Pasar Sentral di Dulangon
 |
| Ilustrasi |
KABAR,
Bolmong—Bupati Bolmong, Hi Salihi Mokodongan (HSM)
menilai,
kondisi pasar Lolak yang makin menyempit, berada di jantung Kota, tidak memadai
untuk dikembangkan.
Karena
itu, Pemkab Bolmong berencana merelokasi pasar ke area yang lebih luas yakni di
Desa Dulangon.
“Pasar
nanti di Dulangon sebagai pasar Sentral. Pemkab Bolmong tahun 2015 ini terus berupaya melobi dana APBN di Kementerian
Perindag untuk pembangunan pasar Sentral ini di Dulangon. Jika disetujui maka
pembangunannya dimulai tahun ini,’’terang Bupati HSM.
Sedangkan,
eks pasar Lolak, akan menjadi pusat pertokoan modern. “Karena letaknya di
jantung Kota Lolak, maka lokasi eks pasar Lolak menjadi kawasan pertokoan
modern,’’tambahnya.
Bolmong, Ir George Tanor, mengungkapkan, pembangunan fasilitas publik tersebut sudah diusulkan ke Kementerian Perindag. Diproyeksikan, pembangunan pasar Sentral di Dulangon berbandrol Rp10 miliar. “Pembangunannya diperkirakan dimulai pada akhir 2015 ini,”kata George.
(santo)
Prioritaskan Anggaran Untuk Rakyat
 |
| Sehan Landjar, |
KABAR, Boltim—Kiprah Bupati Bolaang
Mongondow Timur (Boltim), Sehan Landjar SH, semenjak mengemban amanah rakyat
memimpin daerah setempat, dinilai membawa banyak manfaat dan sarat prestasi.
Sejumlah warga yang bersua
dengan KABAR, Senin (25/05/2015), membeber fakta-fakta berkenaan dengan
penilaian tersebut. “Eyang (Bupati Boltim, Sehan Landjar, red) barangkali
adalah satu-satunya kepala daerah yang menghibahkan anggaran pengadaan mobil
dinasnya untuk dialihkan ke pengadaan mobil ambulans. Dan ambulans itu adalah
satu-satunya tercanggih di Asia Tenggara, karena bisa melayani ratusan pasien
sekaligus, dan ambulans itu ada di Boltim,’’beber Mama Wawan, warga Kotabunan.
Ia menuturkan, sejak 2011,
Sehan Landjar menggunakan mobil pribadinya dalam menjalankan tugas Bupati
Boltim. “Padahal sebagai Bupati, Eyang berhak menggunakan mobil dinas yang
diadakan Pemda. Tapi Eyang menghibahkan anggaran mobil dinasnya itu sejak 2011,
dan dialihkan untuk pengadaan mobil ambulans. Ini ukuran kecintaan Eyang pada
rakyat, sehingga memprioritaskan kebutuhan rakyat,’’jelas perempuan berjilbab
ini.
Fakta lain mengenai tata
kelola keuangan, beberapa PNS mengakui kalau Bupati Sehan Landjar sangat
menaruh perhatian besar pada terselenggaranya tata kelola keuangan yang baik.
“Di Bolaang Mongondow Raya,
Boltim adalah daerah otonom termuda, pemerintahannya masih baru. Akan tetapi, dibawah
kepemimpinan Bupati Sehan Landjar, Boltim mendapat opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini membuktikan bahwa
Eyang sanggup mengemban tugas pemerintahan, mengelola anggaran dengan baik yang
didukung penuh aparatur PNS,’’papar salah satu PNS.
Di mata masyarakat Boltim,
Bupati Boltim Sehan Landjar, anti terhadap nepotisme. Salah seorang warga,
mengungkap fakta tentang keluarga dekat, kakak-adik Bupati Boltim Sehan Landjar.
“Seantero Boltim pasti kenal kakak Bupati Boltim, yang akrab disapa Aba’ Ali.
Beliau sejak dulu, hingga adiknya menjabat Bupati, tidak punya rumah. Begitu
juga lainnya, saudara sekandung Bupati, mereka hidup sederhana. Terkadang ada
pejabat merasa prihatin melihat kehidupan keluarga Bupati, berani menantang
Bupati dan memberi keluarganya kebutuhan sandang dan pangan seadanya,’’ungkap
warga Boltim.(timkabar)
Melayani 1 X 24 Jam
SISI lain mengenai Bupati
Bolaang Mongondow Timur, Sehan Landjar SH, banyak ditemui Koran KABAR, ketika
melakukan perjalanan jurnalistik di daerah otonom baru itu.
Adalah pesta pernikahan putra
Sehan Landjar yang digelar sekira 2 tahun lalu. Beberapa warga yang bersua,
Senin (25/05/2015), menuturkan, saat pelaksanaan pesta penikahan putranya, Bupati
Boltim sama sekali tidak menyediakan wadah (pundi) bagi masyarakat Boltim untuk
menaruh amplop yang isinya uang, layaknya orang datang sebagai undangan hajatan
pesta.
“Pada saat pesta pernikahan
anak Bupati, masyarakat justru diangkut dengan armada yang disediakan Bupati,
dan selesai acara dihantar pulang dengan membawa amplop. Karena apa, Bupati
memposisikan masyarakat sebagai masyarakat adat,’’kata Papa Hidayat, warga Boltim
yang mengaku terkesan dengan peristiwa itu.
Hal
lain yang diungkap warga Boltim, adalah tentang kesediaan Bupati Sehan Landjar,
melayani masyarakatnya, tanpa mengenal waktu. “Di mana pun, dalam kondisi
apapun, Bupati Sehan Landjar selalu punya waktu untuk masyarakat. Mungkin
beliau Bupati yang melayani rakyat 1 X 24 jam. Urusan sakit pun beliau
melayani. Jadi, saya memerkirakan Bupati Sehan Landjar barangkali adalah Bupati
yang tidak punya uang banyak sekarang ini,’’.(*)
KABAR,
Bolmut—Pasca penetapan SP dan GAS sebagai tersangka, pihak Kejari Boroko,
meningkatkan pengungkapan kasus dugaan tindak pidana korupsi anggaran Rudis
Wabup Bolmut ke tahap penyidikan.
Kajari
Boroko, Dwiyanto Prihartono SH MH, menyatakan, proses penyidikan berlangsung
hingga dua bulan. “Pada pengembangan, kemungkinan besar tersangkanya bisa
bertambah,’’kata Prihartono.
Dalam
kasus ini, Wabup Bolmut, Suriansyah Korompot SH dan isterinya, Rahma
Lulu Patadjenu, telah diperiksa sebagai saksi.
Bagaimana
dana pelat merah ini menjelma pelat hitam?. Informasi yang dirangkum KABAR dari
berbagai sumber, termasuk di DPRD Bolmut yang pernah menggelar hearing terkait
kasus itu, bahwa terjadi kekeliruan nomenklatur atau tata nama anggaran. “Itu
(kekeliruan nomenklatur) yang mengapung di hearing DPRD,’’kata Mikdat Yarbo,
mantan anggota DPRD Bolmut.
Akan
tetapi, dalam proses penyelidikannya, pihak Kejari Boroko menemukan bukti
permulaan, tentang adanya tindak pidana korupsi. Kemudian Kejari Boroko menetapkan
SP dan GAS sebagai tersangka.
Beredar
kabar, proses pengalihan anggaran Rudis Wabup Bolmut ke rumah pribadi Wabup
Suriansyah Korompot, selain melibatkan SP dan GAS sebagai pengelola anggaran,
atas arahan dari beberapa pejabat Bolmut.
“Beberapa
pihak di Bolmut, punya rekaman pengakuan dari pihak terkait anggaran Rudis
Wabup, kalau arahan pengalihan dana APBDP 2013 untuk rudis Wabup ke rumah
pribadi Wabup adalah arahan dari beberapa petinggi Pemkab Bolmut,’’tutur
sumber.
Senada
dengan itu, tersangka SP, saat dihubungi beberapa media, menyatakan dirinya hanyalah
kuasa anggaran dan bukan pengguna anggaran atau yang menikmatinya. “Disayangkan
saya dijadikan tumbal,"ucapnya.
Menurut
SP, jika proses ini akan diseriusi, berarti pengusutannya perlu dilakukan
hingga keakar dan jangan pandang bulu. SP juga mengatakan kasus ini bakal ramai
karena semuanya akan terungkap dari hulu hingga hilir.Nah lho.
(timkabar)
- Diduga Data BPJS Abal-abal
 |
| KELIRU: Data BPJS pada pemegang kartu BPJS di Boltim tidak sinkron dengan data sebenarnya. |
Data yang diperoleh KABAR, Minggu (15/03/2015), data di kartu BPJS kesehatan dan elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) milik warga di desa Motongkad Utara, Kecamatan Nuangan dikeluarkan pihak BPJS Kotamobagu pada tahun 2014, datanya berbeda.
“Lihat saja di kartu BPJS Kesehatan tanggal lahir saya 01-01-1960 sedangkan di e- KTP tanggal lahirnya 17-08-1960, sedangkan milik istri saya di kartu BPJS kesehatan namanya tertulis Samia Mamonto tanggal lahir 01-01-1971, di e- KTP Saniati Mamonto tanggal lahirnya 08-09-1967 seharusnya datanya harus sama antara e-KTP dan di kartu BPJS ini,” ungkap Yusdiantoro Paputungan.
Menurutnya, pihak BPJS yang keluarkan kartu tersebut tidak melakukan pendataan di lapangan. “Kami menduga (BPJS, red) tak melakukan pendataan lapangan, sebab jika mereka lakukan pendataan, datanya tak akan salah seperti ini. Tak menutup kemungkinan juga kartu BPJS kesehatan milik warga lainnya berbeda datanya. Dan jujur hingga saat ini saya masih bingung, sebab pada saat melakukan pendataan tahun lalu, pihak BPJS tidak melakukan pendataan pada keluarga saya, lebih kagetnya lagi ketika kartu BPJS ini diserahkan oleh pak sangadi Alfian Mamonto kepada saya,”ceritanya panjang lebar.
Akibat data BPJS tersebut, dia mengaku dirugikan. Sebab pada saat istrinya masuk rumah sakit Kamis (12/03/2015) pekan lalu, di rumah sakit umum Malalayang, sempat di komplen pihak rumah sakit. “Harapan saya dengan adanya kartu BPJS ini ketika masuk rumah sakit tidak akan keluarkan biaya sepeser pun, tapi kenyataanya sejak masuk rumah sakit Malalayang yang notabenenya adalah milik pemerintah, sampai saat ini istri saya dirawat sudah hampir tiga juta biaya yang saya keluarkan buat biaya obat,”kesal Paputungan.
Sementara itu, pihak BPJS kesehatan Kotamobagu, melalui Kepala ASKES, Foldi, ketika dikonfirmasi beberapa kali melalui nomor telepone selulernya, tidak aktif.
(modrik)
Langganan:
Postingan (Atom)
