Raya (BMR) itu. Sebut
saja, Aditya Didi Moha (ADM) dan Anugrah Beggy Gobel (ABG). Dua tokoh muda ini
masing-masing punya nilai plus.
Akan halnya calon Wakil. Riston
Mokoagow yang pada Pilkada 2010, mendampingi AYS, kini sudah memperkuat gerbong
H2M. Riston, baru-baru dikukuhkan H2M sebagai personel Forum Bersama Tim
(Forbest) H2M.
Menurut tokoh pemuda
Posigadan, Rahwana Huko, Bolsel tidak kekurangan figure yang layak ke posisi
Wakil Kada. Dia lantas menyebut Iskandar Kamaru. “Dari Posigadan masih ada Iskandar
Kamaru. Juga Riston Mokoagow dan lainnya,’’kata Huko. Beberapa nama seperti
Abdul Razak Bunsal dan Samsul Badu juga disebut-sebut warga Bolsel pantas
mendampingi calon Kada.
Boltim setali tiga uang. Selain
petahana, Salim Landjar, calon Kada lainnya masih timbul tenggelam. Belakangan
ini, Sam Sachrul Mamonto dan Ahmad Alheid kembali diapungkan pendukungnya
sebagai calon Kada.
Kendati mengapung di
calon Kada, Ahmad Alheid ditapis warga Boltim layak ke papan II. “Mat (Ahmad
Alheid, red), layaknya di posisi wakil bupati,’’kata Dahlia, warga Tombolikat.
Deretan calon wakil yang
mengapung di Boltim adalah Medi Lensun, Uyun Pangalima, Rusdi Gumalangit, Argo
Sumaiku, dan Sehan Mokoagow.
Dari survey KABAR, figure yang dianggap layak sebagai calon pengendara DB 2 (mobil dinas Wakil Bupati, red) di dua daerah ini, umumnya hanya dikenal dari aktifitas mereka, sebagai politisi, professional dan birokrat. Meski kader daerah setempat, rata-rata warga yang ditemui mengaku tidak kenal dekat.
“Cuma tahu deng lia pa dorang di Koran. Di hajatan masyarakat jarang dapa lia,’’kata Rustaman Paputungan, warga Boltim, senada dengan Hasyim Thalib, warga Bolsel. Nah lho.
(timkabar)
 |
| Sehan Landjar |
Pasca tersingkir dari daftar calon peserta
Fit and Proper Tes (FPT) bakal calon Ketua DPC PDIP Boltim, Bupati Boltim,
Sehan Landjar bukan menjauh dari publik, sebagaiman dikira segelintir orang. Seperti
biasa, Eyang, sapaan akrabnya, tetap meluangkan waktu dengan santai menyambut
tetamu. Tak kecuali KABAR yang mewawancarainya, Senin (23/02/2015) di Tutuyan,
Bolaang Mongondow Timur. Berikut petikannya;
KABAR: Apa kabar pak Bupati?
Eyang: Alhamdulillah, sehat, baik (ramah, sambil
menebar senyum khasnya)
KABAR: Ada penilaian publik, bahwa Eyang cenderung tidak tetap dalam menentukan partai sebagai tempat berkarir
Eyang: Publik
siapa yang menilai?, soalnya kemana-mana warga meminta saya untuk gunakan KTP
lewat jalur independen. Undang-Undang juga kan memungkinkan itu. Namun semua itu
tergantung saya mau lewat apa? Kan lewat jalur independen juga belum pasti. Nanti
kita lihat saja perkembanganya. Lagian itu kan haknya saya lewat jalur
mana? tapi pada dasarnya untuk sementara ini, saya akan menyelesaikan tugas
saya dulu, kan belum selesai periode pertama.
KABAR: Lebih baik mana, seorang kepala daerah berpartai atau independen?
Eyang: Keduanya baik, tinggal tergantung dari kepala daerah itu sendiri, mau berpartai atau independen
KABAR: Karir eyang di politik bermula di Partai Bintang Reformasi (PBR), melalui PBR terpilih menjadi anggota DPRD di Gorontalo. Dengan koalisi partai juga Eyang diusung ke pilkada Boltim dan dipilih rakyat menjadi Bupati Boltim. Artinya, partailah yang menjadi kendaraan Eyang menuju jabatan politik. Sekarang apa Eyang merasa terlambat menentukan partai sebagai kendaraan utama menuju pilkada berikutnya, atau Eyang punya pilihan lain selain menggunakan kendaraan partai?
Eyang : Tidak ada yang terlambat?, dan soal saya mau di partai politik mana, itu adalah hak saya. Tapi sejauh ini saya masih belum menentukan sikap mau gunakan partai mana. Tapi memang sudah ada partai yang menawarkan untuk digunakan sebagai kendaraan ke Pilbup, seperti Partai Hanura, PKB, Partai Demokrat, Partai Nasdem, PKS. Dan jujur sejauh ini sudah ribuan KTP rakyat yang mau di kasih, jika saya lewat jalur independen. Tapi saya masih belum nyatakan sikap
KABAR: Lebih baik mana, seorang kepala daerah berpartai atau independen?
Eyang: Keduanya baik, tinggal tergantung dari kepala daerah itu sendiri, mau berpartai atau independen
KABAR: Karir eyang di politik bermula di Partai Bintang Reformasi (PBR), melalui PBR terpilih menjadi anggota DPRD di Gorontalo. Dengan koalisi partai juga Eyang diusung ke pilkada Boltim dan dipilih rakyat menjadi Bupati Boltim. Artinya, partailah yang menjadi kendaraan Eyang menuju jabatan politik. Sekarang apa Eyang merasa terlambat menentukan partai sebagai kendaraan utama menuju pilkada berikutnya, atau Eyang punya pilihan lain selain menggunakan kendaraan partai?
Eyang : Tidak ada yang terlambat?, dan soal saya mau di partai politik mana, itu adalah hak saya. Tapi sejauh ini saya masih belum menentukan sikap mau gunakan partai mana. Tapi memang sudah ada partai yang menawarkan untuk digunakan sebagai kendaraan ke Pilbup, seperti Partai Hanura, PKB, Partai Demokrat, Partai Nasdem, PKS. Dan jujur sejauh ini sudah ribuan KTP rakyat yang mau di kasih, jika saya lewat jalur independen. Tapi saya masih belum nyatakan sikap
KABAR: Konsekuensinya
Eyang tidak bersegera menentukan partai, berimbas pada dukungan politik
anggaran di DPRD. apa ini sebuah ganjalan bagi pemerintahan Eyang sekarang ?
Eyang : Selama ini tidak ada yang mengganjal pemerintahan Bersemi. Semua baik-baik saja dan bahkan ada teman saya Bupati yang ada di Gorontalo, Hamim Pou seperti saya, tapi pemerintahannya sampai kini baik-baik saja. Jika DPRD mengganjal, berarti harus berurusan dengan rakyat, karena mereka adalah wakilnya rakyat dan saya ini menjalankan tugas karena rakyat, jadi aman-aman saja.
DPRD juga kan bukan raja, mereka juga selalu diawasi rakyat dan semua 20 anggota legislative Boltim mendukung program, jika ada yang dikoreksi itu biasa, karena itu tugas DPRD.
KABAR: Bagaimana dukungan Fraksi PDIP di DPRD pada pemerintahan Eyang, yang tak lain kadernya adalah wakil Bupati yang mendampingi Eyang ?
Eyang : Bukan hanya Fraksi PDIP di DPRD mendukung program pemerintah Bersemi, tapi semua fraksi di kantor DPRD mendukung program pemerintah
KABAR: Bagaimana hubungan, komunikasi Eyang dengan Wakil Bupati Medy Lensun ?
Eyang : Soal hubungan saya dengan adinda Medy Lensun baik-baik saja, tidak persoalan, komunikasi juga lancar tak ada kendala
Eyang : Selama ini tidak ada yang mengganjal pemerintahan Bersemi. Semua baik-baik saja dan bahkan ada teman saya Bupati yang ada di Gorontalo, Hamim Pou seperti saya, tapi pemerintahannya sampai kini baik-baik saja. Jika DPRD mengganjal, berarti harus berurusan dengan rakyat, karena mereka adalah wakilnya rakyat dan saya ini menjalankan tugas karena rakyat, jadi aman-aman saja.
DPRD juga kan bukan raja, mereka juga selalu diawasi rakyat dan semua 20 anggota legislative Boltim mendukung program, jika ada yang dikoreksi itu biasa, karena itu tugas DPRD.
KABAR: Bagaimana dukungan Fraksi PDIP di DPRD pada pemerintahan Eyang, yang tak lain kadernya adalah wakil Bupati yang mendampingi Eyang ?
Eyang : Bukan hanya Fraksi PDIP di DPRD mendukung program pemerintah Bersemi, tapi semua fraksi di kantor DPRD mendukung program pemerintah
KABAR: Bagaimana hubungan, komunikasi Eyang dengan Wakil Bupati Medy Lensun ?
Eyang : Soal hubungan saya dengan adinda Medy Lensun baik-baik saja, tidak persoalan, komunikasi juga lancar tak ada kendala
Eyang : Soal blusukan itu memang sudah sifat saya sejak dulu, dan itu tidak dibuat-buat. Karena jika dibuat-buat akan kaku pastinya. Soal program kepada rakyat kecil, banyak yang sudah saya lakukan seperti bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk warga yang tak ada rumah, dan yang ada rumah kemudian dibuat sehingga layak untuk ditempati, dan masih banyak lagi. Karena intinya rakyat ini banyak keinginan, dan itu harus direalisasikan oleh kepala daerah, karena sudah menjadi tanggung jawab kita sesuai yang tertera dalam visi misi Bersemi
KABAR: Sebagai Bupati, Eyang nyaris tidak menggunakan protokoler yang membatasi Eyang. Karena itu rakyat, siapa pun, dengan leluasa bisa menemui Eyang dimana saja. Barangkali itu yang kemudian membuat segelintir orang menjadi rewel ketika Eyang pada waktu tertentu tak bersua. Ataukah saking dekatnya dengan masyarakat, lalu aspirasi yang ditangkap Eyang ditafsir sebagai janji, apakah Eyang merasa seperti itu ?
Eyang : Kita ini dipilih oleh rakyat. Jadi jika ada rakyat yang datang mengeluh, itu hal biasa dan harus ditolong. Karena itulah intinya Demokrasi. Dan soal janji itu memang sudah seharusnya, karena warga banyak maunya dan harus dipenuhi semua, karena ada uang rakyat yakni APBD. Tinggal dilihat anggarannya, cukup tidak memasukkan permintaan rakyat selama lima tahun ini. Indonesia saja sudah 69 tahun merdeka dan sudah triliunan dana yang telah habis. Tapi belum semuanya terpenuhi keinginan rakyat, karena keinginan rakyat ini variatif. Contohnya, jika Anda tanya sama warga A yang mempunyai kepentingan dan terpenuhi keinginannya, pasti dia katakan puas. Namun jika Anda tanya sama warga B, pasti dia katakan belum, karena keinginan itu bervariasi tergantung orangnya
KABAR: Boltim sekarang sudah berubah jauh dibanding sebelum mekar dari Bolmong. Perubahan besar terjadi di kepemimpinan Eyang sekarang. Apa yang Eyang rasakan masih kurang, yang perlu dibangun atau dibenahi ?
Eyang: Kurangnya masih banyak, karena setiap hari pasti banyak kebutuhan masyarakat, tak akan pernah habis. Siapa pun kepala daerah yang akan menjabat di Boltim nanti. Seperti yang kalian lihat selama ini, sudah banyak yang saya buat dan itu demi rakyat Boltim. Nanti rakyat yang menilainya. Namun itu semua masih belum seberapa, karena masih banyak yang harus dikerjakan. Dan 95,8 persen program itu di visi misi Bersemi sudah berhasil. Bahkan saya mau, diakhir masa jabatan, saya akan jabarkan dimuka umum, dihadapan masyarakat, sudah sejauh mana progres kegiatan pemerintah.
Coba Anda lihat, di daerah mana dalam waktu empat tahun sudah 240 Kilometer jalan perkebunan
KABAR: Apa keinginan Eyang pada rakyat Boltim ?
Eyang : Keinginan saya masih banyak, dan jika dipilih untuk kedua kali, saya akan buat Boltim seperti kota Manado. Namun itu tergantung dana, karena untuk merubah Boltim seperti Kota Manado dananya harus besar dan bertahap. Karena untuk merubah sesuatu bukan seperti yang dilakukan oleh jin dan jun? (terkekeh)
KABAR: Jika diberi amanat untuk memimpin pada periode kedua, apa yang dipikirkan Eyang demi kemajuan Boltim ?
Eyang : Jika diminta, dibutuhkan rakyat Boltim saya siap. Bergantung 57 ribu pemilih rakyat pemegang hak kedaulatan. Dan jika tidak dibutuhkan lagi, tidak masalah. Pekerjaan juga masih banyak. Bahkan jika ada tawaran kepada saya untuk memberikan kuliah umum, datang di rumah kopi jadi instruktur rakyat kecil ndak masalah.
(modrik)
Langganan:
Postingan (Atom)
