Select Menu
KABAR TEKNOLOGI GIF


Slider

Travel

Performance

‹
›

Cute

My Place

Olahraga

Racing

Pasar Sentral di Dulangon



Ilustrasi
KABAR, Bolmong—Bupati Bolmong, Hi Salihi Mokodongan (HSM)
menilai, kondisi pasar Lolak yang makin menyempit, berada di jantung Kota, tidak memadai untuk dikembangkan.

Karena itu, Pemkab Bolmong berencana merelokasi pasar ke area yang lebih luas yakni di Desa Dulangon.

“Pasar nanti di Dulangon sebagai pasar Sentral. Pemkab Bolmong tahun 2015 ini  terus berupaya melobi dana APBN di Kementerian Perindag untuk pembangunan pasar Sentral ini di Dulangon. Jika disetujui maka pembangunannya dimulai tahun ini,’’terang Bupati HSM.

Sedangkan, eks pasar Lolak, akan menjadi pusat pertokoan modern. “Karena letaknya di jantung Kota Lolak, maka lokasi eks pasar Lolak menjadi kawasan pertokoan modern,’’tambahnya.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag)
Bolmong, Ir George Tanor, mengungkapkan, pembangunan fasilitas publik tersebut sudah diusulkan ke Kementerian Perindag. Diproyeksikan, pembangunan pasar Sentral di Dulangon berbandrol Rp10 miliar. “Pembangunannya diperkirakan dimulai pada akhir 2015 ini,”kata George.

(santo)
- -

Prioritaskan Anggaran Untuk Rakyat


Sehan Landjar,
KABAR, Boltim—Kiprah Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sehan Landjar SH, semenjak mengemban amanah rakyat memimpin daerah setempat, dinilai membawa banyak manfaat dan sarat prestasi.
Sejumlah warga yang bersua dengan KABAR, Senin (25/05/2015), membeber fakta-fakta berkenaan dengan penilaian tersebut. “Eyang (Bupati Boltim, Sehan Landjar, red) barangkali adalah satu-satunya kepala daerah yang menghibahkan anggaran pengadaan mobil dinasnya untuk dialihkan ke pengadaan mobil ambulans. Dan ambulans itu adalah satu-satunya tercanggih di Asia Tenggara, karena bisa melayani ratusan pasien sekaligus, dan ambulans itu ada di Boltim,’’beber Mama Wawan, warga Kotabunan.
Ia menuturkan, sejak 2011, Sehan Landjar menggunakan mobil pribadinya dalam menjalankan tugas Bupati Boltim. “Padahal sebagai Bupati, Eyang berhak menggunakan mobil dinas yang diadakan Pemda. Tapi Eyang menghibahkan anggaran mobil dinasnya itu sejak 2011, dan dialihkan untuk pengadaan mobil ambulans. Ini ukuran kecintaan Eyang pada rakyat, sehingga memprioritaskan kebutuhan rakyat,’’jelas perempuan berjilbab ini.
Fakta lain mengenai tata kelola keuangan, beberapa PNS mengakui kalau Bupati Sehan Landjar sangat menaruh perhatian besar pada terselenggaranya tata kelola keuangan yang baik.
“Di Bolaang Mongondow Raya, Boltim adalah daerah otonom termuda, pemerintahannya masih baru. Akan tetapi, dibawah kepemimpinan Bupati Sehan Landjar, Boltim mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini membuktikan bahwa Eyang sanggup mengemban tugas pemerintahan, mengelola anggaran dengan baik yang didukung penuh aparatur PNS,’’papar salah satu PNS.
Di mata masyarakat Boltim, Bupati Boltim Sehan Landjar, anti terhadap nepotisme. Salah seorang warga, mengungkap fakta tentang keluarga dekat, kakak-adik Bupati Boltim Sehan Landjar. “Seantero Boltim pasti kenal kakak Bupati Boltim, yang akrab disapa Aba’ Ali. Beliau sejak dulu, hingga adiknya menjabat Bupati, tidak punya rumah. Begitu juga lainnya, saudara sekandung Bupati, mereka hidup sederhana. Terkadang ada pejabat merasa prihatin melihat kehidupan keluarga Bupati, berani menantang Bupati dan memberi keluarganya kebutuhan sandang dan pangan seadanya,’’ungkap warga Boltim.(timkabar)   


Melayani 1 X 24 Jam


SISI lain mengenai Bupati Bolaang Mongondow Timur, Sehan Landjar SH, banyak ditemui Koran KABAR, ketika melakukan perjalanan jurnalistik di daerah otonom baru itu.
Adalah pesta pernikahan putra Sehan Landjar yang digelar sekira 2 tahun lalu. Beberapa warga yang bersua, Senin (25/05/2015), menuturkan, saat pelaksanaan pesta penikahan putranya, Bupati Boltim sama sekali tidak menyediakan wadah (pundi) bagi masyarakat Boltim untuk menaruh amplop yang isinya uang, layaknya orang datang sebagai undangan hajatan pesta.
“Pada saat pesta pernikahan anak Bupati, masyarakat justru diangkut dengan armada yang disediakan Bupati, dan selesai acara dihantar pulang dengan membawa amplop. Karena apa, Bupati memposisikan masyarakat sebagai masyarakat adat,’’kata Papa Hidayat, warga Boltim yang mengaku terkesan dengan peristiwa itu.
Hal lain yang diungkap warga Boltim, adalah tentang kesediaan Bupati Sehan Landjar, melayani masyarakatnya, tanpa mengenal waktu. “Di mana pun, dalam kondisi apapun, Bupati Sehan Landjar selalu punya waktu untuk masyarakat. Mungkin beliau Bupati yang melayani rakyat 1 X 24 jam. Urusan sakit pun beliau melayani. Jadi, saya memerkirakan Bupati Sehan Landjar barangkali adalah Bupati yang tidak punya uang banyak sekarang ini,’’.(*)
- -
Fenomena anggaran pejabat bersumber dari APBD, menjelma ke pemenuhan fasilitas milik pribadi pejabat di Bolaang Mongondow Raya (BMR, mulai terkuak.
Tampaknya, Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) menjadi lokomotifnya. Ini setelah aparat Kejaksaan Negeri (Kejari) Boroko, menetapkan dua tersangka, SP dan GAS, dalam kasus dugaan korupsi anggaran pelaksanaan pengadaan perlengkapan dan pemeliharaan Rumah Dinas (Rudis) Wakil Bupati (Wabup) Bolmut tahun 2013 berbandrol Rp 930 juta, yang dialihkan ke rumah pribadi Wabup.


KABAR, Bolmut—Pasca penetapan SP dan GAS sebagai tersangka, pihak Kejari Boroko, meningkatkan pengungkapan kasus dugaan tindak pidana korupsi anggaran Rudis Wabup Bolmut ke tahap penyidikan.
Kajari Boroko, Dwiyanto Prihartono SH MH, menyatakan, proses penyidikan berlangsung hingga dua bulan. “Pada pengembangan, kemungkinan besar tersangkanya bisa bertambah,’’kata Prihartono.
Dalam kasus ini, Wabup Bolmut, Suriansyah Korompot SH dan isterinya, Rahma Lulu Patadjenu, telah diperiksa sebagai saksi.
Bagaimana dana pelat merah ini menjelma pelat hitam?. Informasi yang dirangkum KABAR dari berbagai sumber, termasuk di DPRD Bolmut yang pernah menggelar hearing terkait kasus itu, bahwa terjadi kekeliruan nomenklatur atau tata nama anggaran. “Itu (kekeliruan nomenklatur) yang mengapung di hearing DPRD,’’kata Mikdat Yarbo, mantan anggota DPRD Bolmut.
Akan tetapi, dalam proses penyelidikannya, pihak Kejari Boroko menemukan bukti permulaan, tentang adanya tindak pidana korupsi. Kemudian Kejari Boroko menetapkan SP dan GAS sebagai tersangka.
Beredar kabar, proses pengalihan anggaran Rudis Wabup Bolmut ke rumah pribadi Wabup Suriansyah Korompot, selain melibatkan SP dan GAS sebagai pengelola anggaran, atas arahan dari beberapa pejabat Bolmut.
“Beberapa pihak di Bolmut, punya rekaman pengakuan dari pihak terkait anggaran Rudis Wabup, kalau arahan pengalihan dana APBDP 2013 untuk rudis Wabup ke rumah pribadi Wabup adalah arahan dari beberapa petinggi Pemkab Bolmut,’’tutur sumber.
Senada dengan itu, tersangka SP, saat dihubungi beberapa media, menyatakan dirinya hanyalah kuasa anggaran dan bukan pengguna anggaran atau yang menikmatinya. “Disayangkan saya dijadikan tumbal,"ucapnya.
Menurut SP, jika proses ini akan diseriusi, berarti pengusutannya perlu dilakukan hingga keakar dan jangan pandang bulu. SP juga mengatakan kasus ini bakal ramai karena semuanya akan terungkap dari hulu hingga hilir.Nah lho.

(timkabar)


- - - - -

  • Diduga Data BPJS Abal-abal



KELIRU: Data BPJS pada pemegang kartu BPJS di Boltim tidak sinkron dengan data sebenarnya.
KABAR, Boltim - Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Pemerintah pusat  berupa Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan, dinilai telah merugikan masyarakat.  

 Data yang diperoleh KABAR, Minggu (15/03/2015), data di kartu BPJS kesehatan dan elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) milik warga di desa Motongkad Utara, Kecamatan Nuangan dikeluarkan pihak BPJS Kotamobagu pada tahun 2014, datanya berbeda.

 “Lihat saja  di kartu BPJS Kesehatan tanggal lahir saya 01-01-1960  sedangkan di e- KTP tanggal lahirnya 17-08-1960, sedangkan milik istri saya di kartu BPJS kesehatan namanya tertulis Samia Mamonto tanggal lahir 01-01-1971,  di e- KTP Saniati Mamonto tanggal lahirnya 08-09-1967 seharusnya datanya harus sama antara e-KTP dan di kartu BPJS ini,” ungkap Yusdiantoro Paputungan.

 Menurutnya, pihak BPJS yang keluarkan kartu tersebut tidak melakukan pendataan di lapangan. “Kami  menduga (BPJS, red) tak melakukan pendataan lapangan, sebab jika mereka lakukan pendataan, datanya tak akan salah seperti ini. Tak menutup kemungkinan juga kartu BPJS kesehatan milik warga lainnya berbeda datanya. Dan jujur hingga saat ini  saya masih bingung, sebab pada saat melakukan pendataan tahun lalu, pihak BPJS tidak melakukan pendataan pada keluarga saya, lebih kagetnya lagi ketika kartu BPJS ini diserahkan oleh pak sangadi Alfian Mamonto kepada saya,”ceritanya panjang lebar.

 Akibat data BPJS tersebut, dia mengaku dirugikan. Sebab pada saat istrinya masuk rumah sakit Kamis (12/03/2015) pekan lalu, di rumah sakit umum Malalayang,  sempat di komplen pihak rumah sakit. “Harapan saya dengan adanya kartu BPJS ini ketika masuk rumah sakit tidak akan keluarkan biaya sepeser pun, tapi kenyataanya sejak masuk rumah sakit Malalayang yang notabenenya adalah milik pemerintah, sampai  saat ini istri saya dirawat sudah hampir tiga juta biaya yang saya keluarkan buat biaya obat,”kesal Paputungan.

 Sementara itu, pihak BPJS kesehatan Kotamobagu, melalui Kepala ASKES, Foldi, ketika dikonfirmasi beberapa kali melalui nomor telepone selulernya, tidak aktif.

 (modrik) 
- -

  • PAC Gugat Hasil Konfecab ke DPP PDIP
Medy Lensun
KABAR, Jakarta - SK Medy Lensun sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Bolmong Timur (Boltim) terancam dibatalkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, menyusul adanya gugatan sejumlah Pimpinan Anak Cabang (PAC) kepada Ketua Umum Megawati Sokarno Putri, di Jakarta, Kamis (12/03/2015).

 "Kami telah menyampaikan gugatan ke DPP terkait pelanggaran Skep DPP no.066 dan Skep no.067 dalam konfecab Boltim dan DPP berjanji akan membatalkan SK Kepengurusan DPC Boltim," ujar Ketua PAC PDIP Modayag Barat, Afriansyah Emboh, usai melapor ke DPP PDIP.

 Menurut Afri, pelanggaran Skep DPP dalam konfercab PDIP Boltim yang diselenggarakan di Hotel Grand Kawanua Manado pada 5 Maret 2015, antara lain calon ketua duduk sebagai pimpinan sidang, tidak memberikan hak bicara kepada peserta dan memanipulasi hasil penjaringan bakal calon dari tingkat ranting. "Bahkan ketua terpilih tidak memenuhi syarat karena masa keanggotaanya dalam partai," jelas Afri yang ikut didampingi Ketua Banteng Liar, Wahyu Aer.

 Ditambahkan Wahyu, hasil pertemuan dengan DPP PDIP bahwa dimungkinkan DPP akan memberikan sanksi organisasi berupa pembebastugasan hingga pemecatan sebagaimana diatur dalam Skep DPP no.066 pasal 25 dan pasal 26. "Selain mengintimidasi peserta konfercab, Lensun juga mengancam melakukan pemecatsn kepada ketua PAC dan anggota dewan," jelas Wahyu yang juga mantan Ketua PAC PDIP Modayag Barat.

 Terpisah, Ketua DPC PDIP Boltim terpilih, Medy Lensun ketika dikonfirmasi wartawan, menyampaikan yang bersangkutan Ketua PAC Modayag Barat, Afrianyah Embo bakal diberikan sanksi tegas. "Sanksinya berupa pemecatan jadi pengurus partai,"singkatnya.

 (modrik)

- -
KABAR, Tutuyan - Sedikitnya 1.800 tenaga Honorer Daerah (Honda) yang telah mengabdikan dirinya di Boltim, berpeluang  diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). 

 Demikian disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Diklat Daerah (BKDD) Boltim, Drs Darwis Lasabuda. “Semua  punya peluang, tapi saat ini kami masih menunggu juknisnya dulu dari Kemenpan RB RI kemudian akan dikaji dulu juknisnya seperti apa mekanismenya nanti ,”kata Lasabuda, baru-baru ini.

 Sedangkan untuk pegawai yang dibutuhkan di daerah ini, pihaknya nanti akan melihat sesuai kebutuhan yang ada di Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD).
"Yang pasti para P3K ini akan dikontrak dalam satu tahun, disesuaikan kebutuhan diSKPD. Contohnya, jika ada kebutuhan tenaga teknis khususnya sarjana lingkungan hidup dua orang di BLH berarti kita butuh P3K dua orang. 

 Begitu juga di SKPD lainnya, dan jika ada pengangkatan CPNS umum, formasi tersebut terisi, maka otomatis kontrak mereka tak akan diperpanjang lagi,”terangnya.
Jelasnya, untuk mekanisme perekrutan P3K tak beda jauh dengan pengangkatan tes CPNS umum.

 “Sudah pasti soalnya nanti akan disusun oleh di salah satu universitas di sulut yang akan kami ajak untuk bekerjasama,”ujar Lasabuda. 

 (modrik)
-
RAPAT Paripurna DPRD Boltim tentang Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2015, pada Kamis (12/03/2015), menyatakan menerima 15 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk dibahas.

 “15 Ranperda ini sudah layak, maka kami terima untuk dibahas pada tahap selanjutnya,’’kata Ketua DPRD Boltim, Sam Sachrul Mamonto, S.Sos. 
Dari 15 Ranperda, 1 Ranperda adalah inisiatif legislative, sedangkan 14 Ranperda usulan dari eksekutif.

 Kata Sachrul dalam sambutannya, pihak DPRD Boltim sudah siap membahas 15 Ranperda itu. “Sudah layak dibahas,  sebagaimana diamanatkan Undang-Undang nomor 12 tahun tahun 2012, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam rangka tertib adminitrasi pembentukan produk hukum daerah. Kami di DPRD siap membahasnya,’’tegas Alul, sapaan akrab Sachrul. 

 Bupati Boltim Sehan Salim Landjar, SH, dalam sambutannya berharap dalam pembahasan 15 Ranperda itu, lembaga legislative dan eksekutif dapat menyamakan persepsi, demi tercapainya tujuan daerah. “Proses pembahasan ini membutuhkan kesamaan pandangan kita dalam mencapai cita-cita daerah,’’kata Sehan Landjar.

 Rapat Paripurna Prolegda 15 Ranperda ini, dipimpin Ketua DPRD Boltim, Sam Sachrul Mamonto, S.Sos, didampingi Wakil Ketua DPRD Boltim Efendi Muaya (PDIP).
Hadir diantaranya Ketua Komisi I, Sofyan Alhabsy (PKB), Ketua Komisi II, Argo Sumaiku (Partai Demokrat), Ketua Badan Kehormatan (BK) Samsudin Dama (PAN), Depal Pontoh.SPd (Partai Nasdem), Umar Mokoapa (HANURA), Maryam Batalipu (HANURA), Edsiko Tendean (Partai Gerindra), Sutanti Ginoga (PKS) , Tomi Sumendap (Partai Demokrat), Ir Faisal Mamonto (PKB), Reevy Lengkong (Partai Gerindara),  Bupati Boltim Sehan Salim Landjar.SH, Wakil Bupati Medi Lensun,ST serta seluruh Kepala SKPD bersama staf, Unsur TNI/POLRI , tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, LSM, dan Ormas.

 14 Ranperda Usulan Pemkab Boltim dan 1 Ranperda Inisiatif DPRD:
  1. Ranperda peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2011 tentang organisasi dan tata kerja inspektorat, badan perencanaan pembangunan, penelitian pengembangan dan penanaman modal daerah lembaga teknis daerah dan lembaga lain Kabupaten Boltim.
  2. Ranperda tentang Lembaga Adat
  3. Ranperda tentang Kecamatan Mo’oat.
  4. Ranperda tentang Kecamatan Motongkad
  5. Ranperda tentang Kecamatan Buyat
  6. Ranperda tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
  7. Ranperda tentang Pemilihan Sangadi (Pilsang)
  8. Ranperda tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan.
  9. Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Desa
  10. Ranperda tentang perubahan peraturan nomor daerah kabupaten Boltim nomor 6/2012 tentang pedoman pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
  11. Ranperda tentang perubahan peraturan daerah Boltim nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
  12. Ranperda tentang laporan pertanggung jawaban anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2014.
  13. Ranperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun 2015.
  14. Ranperda tentang anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2016.
  15. Ranperda tentang hari ulang tahun kabupaten Boltim.(*)


 (*)
- -

  • Kado HUT ke 61 Bolmong

MINTAHANG: Syukuran menempati Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Bolaang Mongondow digelar dengan memanjatkan do'a selamat dan dzikir.

KABAR, Bolmong – Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Bolmong di bukit Buring, Desa Lalow, Lolak, resmi ditempati Bupati Hi Salihi Mokodongan (HSM), First Laddy Hj Rumi Dilapanga sekeluarga, Jumat (20/03/2015).


 Prosesi peresmian diawali penandatanganan prasasti, gunting pita, itum-itum adat, mintahang (doa’ selamat, red) dirangkai dzikir.
Acara ini disaksikan Wakil Ketua DPRD Abdul Kadir Mangkat SE, Sekda Drs Farid Asimin MAP, seluruh kepala SKPD , tokoh masyarakat, tokoh agama, serta para undangan.

 Dalam sambutan acara peresmian rujab, Sekda Bolmong berharap doa seluruh masyarakat Bolmong. “Kita semua mendoakan adanya rumah jabatan ini membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat Bolmong, serta menambah semangat dalam melayani masyarakat dalam bentuk pengabdian,’’kata Asimin.

 (santo)
- -

  • Pemkab Gelar Musrembang RKPD

Bupati Bolmong saat kata sambutan pada acara Musrembang RKPD tahun anggaran 2016




KABAR, Bolmong – Agenda tahunan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pada Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah (RKPD) tahun anggaran 2016, digelar Pemkab Bolmong, melalui Badan Perencanaan 

Pembangunan Penanaman Modal dan Statistik (BP3MS).
Agenda tersebut diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat demi mencapai tujuan pembangunan.

Acara ini dihadiri Bupati Bolmong Hi Salihi Mokodongan, Sekda Bolmong Drs Farid Asimin, Wakil ketua DPRD dan anggota, perwakilan Forkompinda, para Asisten Pemkab Bolmong, staf ahli, seluruh kepala SKPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, Lembaga Swadaya Masyarakat, tokoh pemuda, para camat serta sangadi se Bolmong, dan PNS lingkungan pemkab Bolmong.

Bupati dalam sambutannya berharap agar dalam forum tersebut terjadi dialog, komunikasi dan koordinasi yang efektif, guna menyamakan persepsi dan konsepsi tentang berbagai hal, serta masing-masing pihak dapat memahami situasi dan kondisi perencanaan serta penganggaran yang berjalan. 

"Musrenbang RKPD kali ini harus diikuti dengan sebaik baiknya, oleh semua pihak yang berkepentingan, agar   menghasilkan sinkronisasi usulan kebutuhan dari bawah, serta dukungan dari atas, "kata Salihi.

Pada forum ini, dipandu Sekda Farid Asimin, secara bergilir seluruh SKPD memaparkan prioritas kegiatannya. Forum ini diakhiri penandatanganan berita acara hasil kesepakatan Musrenbang. Rumusan itu akan dijadikan rancangan akhir RKPD kabupaten Bolmong pada tahun 2016 mendatang.

(santo)
- -

  • Bahas Keamanan Daerah
SOLUSI: Kerawanan sosial dan kriminalitas di Bolmong, disikapi Bupati Bolmong Hi Salihi Mokodongan dengan cara urun rembuk dalam wadah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda).

KABAR, Bolmong - Kerawanan sosial dan kriminalitas di Desa se Bolmong yang dipicu kawula muda, memunculkan gagasan menarik dari Bupati Bolmong Hi Salihi Mokodongan.


Papa Da’a, sapaan akrab Bupati Salihi,  menginstruksikan Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora) memfasilitasi berbagai kegiatan olahraga bagi kawula muda. 
"Pemicu kerawanan sosial yang berkembang saat ini yakni dari generasi muda atau Anak Baru Gede (ABG), dengan demikian untuk mengalihkan energi mereka ke arah positif, saya instruksikan pada Dispora untuk memfasilitasi berbagai kegiatan olahraga bagi generasi muda, sesuai minat bakat dan kemampuan mereka,"kata Salihi.

Lanjutnya, kedepannya Pemkab Bolmong melalui dinas terkait akan membuat baliho sebagai bentuk pengumuman yang ditempatkan di tempat strategis, yang berisi himbauan kamtibmas, agar menyentuh langsung pada kesadaran masyarakat serta pemahaman tentang kamtibmas. "Dengan cara tersebut dapat mengurangi tingkat kerawanan keamanan yang dipicu oleh anak muda,"tambahnya.

Himbauan tersebut disampaikan Bupati pada pertemuan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Bolaang Mongondow, bertempat ruang kerja Bupati, Kamis (11/03/15).                  

Hadir dalam pertemuan tersebut yakni Wakil Bupati Bolmong Yanni R Tuuk, Kapolres Bolmong, Dandim 1303, Kajari Kotamobagu, Ketua Pengadilan, Sekda, Assisten I, Asintel Kajari, Kaban Kesbang Linmas, Kabag TUP, Kabag Humas.    Adapun pertemuan rutin ini membicarakan berbagai hal tentang masalah pemerintahan, sosial kemasyarakatan dan pembangunan, serta yang utama terkait masalah ketertiban  dan stabilitas keamanan.

Sementara Kapolres Bolmong dalam pertemuan tersebut  mengatakan keamanan akan terwujud dengan menggunakan tiga pendekatan. "Polisi melakukan tiga pendekatan keamanan, yakni preemtif, preventif dan represif. Tergantung situasi dan kondisi, tapi tindakan pencegahan secara dini akan dikedepankan,"kata Simajuntak.

Sementara, Dandim 1303 mengatakan jika dibutuhkan TNI siap mendukung program kepolisian dan pemerintah dalam menangani keamanan daerah. "TNI siap memback up Polisi dan Pemda bila diminta ikut melaksanakan operasi keamanan terpadu. TNI juga siap mensukseskan berbagai kegiatan lomba olahraga,"singkat Dandim.

Bupati Hi Salihi Mokodongan mengaku menampung semua saran dan masukan dari unsur Forkompinda Bolmong dan segera menindak lanjuti hasil musyawarah tersebut.

(santo)

- -
KABAR, Bolmong – Pendidikan Latihan (Diklat) Sehari penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP), yang dibuka Wakil Bupati Bolmong, Yanny R Tuuk STh MM, mulus.

 Wabup didampingi Kabid Mutasi BKD Bolmong Silfana Sugeha SE, perwakilan BKN regional XI Manado, Sucipto Makalalag SE selaku narasumber, tampil sukses di hadapan para PNS utusan dinas/badan/ bagian /kantor/UPTD/kecamatan se-Bolmong.

 Kegiatan itu, menindaklanjuti peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) nomor 1 tahun 2013, yang disesuaikan dengan PP Nomor 79 tahun 1979 dan disempurnakan PP Nomor 46 tahun 2011. Peraturan tersebut adalah salah satu alat ukur penilaian bagi ASN yakni Daftar Penilaian Pelaksanaan pekerjaan (DP3).

 Dimana proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai, berdasarkan sasaran kerja pegawai yang telah disetujui dan ditetapkan oleh pejabat penilai atau atasan langsung dan digunakan sebagai dasar penilaian prestasi kerja.

 Wabup  membacakan sambutan Bupati mengatakan, kerja produktif harus mencapai hasil kerja yang disepakati. "SKP diarahkan sebagai pengendalian prilaku kerja produktif, yang diisyaratkan untuk mencapai hasil kerja yang disepakati, dan dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabilitas, partisipatif dan transparan,"kata Yanni.

 Wabup menambahkan harapan kepada peserta agar mengikuti kegiatan dengan baik dan menyampaikan hasilnya kepada pimpinan serta rekan kerjanya. "Saya berharap agar seluruh peserta mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat menyampaikan hasilnya pada pimpinan dan mengajarkannya kepada rekan kerja di instansi masing-masing,"tutup Wabup Bolmong.

 (santo)
- -

  • Pemkab Siap Bangun 53 RTLH
KABAR, Bolmong - Prioritaskan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di pesisir pantai Pemerintah Kabupaten (Pemkab ) Bolaang Mongondow (Bolmong)  melalui Dinas Sosial akan merehab 53 RTLH yang tersebar di 15 Kecamatan. 


Begitu dikatakan Kepala Dinas Sosial Bolmong, Lutfi Limbanadi.“ Rehab 53 rumah akan difokuskan di daerah pesisir yang tentunya tidak layak huni atau kumuh,” ujar Limbanadi.
Menurutnya, syarat rumah yang akan direhab antara lain, lantai rumah masih lantai tanah, atapnya rumbia, dinding dari bambu atau triplek. “ Syarat tersebut yang bakal mendapat bantuan,”jelasnya.

 Untuk menentukan rumah yang akan direhab, pihaknya akan membentuk tim verifikasi langsung di lokasi. “Dinsos akan bekerjasama dengan Pemerintah Desa karena yang lebih tahu soal kondisi masyarakat adalah pemerintah Desa,” tambahnya.

 Sementara nominal bantuan RTLH tersebut sebesar Rp.10.000.000 yang tentunya dalam bentuk bahan bangunan. “Untuk bantuan RTLH terbagi dalam 29 rumah regular masuk pada bansos dan 24 rumah khusus lansia  masuk pada bidang rehabilitas,” tutup Limbanadi. 

 (santo)
-

  • Yudha: Dimeriahkan Lomba Hingga Acara Puncak
CANTIK: Sepekan sebelum Hari Ulang Tahun (HUT) Bolmong, daerah yang dipimpin Hi Salihi Mokodongan, sudah bersolek.


KABAR, Bolmong – Hari ini, Senin 23 Maret 2015, Kabupaten Bolaang Mongondow merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 61.

Sepekan sebelum HUT, Pemkab Bolaang Mongondow, melalui Panitia HUT ke 61, Ir Moh Yudha Rantung, mengubah wajah wilayah Kabupaten Bolmong menjadi segar.

Dari pantauan langsung KABAR, ada umbul-umbul, janur kuning di setiap wilayah perbatasan Bolmong. Masuk ke wilayah Desa/Kelurahan, juga begitu. Bahkan, warga ramai-ramai mengecat pagar. Lingkungan sekitar bersih. Pendeknya, kawasan Bolmong terlihat segar di usia ke 61.
Antusiasme warga memeriahkan HUT daerah induk Bolaang Mongondow Raya (BMR) ini luar biasa.

Ali, warga Solimandungan, dengan rasa syukurnya berharap pada HUT Bolmong kali ini masyarakat Bolmong menjadi lebih baik dan sejahtera. Pelayanan pemerintah juga harus dimaksimalkan terhadap masyarakat serta pembangunan di berbagai bidang harus berkembang.
"Sebagai masyarakat kami hanya dapat berharap dan mendoakan Bolmong menjadi lebih maju dan bisa menjadi baik dari tahun sebelumnya," ungkap Ali.

Ketua Panitia HUT, Ir Yudha Rantung kepada Koran KABAR, mengatakan berbagai rangkaian kegiatan mulai dari penyambutan peringatan HUT ke 61 Kabupaten Bolmong hingga acara puncak pada Senin 23 Maret, telah dipersiapkan.
"Beberapa kegiatan di antaranya jalan sehat, senam zumba, lomba poco-poco, lomba kebersihan tingkat desa, kecamatan dan antar SKPD, hingga lomba seni dan olahraga futsal, hingga acara puncak akan dilaksanakan upacara bendera,"kata Rantung.

(santo)



- -
SELEKSI: Calon peserta lomba baca Al Quran mengikuti ujian.
KABAR, Kotamobagu — WalikotaKotamobagu, IrTatong Bara, Selasa (17/03/2015), membuka secara resmi Seleksi Tilawatil Quran (STQ) Tingkat Kota Kotamobagu Tahun 2015.

 Dalam sambutannya, Walikota mengharapkan agar melalui pelaksanaan STQ Tingkat Kota Kotamobagu tersebut, dapatmenghasilkan para Qory dan Qoriah yang berkualitas dan amanah, serta mampu berprestasi sehingganantinya akanmembawa nama harum daerah Kota Kotamobagu. “Semoga dengan pelaksanaan kegiatan ini, para utusan Kota Kotamobagu, dapat berprestasi pada pelaksanaan MusabaqahTilawatil Qur'an di tingkat PropinsiSulawesi Utara, bahkan hingga ke tingkat nasional nanti,”kata Walikota.

 Kegiatan pembukaan STQ yang dilaksanakan di gedung Kantor Kementerian Agama Kota Kotamobagu tersebut, juga dihadiri Wakil Walikota Kotamobagu, jajaran Kementerian Agama Kota Kotamobagu, panitia pelaksana dan para peserta STQ Tingkat Kota Kotamobagu. 

 (*)
- -
GOTONG ROYONG: Bersih-bersih kawasan perkotaan di Kotamobagu, melibatkan warga sekitar.
KABAR, Kotamobagu — Walikota Kota Kotamobagu, Ir Tatong Bara, Wakil Walikota Kotamobagu, Drs Jainuddin Damopolii, unsur Forum Koordinasi Pimpinnan Daerah (FKPD), TNI dan Polri, para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu, bersama ribuan warga Kotamobagu, Jumat (13/03/2015), melaksanakan kegiatan   Kerja Bhakti berupa bersih – bersih lingkungan, di wilayah Kota Kotamobagu.

 Kegiatan yang diawali dengan pelaksanaan Apel bersama di Lapangan Olahraga Kelurahan Mogolaing dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional tersebut, juga sejalan dengan program Lipu’ Modarit Lipu’ Mosehat, yang dicanangkan Walikota Kotamobagu, beberapa waktu lalu, dalam rangka membudayakan hidup bersih dan sehat diwilayah Kotamobagu.

 Dalam sambutannya, Walikota Kotamobagu menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, unsur TNI – Polri, Jajaran PNS dilingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu serta seluruh lapisan masyarakat Kotamobagu, yang selama ini selalu bahu – membahu dengan Pemerintah Kotamobagu, dalam menyukseskan setiap program dan kegiatan, yang dilaksanakan Pemerintah Kota Kotamobagu. “Saat ini tanggung jawab Pembangunan tidak hanya bertumpu kepada Pemerintah saja, akan tetapi memerlukan dukungan dan partisipasi secara aktif dan nyata dari seluruh elemen masyarakat, termasuk dalam rangka menciptakan Kota Kotamobagu yang bersih, sehat, dan nyaman,” ungkap Walikota.

 Walikota juga berharap agar kegiatan bersih – bersih lingkungan,                 bukan hanya dijadikan kegiatan seremonial semata, namun juga dapat memberikan kesadaran dan motivasi kepada seluruh masyarakat di Kota Kotamobagu, terkait budaya hidup bersih dan sehat. “Semoga kegiatan seperti ini, akan lebih memberikan semangat bagi kita, untuk semakin peduli dengan pentingnya kebersihan lingkungan,” ujar Walikota.

 Selain membersihkan sampah, pada kegiatan tersebut, juga dilaksanakan kegiatan pembersihan sampah, yang berada di Daerah Alirah Sungai (DAS), yang berada di Kelurahan Mogolaing.

 (*)
- -
KABAR, Kotamobagu — Walikota Kotamobagu, Ir Tatong Bara, membuka pelaksanaan kegiatan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu, Senin (16/03/2015).
Forum SKPD bertujuan untuk singkronisasi dan sinergitas antara rencana program kegiatan yang akan dillaksanakan oleh SKPD dengan rencana kegiatan masyarakat dan pemangku kepentingan di Kota Kotamobagu.

 Dalam sambutannya, Walikota Kotamobagu meminta kepada seluruh Jajaran SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu, agar dalam proses perencanaan pembangunan, dapat memprioritaskan usulan yang dihasilkan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) pada tingkat kecamatan. “Ini sangat penting, mengingat dalam proses perencanaan pembangunan melalui forum SKPD, akan menggunakan pendekatan partisipatif,” ujar Walikota.

 Lebih lanjut dikatakan, agar para SKPD dalam menyusun perencanaan selalu memperhatikan aspek pemerataan,  keterpaduan  program,    dan kebutuhan rill masyarakat, serta memperhatikan skala prioritas. “Perencanaan juga harus dilandasi pada Visi dan Misi Pemerintah Kota Kotamobagu, serta tetap berpedoman pada isu – isu strategis  dan  arah kebijakan,  yang  terdapat dalam  dokumen RPJMD Kota Kotamobagu,” ujar Walikota.

 Kegiatan yang dilaksanakan di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kotamobagu tersebut, juga dihadiri Wakil Walikota Kotamobagu, Drs Jainuddin Damopolii, Sekertraris Daerah Kotamobagu, Drs Mustafa Limbalo, dan para pimpinan SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu. (*)

-
RUTINITAS: Wawali Kotamobagu, Drs Hi Jainudin Damopolii, memimpin Jalan Sehat di lingkungan Pemkot Kotamobagu.
KABAR, Kotamobagu — Rutinitas jalan sehat pemkot, konsisten dijalankan saban Jumat. Seperti Jumat (20/03/2015), Wakil Walikota Kotamobagu, Drs Jainuddin Damopolii, memimpin jalan sehat bagi jajaran Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu.

 Wawali didampingi Sekkot, Drs Hi Mustafa Limbalo dan pimpinan SKPD. Start di Lapangan Kota Kotamobagu, lalu menempuh rute melintasi sejumlah ruas jalan utama di Pusat Kota Kotamobagu. “Ini merupakan salah satu program kegiatan yang dilaksanakan Sekertariat Korpri Kotamobagu,” ujar Sekretaris Korpri Kotamobagu, Rosita Mokoginta, SE.

 Dalam kegiatan tersebut, juga dilaksanakan pemberian bantuan dari pihak Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Kotamobagu, berupa 40 buah tong sampah senilai Rp50 Juta, kepada Pemerintah Kotamobagu               “Ini merupakan bentuk dukungan dari Bank Syariah Mandiri, untuk mendukung program pemerintah, khususnya dalam menjaga kebersihan,” ujar Pimpinan Cabang BSM Kotamobagu, Saleha Rosmita Masloman.

 (*)
- -
KABAR, Kotamobagu — Walikota Kotamobagu, Ir Tatong Bara, yang tampil sebagai Inspektur Upacara apel Korpri Kota Kotamobagu,  Selasa (17/03/2015), dalam sambutannya meminta jajaran aparatur pemerintah Kota Kotamobagu, meningkatkan kinerja dan profesionalitas dalam melaksanakan tugas dan pelayanan kepada masyarakat di Kota Kotamobagu. “Tingkatkan terus kinerja dan pelayanan kepada masyarakat yang ada di Kotamobagu,”kata Walikota.

 Walikota juga berharap, agar seluruh aparatur pemerintah dilingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu, dapat terus meningkatkan kemampuan, terlebih dengan adanya undang – undang AparaturSipil Negara (ASN). “Sayaminta kedepan nanti, para aparatur pemerintah dilingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu adalah aparatur yang profesional, berkinerja tinggi,  memiliki kompetensi, mampu bekerja keras, serta memiliki integritas tinggi,”kata Walikota.

 Pada kegiatan tersebut, Walikota Kotamobagu juga menyerahkan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Penyelanggaran Pemerintah Daerah (LKPJ) Tahun 2014 kepada Ketua DPRD Kotamobagu, Hi Ahmad Sabir, penyerahaan Surat Keputusan (SK) bagi 51 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), yang dinyatakan lulus padaseleksi penerimaan CPNS dilingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu pada Tahun 2014 lalu, dan penyerahan bantuan makanan tambahan bagi ibu hamil. 

 (*)
-
SAMBUNG RASA: Walikota Kotamobagu, Ir Tatong Bara, berdialog dengan ratusan pedagang Pasar 23 Maret Kotamobagu.
KABAR, Kotamobagu — Walikota Kotamobagu, IrTatong Bara, menggelar dialog dengan pedagang Pasar 23 Maret Kotamobagu, Selasa (17/03/2015).
Dalam dialog tersebut, para pedagang menyampaikan sejumlah keinginan mereka kepada Walikota Kotamobagu. Diantaranya tentang keinginan untuksegera menempati fasilitas gedung baru Pasar 23 Maret Kotamobagu.

 Menanggapi itu, Walikota Kotamobagu meminta kepada para pedagang, untuk bersabar. Sebab, fasilitas gedung pasar 23 Maret Kotamobagu, masih membutuhkan sejumlah perampungan. “Masih ada fasilitas pasar yang perlu dirampungkan, sehingga saya harap para pedagang dapat lebih sedikitbersabar,” ujar Walikota.

 Lebih lanjut dikatakan, beberapa bagian yang akan dirampungkan diantaranya adalah, halaman pasar yang akan menggunakan paving dan pembangunan gapura. “Perampungan ini perlu dilakukan agar pada saat fasilitas gedung Pasar 23 Maret Kotamobaguakan ditempati oleh para pedagang, telah benar – benar siap untuk digunakan oleh para pedagang,” terangWalikota.
Kegiatan dialog yang dilaksanakan di gedungPasar 23 

 MaretKotamobagutersebut, jugadihadiri Wakil Walikota Kotamobagu, Drs Jainuddin Damopolii dan para pedagang yang tergabung dalam Forum Komunitas Pedagang Pasar 23 Maret Kotamobagu.

 (*)
- -
SERAH TERIMA: LKPJ Walikota tahun 2014 diserahkan Walikota Kotamobagu, Ir Tatong Bara kepada Ketua DPRD Kota Kotamobagu, Hi Ahmad Sabir.
KABAR, Kotamobagu — Walikota Kotamobagu, Ir. Tatong Bara, Selasa (17/3) lalu, menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Penyelanggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014, kepada Ketua DPRD Kota Kotamobagu. H. Ahmad Sabir.

 Dokumen LKPJ Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun 2014 tersebut, berisi Progress Report atau laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, dilaksanakan usai pelaksnaan Apel Korpri di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu.

 Menurut Walikota Kotamobagu, penyerahan LKPJ yang diserahkan pada Apel Korpri, agar para aparatur pemerintah, memahami bahwa kinerja dari aparatur negara dilingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu, selalu mendapat pengawasan dari pihak DPRD sebagai respresentasi dari rakyat Kotamobagu. “Untuk itu saya minta agar para aparatur pemerintah, terus meningkatkan kinerja dan profesionalisme dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Walikota.

 Sementara itu, Kabag Tapem Pemerintah Kota Kotamobagu,                         Edo Mopobela, penyerahan LKPJ kepada pihak DPRD Kota Kotamobagu tersebut, sesuai amanat dari Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. “Ini sesuai dengan undang – undang, bahwa kepala daerah wajib, menyerahkan LKPJ kepada pihak DPRD,” ujar Mopobela. 

 (*)
- -
Langganan: Postingan (Atom)

Copyright © 2014, Kabar, Jurnalis Rakyat Terkini dan Terpercaya di Sulawesi Utara, KABAR.CC situs berita Designed By Heski Hendom (Sumber Uong Jowo)