 |
| Pengurus KSU Harus Sabar dikukuhkan. |
KABAR,Bitung - Sekrertaris Kota Bitung Drs.
Edison Humiang,M.Si, melantik Pengurus Koperasi Serba Usaha (KSU) “Harus Sabar”
yang digelar oleh, di Kompleks Pasar Pinasungkulan Kelurahan Sagerat Weru
Kecamatan Matuari, Jumat (21/11).
Kepengurusan yang dilantik ini merupakan upaya
kerjasama Dinas Koperasi dan UKM bersama para pedagang. Turut Hadir Dalam
Pelantikan tersebut, Kadis Koperasi dan UKM, Kadis Pasar Kota Bitung, Dra. Rita
Tumewu, serta sejumlah SKPD terkait juga para pedagang Pasar Pinasungkulan.
Pelantikan Pengurus ditandai dengan
pengambilan sumpah dan janji sekaligus peandatanganan dan penyerahan berita
acara, dilanjutkan dengan pembukaan kain
selubung papan nama KSU "Harus Sabar" oleh Humiang.
Sementara, Humiang dalam sambutan
menyampaiakan dengan terbentuknya pengurus dan KSU ini maka kedepan nanti akan
menjadi suatu wadah dalam mengerahkan aktivitas bagi para pedagang pasar
Pinasungkulan untuk lebih mengoptimalkan guna kemajuan usahanya, juga dalam membantu masyrakat dan Pemerintah
dalam pencapaian suatu pembangunan menuju kesejahteraan.
Ditambahkannya, pengurus KSU “Harus Sabar”
diminta perlu adanya pengurusan pengelolaan yang baik dan dapat melaksanakan
aktivitas dan tanggungjawab secara profesional. “Juga diharapkan terarah
terutama dalam bidang usaha agar pencapaian kipra dan tujuan bersama pedagang
dapat berjalan dengan baik,“ tegasnya.
Pengurus pedagang pasar juga berkesempatan
mengungkapkan terimakasih kepada Pemerintah Kota Bitung atas bantuan dan
dukungan sehingga kepengurusan KSU “Harus Sabar” dapat terbentuk. (AS)
KABAR,Bitung
– Dalam waktu dua hari terakhir media massa lokalan dihebohkan dengan adanya
insiden kekerasan oleh Tenaga Harian Lepas (THL) kepada Kepala Dinas
Perhubungan Kota Bitung, Oktav Kandoli. Insiden ini berawal saat Kandoli
memergoki salah satu THL berinisial E, dalam keadaan sedang mabuk miras, jumat
pekan lalu.
Kandoli
yang merasa bertanggung jawab atas anak buahnya, langsung menegur yang
bersangkutan. Tak terima ditegur atasannya, E langsung berkoar-koar seraya
menantang Kandoli berkelahi.
Kandoli
yang dikonfirmasi wartawan, Kamis (30/10), menyatakan bahwa tidak benar dirinya
ditantang berkelahi. Ia menganggapnya itu hanyalah insiden kecil. Bahkan,
dengan tegas Kandoli menyatakan pihaknya masih memberikan kesempatan kepada THL
bersangkutan untuk memperbaiki kesalahannya.
“Hanya
insiden kecil saja. Kalau memang yang bersangkutan menantang saya berkelahi,
itu tidak saya dengar, karena sesudah saya pergoki, saya langsung kembali masuk
ke ruangan. Urusan itu sudah diserahkan kepada Sekretaris Dinas untuk
menanganinya. Beliau sudah melakukan pembinaan langsung kepada yang
bersangkutan. Tinggal sekarang yang bersangkutan saja. Apakah mau berubah
dengan memperbaiki sikapnya ataukah tidak,” pungkasnya. (AS)
 |
| Frits Loppies |
KABAR,Bitung
– Kabar gembira bagi para pelanggan Kartu telkom Flexi. Pasalnya, setelah
sekian lama belum ada modifikasi dan pengembangan bagi kartu selular andalan
Telkom itu, kini muncul kebijakan PT Telkom untuk memigrasikan kartu Flexi
menjadi pelanggan kartu Telkomsel, yakni tepatnya Kartu Simpati.
“Memang
sudah ada kebijakan untuk memigrasikan pelanggan kartu Flexi ke Kartu Simpati.
Aplikasinya pada masing-masing Plaza sudah terpasang dan sudah dipersiapkan.
Namun, tanggal tepatnya migrasi Kartu Flexi ke Kartu Simpati, khusus untuk
wilayah Sulawesi Utara sendiri masih belum diberitahukan. Karena, di wilayah
Indonesia bagian Barat, sudah mulai dilaksanakan,” ujar Kepala Kantor Daerah
Telekomunikasi (Kandatel) Kota Bitung, Frits Loppies, kepada KABAR, Kamis
(30/10).
Menurutnya,
peminta Kartu Flexi sendiri terbilang cukup banyak di kawasan regional Sulawesi
Utara. Sayangnya, pengembangan teknologi berbasis CDMA ini tidak didukung
dengan pengembangan berbagai produk dan separe part yang memadai. Belum lagi
Stasiun Transmisi Otomat (STO) yang tersedia di lapangan, hampir seluruhnya
berbasis pengembangan teknologi GSM. Sehingga, kondisi ini tentu mempersulit
pengembangan kartu/produk andalan dimaksud.
“Kalau
mau dibilang minat, pelanggan CDMA justru cukup banyak. Namun, produksi spare
part maupun pengembangan teknologi CDMA ini sudah sangat terbatas di lapangan.
Kalaupun ada spare part atau produk CDMA, itu hanya sisa dari hasil
pengembangan yang lalu. Inilah kendala yang kami hadapi,” tegasnya.
Tentang
sosialisasi migrasi Kartu Flexi ke Kartu Simpati, terangnya, ada beberapa
alternatif yang sedianya digunakan. Seperti melakukan sosialisasi melalui media
massa, atau juga media sosial. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan
diberitahukan melalui pemberitahuan tertulis yakni surat kepada pelanggannya.
Dari
sisi tenaga aplikator migrasi, tambahnya, pada masing-masing plaza sudah
disediakan tenaga ahli khusus yang mema memang disediakan langsung dari
perusahaan induk yakni Telkom Group. (AS)
 |
Oktav Kandoli |
KABAR,Bitung – Operasi Tarsius yang intensif digelar Dinbas Perhubungan Kota Bitung
bekerjasama dengan Satuan lalu Lintas (Satlantas) Polres Bitung, beberapa hari
terakhir, semata-mata untuk melakukan pemeriksaan atas angkutan kota yang
bero-perasi di wilayah ini. Selain administrasi atau surat-surat kelengkapan
kendaraan berm-otor, turut diperiksa alat kelengkapan dan keselamatan yang ada
pada kendaraan pengangkut dimaksud. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas
Perhubungan Kota Bitung, Oktav Kandoli, kepada wartawan, Kamis (30/10).
“Ini
lebih diintensifkan kepada kelengkapan beroperasi kendaraan angkutan umum,
sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu
Lintas Jalan Raya. Yang kami periksa apakah kendaraan tersebut laik berjalan
ataukah tidak,” ujarnya.
Menurutnya,
operasi khusus ini semata-mata untuk memberikan kenyamanan baik bagi
pebngemudi, penumpang maupun pejaklan kaki yang berada di jalan. Dimana,
kelayakan operasi sebuah kendaraan turut berpengaruh pada tingkat keselamatan
para pengguna jalan.
“Kalau
sebuah kendaraan sudah tidak laik jalan dan kemudian dibiarkan berjalan atau
beroperasi, maka itu berarti sebuah tindakan yang melanggar undang-undang yang
berlaku. Ini yang kami galakkan. Sehingga, kenyamanan pengendara dan penumpang
maupun keselamatan para pengguna jalan juga benar-benar terjamin,” jelasnya.
Dalam
operasi ini, tegasnya, pihaknya hanya melakukan pemeriksaan atas kendaraan
angkutan umum seperti angkutan kota (angkot). Namun, dalam beberapa hari
kedepan, pihaknya akan melakukan operasi yang sama tetapi akan dikhususkan bagi
kendaraan angkutan khusus, tepatnya mini bus atau juga truk. (AS)
 |
KABAR,Bitung-Setelah
menempati posisi ketiga besar dalam penilaian Low Carbon Model Town (LCMT),
kini Kota Bitung boleh berbangga berada dalam posisi dua besar peringkat LCMT
yang diikuti oleh 19 negara Asia Pacific. Namun, hasil ini masih belum paten
dikarenakan hasil penilaian LCMT sendiri akan diumumkan pada pekan depan.
Beranjaknya posisis Kota Bitung menjadi peringkat dua besar ini terkuak dalam
keterangan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota
Bitung, Audy Pangemanan, kepada wartawan, Kamis (30/10).
Sebelumnya,
wakil Indonesia yang diusulkan adalah Kota Surabaya yang merupakan kota
terbesar kedua setelah Kota Jakarta. Namun, para juri justru tertarik dengan
Sulawesi Utara. Bahkan, Kota Tomohon juga sudah diusulkan untuk menjadi wakil
dalam LCMT ini. Sayangnya, para juri justru lebih tertarik dengan Kota Bitung.
Sehingga, Kota Bitung pun dipilih untuk menjadi wakil Indonesia dalam penilaian
LCMT itu.
“Apa
sih yang bisa ditonjolkan Kota Bitung? Padahal Kawasan Ekonomi Khusus sendiri
kan belum terbangun. Jangan salah menilai. Dalam LCMT ini ada dua kategori kota
yang dinilai yakni kategori kota dengan konsep pembangunan yang belum terbangun
(brownfield-Red) dan konsep kota dengan pembangunan sudah terbangun (green
field-Red). Sebu, kota kedua terbesar di Philipin setelah Davao, sudah
mengajukan konsep greenfield. Begitupun dengan Tiangjin di China. Namun, Bitung
justru mengajukan konsep brownfield, justru mampu menduduki peringkat kedua
polling sementara, tepat setelah Tiangjin,” ujarnya.
Menurutnya,
Kota Bitung dalam penilaian LCMT ini menjual konsep pembangunan KEK yang
kedepannya rendah karbon. Sinergitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Kota, justru sangat diapresiasi oleh para juri saat
melakukan kunjungan ke Kota Bitung beberapa waktu lalu. Apalagi, ini ditunjang
dengan adanya PP No 32 tahun 2014 tentang KEK, Peraturan Daerah, baik Gubernur
maupun Walikota, justru menunjang program pembangunan yang ramah lingkungan
sesuai dengan konsep pembangunan yang sudah ditetapkan.
Selain
segi peraturan yang menunjang kegiatan pembangunan kota, terangnya, faktor
kedua yang dinilai mampu menopang konsep yang diajukan oleh Kota Bitung adalah
banyaknya Kabupaten/Kota di Indonesia yang sementara gemar berkembang dan getol
melakukan pembenahan dalam berbagai bidang. Jika saja Kota Bitung tidak
diberikan kesempatan untuk berpartisipasi, maka kemungkinan besar daerah-daerah
lain akan melangsungkan pembangunan yang juga tidak peduli ataupun tidak ramah
lingkungan.
“Jika
Kota Bitung diberikan kesempatan, maka ada ratusan darah lainnya juga akan
meniru konsep pembangunan yang dilakukan Kota Bitung dengan kadar karbon yang
rendah serta ramah lingkungan. Dan, ini bukan saja berdampak bagi Sulawesi
Uatar, tetapi berdampak juga bagi Indonesia bahkan Asia Pacific,” tegasnya.
Faktor
penunjang lain pertimbangan Kota Bitung dalam penilaian kota dengan rendah
karbon, tambahnya, adalah Bitung merupakan kota industri dan pelabuhan yang
sekaligus masih memiliki cagar alam, tepatnya hampir 50% luas wilayah
daratannya merupakan hutan. Sementara kota lain, justru memiliki kawsan hijau
penunjang konsep perkotaan yang jauh lebih rendah.
“Kota
ini masih memiliki Taman Wisata Alam seperti Tangkoko-Batuputih dan Batu Angus.
Otomatis pembangunan kedepan kita harus memperhatikan hutan dan kekayaan alam
ini yang masih ada dan akan terus kita pelihara dengan baik,” terangnya.
Selain
menjaga agar tidak terjadinya perambahan hutan, ada juga upaya masiv dari
pemerintah dan masyarakat seperti penggalakan penanaman pohon, baik di tepi
jalan, ruang terbuka kosong hingga menjadi ruang terbuka hijau. Sehingga dari
sisi keunikan, Kota Bitung justru menonjolkan konsep pembangunan yang rendah
karbon dibandingkan dengan kota industri lainnya yang sudah membangun dan
sementara mengupayakan untuk merendahkan karbon dalam wilayahnya.
“Karena
itu kami sangat butuhkan dukungan dari seluruh stakeholder yang ada. Doakan
saja Kota Bitung bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Dan kalau memang kita
menang, maka daerah lain akan mencontoh ke Kota Bitung,” pungkasnya. (AS)
Menurutnya, konflik yang paling sering terjadi adalah pada negara-negara dunia ketiga. Dengan sumber dan potensi konflik adalah krisis sumber daya alam seperti air, sumber energi, SDA lainnya, hingga krisis pemerintahannya sendiri. Konflik yang terjadi ini kemudian diakomodir oleh media massa yang dikonsumsi oleh warga dunia.
Sayangnya, warga sendiri terprovokasi dengan konflik itu dan kemudian menciptakan primordial bahwa agama adalah segalanya. Ujung-ujungnya, segala sesuatu diukur beradasarkan agama, bukan lagi dinilai berdasarkan kompetensi maupun kapabiltasnya.
Kota Bitung sendiri, terangnya, berpotensi untuk terjadinya konflik horizontal yakni konflik suku dan agama. Karena itu, pemerintah daerah sering menggalakkan upaya untuk meningkatkan toleransi antar umat beragama di tengah-tengah masyarakat Kota Bitung. “Yang pemerintah daerah galakkan adalah meningkatkan toleransi antar umat beragama. Tepatnya kita harus saling menghargai satu agama dengan agama yang lainnya. Karena itu, saya himbau kepada seluruh warga untuk tidak menjadi orang Kristen maupun tidak menjadi orang Islam yang sama seperti diluar sana. Tetapi, jadilan orang Kristen dan orang Islam Kota Bitung, yaitu orang Kristen dan orang Islam yang sama-sama mencintai Kota Bitung, Sulut dan mengupayakan kedamaian di daerah yang kita cintai ini,” ujarnya.
Apalagi menurut Kaloh, keberadaan kota Bitung yang strategis dengan hadirnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), demikian kota Cakalang menjadi pintu masuk atau pintu gerbang ekonomi Asia Pasifik melalui jalur laut pelabuhan Samudera Bitung yang kini dikembangkan sebagai HUB Port. Apabila jalur-jalur ini sudah terbuka, maka arus perputaran perekonomian akan berlangsung dengan sangat cepat. “Jalur-jalur sudah akan dibuka, nantinya akan ditunjang dengan keberadaan jalan TOL Bitung-Manado dan jalur-jalur lain sebagai penghubung yang sementara dirancang pembangunannya. Itu berarti, kedepan Sulawesi Utara ibarat gula, dan semut akan datang dengan sendirinya. Intinya akan banyak perluasan bisnis di daerah ini,” sebut Kaloh.
Untuk itu tonaas Brigade Manguni (BM) Bitung mengingatkan, dengan meningkatnya pembangunan dan daya saing, masuknya berbagai etnis untuk mengais pekerjaan di Sulut jelas akan berdampak terhadap kerawanan sosial di masyarakat. Apalagi dengan sengaja membawa-bawa nama agama sebagai tameng. “Olehnya, sedini mungkin permasalahan ini harusnya diredam, secepatnya diwaspadai,” tandas Kaloh.
Sebab dalam sebuah konflik tegasnya, yang menjadi korban bukan saja kubu-kubu yang bertikai, namun yang paling menderita adalah masyarakat dalam lokasi dimana sebuah konflik itu terjadi. Bahkan mungkin, kondisi ini kemudian diperparah dengan keterlibatan para petinggi atau pejabat hingga pemuka masyarakat seperti tomas dan toga, hingga elemen pendukung lainnya. “Jangan mengaku pejabat, atau ketua organisasi atau juga pemimpin masyarakat, kalau tidak mampu mengatur dan membimbing masyarakat atau anggota yang terlibat dalam kelompok masyarakat dan organisasi itu sendiri. Selaku pemerintah daerah, kami menghimbau agar berhenti dengan mengangkat bendera agama, bendera suku, atau juga bendera golongan. Siapa saja oknumnya, kalau berada di Kota Bitung, berarti dia warga Kota Bitung. Itu berarti dia harus bersama-sama dengan pemerintah daerah maupun dengan seluruh lapisan masyarakat, menangkis berbagai upaya yang datang dari luar untuk memecah belah kergaman dan kerukunan yang sudah terbina baik selama ini,” tukasnya.(AS)
 |
| Max J. Lomban,SE,M.Si |
KABAR,Bitung-Lagi-lagi
pemerintah dan masyarakat Kota Bitung boleh berbangga karena diberikan
kesempatan berbicara di tingkat nasional. Kali ini, Pemerintah Kota Bitung
diundang untuk membawakan materi oleh Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB), di Grage Horizon Hotel, Provinsi Bengkulu, sejak
13 s/d 15 Oktober 2014.
Dan mewakili Pemerintah
Kota Bitung dalam kesempatan ini adalah Wakil Walikota Bitung Max J.
Lomban,SE,M.Si. Saat menyampaikan materi BPBD ini, Lomban didampingi Kepala
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kota Bitung, Drs. Adri Supit, serta
Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Bitung, Drs. Jeffry Wowiling.
Hadir pula dalam acara tersebut Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana, DR. Syamsul Maarif serta pejabat BNPB lainnya. Turut hadir juga dalam
acara tersebut Gubernur Bengukulu juga para Gubernur, Bupati/Walikota se
Indonesia, pejabat Kementrian Lingkungan Hidup, BPPT, Kemendagri, unsur
TNI/Polri, para akademisi, pemerhati lingkungan dan bencana serta seluruh
kepala BPBD prov/kab/kota se Indonesia.
Topik
materi yang dibawakan Lomban yakni “Kebijakan Pengurangan Resiko Bencana Dan
Adaptasi Perubahan Iklim Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah”.
Lewat
undangan ini Kota Bitung dinilai oleh Pemerintah Pusat sebagai Daerah yang
dapat dijadikan contoh sebagai Kota yang memiliki Rencana Penanggulangan
Bencana Tahun 2013–2017. “Ini kami diwujudkan dalam Peraturan Daerah (Perda)
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana serta telah memadukan
Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) tersebut kedalam (Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah) RPJMD termasuk rencana kerja tahunan SKPD” ujarnya.
Selain itu,
tambahnya, mendukung rencana penanggulangan bencana yang tertuang dalam RPJM
tadi, Kota Bitung juga telah mempersiapkan diri sebagai satu-satunya kota di
Indonesia sebagai modal kota yang rendah karbon (Low Carbon Model Town).
(AS)
Langganan:
Postingan (Atom)
